JabarToday.com, Bandung — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan bantuan sekitar 53 ribu unit handphone (HP) untuk para Ketua RW di wilayah Jabar.
Bagi-bagi HP gratis untuk para Ketua RW itu dimasukkan dalam program Bantuan Gubernur (Bangub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat 2019 senilai Rp 127 juta yang sudah mulai dicairkan oleh Desa dan Kelurahan se-Jabar.
Bangub disalurkan langsung ke rekening desa dan kelurahan. Tiap Desa/Kelurahan wajib membelanjakan sebagian bantuan itu untuk membeli HP bagi para Ketua RW.
Dari informasi yang dihimpun JabarToday, spesifikasi HP yang harus dibeli dan dibagikan adalah model smartphone android 4G, dengan kisaran ukuran layar 5-7 inchi.
HP tersebut untuk menunjang salah satu program Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, yaitu Desa Digital. Lewat aplikasi Sapa Warga yang dikelola oleh Diskominfo Pemprov Jabar, para Ketua RW se-Jabar bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur.
Selain itu, ponsel pintar tersebut juga untuk melakukan pelayanan publik, pelaporan, sampai publikasi, yang terangkum dalam aplikasi Sapa Warga yang diluncurkan Agustus 2019.
Pengadaan smartphone diperkirakan berjumlah sekitar 53 ribu unit untuk para ketua RW di 5.312 desa di Jabar.
Picu Interpelasi
Pembagian HP gratis untuk para Ketua RW di Jabar itu ternyata berbuntut rencana penggunaan hak interpelasi DPRD Jabar kepada gubernur.
Menurut anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, wacana untuk melayangkan hak interpelasi (bertanya) kepada gubernur makin menguat.
Menurutnya, wacana untuk melayangkan hak interpelasi bermula dari program pengadaan 52 ribu unit handphone untuk para Ketua RW di wilayah Jabar.
Program tersebut merupakan rancangan Tim Akselesari Pembangunan (TAP) yang mengatasnamakan Gubenur Jabar yang akrab disapa Emil tersebut.
“Anggaran belanja untuk pengadaan handphone untuk para ketua RW sebanyak 52 ribu unit sudah kami tolak. Tenyata pengajuan untuk belanja tersebut diposkan ke pos anggaran lain yang tidak kami ketahui,” tutur Abdul dalam wawancara dengan Radio PRFM Bandung, Senin (14/10/2019).
Abdul menyatakan, program pengadaan 52 ribu unit handphone jelas-jelas ditolak DPRD Jabar karena TAP tak bisa menjelaskan tentang pengaturan dan pengelolaan aset.
“Karena ini berkaitan nantinya terhadap siapa yang menerima aset (handphone) tersebut, dan bagaimana kalau ada pergantian RW,” imbuhnya.
TAP dibentuk oleh Ridwan Kamil untuk menunjang percepatan pembangunan wilayah Jabar dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018. Tim ini berisikan 19 orang pakar dari berbagai latar belakang berbeda.
Sebelumnya, DPRD Jabar menyatakan Banyak Program Siluman di Pemprov Jabar dalam rencana kerja 2019. Selain karena tiba-tiba muncul karena tidak pernah dibahas terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait, saat ini program itu pun banyak yang tidak berjalan.
Abdul Hadi juga menilai, dinamika satu tahun roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil cenderung terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan.
“Jadi, kita melihat ada beberapa hal yang harus disamakan persepsinya, karena dalam setahun ini masih terlalu banyak di retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi,” jelasnya.
Selain itu, Ridwan Kamil dianggap mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD.
“Sebelumnya komunikasi di antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak, sekarang semacam ada hambatan,” katanya.
Emil dinilai lebih sering menginformasikan programnya ke media dibanding mengomunikasikanya terlebih dahulu ke dewan secara resmi, seperti wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat. (jt2).*
