Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Pada 12 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kursi wakil presiden pun kosong. Menurut UUD 1945 Pasal 8 ayat (2), presiden mengusulkan dua nama dan MPR memilih satu di antaranya paling lambat 60 hari sejak jabatan itu kosong. Dalam sejarah republik, ini baru pertama kali pasal tersebut dipakai. Sebelumnya, kursi wakil presiden yang kosong hanya terjadi sekali, yakni setelah Mohammad Hatta mundur pada 1956 dan Soekarno memerintah tanpa wakil hingga akhir masa jabatannya.
Momen ini mengundang pertanyaan yang lebih besar daripada urusan nama: wakil presiden seperti apa yang dibutuhkan seorang presiden dengan gagasan-gagasan raksasa? Sejarah punya satu jawaban klasik, yaitu Dwitunggal Soekarno-Hatta. Tulisan ini mencoba menarik benang dari sana.
Dua pemimpin, satu kegemaran: bermimpi besar
Soekarno adalah pemimpin yang berpikir dalam skala bangsa dan zaman. Ia menggali Pancasila sebagai dasar negara, menggaungkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, dan di kemudian hari merumuskan Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Prabowo, dengan latar belakang dan gaya yang berbeda, memperlihatkan kegemaran serupa pada gagasan berskala raksasa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang menjangkau puluhan juta orang; pada Februari 2026 Prabowo menyebut 60,2 juta penerima manfaat, dengan target 82,9 juta per hari dan anggaran sekitar Rp335 triliun dalam APBN 2026. Cek Kesehatan Gratis diklaim telah menjangkau 70 juta orang. Danantara disiapkan sebagai dana kekayaan negara dengan aset kelolaan yang disebut mencapai satu triliun dolar AS. Koperasi Desa Merah Putih hampir 30 ribu unit telah berdiri atau dalam proses pendirian, ditambah rencana 5.000 desa nelayan dalam empat tahun, Sekolah Rakyat di 182 titik per Oktober 2026, dan program tiga juta rumah. Delapan program prioritas 2026 itu ditopang belanja negara Rp3.842,7 triliun.
Terlepas dari penilaian orang terhadap hasilnya, ukurannya tak bisa disangkal: ini adalah politik gagasan besar, bukan politik tambal sulam.
Soekarno adalah orator yang bisa menggerakkan lautan manusia. Pidato-pidatonya bukan sekadar penyampaian kebijakan, melainkan pembangkit semangat. Para sejarawan menyebutnya penyemangat bangsa yang kemampuan menarik massanya luar biasa.
Prabowo pun dikenal sebagai pembicara yang berapi-api, dengan gaya yang tegas dan emosional. Di Davos pada Januari 2026, ia tampil di depan para pemimpin dunia dan menyatakan Indonesia hadir sebagai mitra setara, serta bertekad memutus lingkaran kemiskinan agar anak dari keluarga termiskin punya kesempatan yang sama. Di dalam negeri, ia kerap memaparkan program dengan angka-angka besar dan nada optimis, dari peresmian koperasi di desa hingga forum ekonomi nasional.
Di sini kemiripannya paling terasa: keduanya percaya bahwa bangsa digerakkan oleh keyakinan, dan seorang pemimpin bertugas menyalakan keyakinan itu.
Penyakit lama para visioner: jarak antara ide dan kenyataan
Pemimpin dengan gagasan besar menghadapi persoalan yang sama sepanjang zaman: ide lahir di kepala dalam hitungan hari, tetapi harus diwujudkan oleh birokrasi dalam hitungan tahun.
Catatan para pengamat tentang pemerintahan Prabowo menyentuh titik ini. Ekonom INDEF mengingatkan sejak 2025 bahwa birokrasi belum tentu siap menjalankan program sebesar itu. Ekonom Prasasti, Piter Abdullah, menilai pelaksanaan program kurang diorkestrasi, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. INDEF juga mencatat bahwa anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun tidak terserap optimal, padahal anggaran 2026 naik hampir lima kali lipat, sehingga persoalannya terletak pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi, bukan kekurangan dana. Di lapangan, pelaksanaan MBG juga diwarnai kasus keracunan dan makanan terbuang.
Pemerintah tidak menutup mata. Presiden memimpin sendiri evaluasi program prioritas dalam retret kabinet di Hambalang, menyatakan MBG akan terus dievaluasi, dan menugaskan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan BPK untuk mengawasi ketat pelaksanaannya. Namun justru di sini terlihat batasnya: seorang presiden dengan beban sebesar itu tidak mungkin sekaligus menjadi pemimpin visi, juru bicara, panglima, dan manajer harian semua program.
Hatta: orang yang menurunkan langit ke bumi
Di sinilah Hatta relevan dijadikan role mode. Sejarah mengenang Soekarno dan Hatta sebagai Dwitunggal: yang satu orator ulung yang membakar semangat, yang satunya administrator dan diplomat yang disiplin dan tertib. Antropolog Clifford Geertz menggambarkan mereka sebagai mistikus Jawa yang eklektik dan puritan Sumatra yang saling melengkapi. Biografi politik Hatta karya Mavis Rose merangkumnya dengan sederhana: Hatta memerlukan pesona Soekarno untuk menjangkau massa, sementara Soekarno diuntungkan oleh disiplin, integritas, dan kecakapan ekonomi Hatta.
Pembagian kerjanya jelas. Soekarno menetapkan arah dan menggalang dukungan; Hatta menjadi pengelola pemerintahan sehari-hari. Hatta juga membawa gagasannya sendiri tentang kedaulatan rakyat dan ekonomi kerakyatan, dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada ironi manis di sini: Koperasi Desa Merah Putih, salah satu program unggulan Prabowo, berdiri di atas gagasan yang sejak lama lekat dengan nama Hatta. Pendiri koperasi modern di negeri ini tentu paham betul bahwa koperasi bukan sekadar papan nama dan gudang; ia butuh tata kelola, kejujuran pembukuan, dan kader yang terlatih. Itulah wilayah kerja seorang Hatta.
Berkat kombinasi itu, Dwitunggal memimpin republik melewati masa-masa paling genting 1945 sampai 1949. Soekarno bahkan menunggu Hatta sebelum membacakan teks Proklamasi, padahal ia bisa saja membacakannya sendiri. Pesannya jelas: bangsa ini tidak diwakili oleh satu orang.
Pelajaran penting lain: Hatta bukan bawahan yang hanya mengeksekusi. Ia sering berdiskusi dengan Soekarno, menyampaikan kritik dengan santun, dan pada 1 Desember 1956 mundur karena perselisihan yang memuncak. Hatta sendiri menyebut Dwitunggal telah berubah menjadi Dwitanggal. Ia menentang kecenderungan otoritarian Soekarno dan cara Soekarno mengadu berbagai kekuatan politik. Tanpa Hatta, kata banyak sejarawan, republik kehilangan pengimbang di dalam lingkaran kekuasaan.
Jadi, “wakil ala Hatta” bukan berarti wakil yang paling patuh, melainkan wakil yang paling bisa membumikan dan, bila perlu, berani mengingatkan. Kombinasi inilah yang membuat Dwitunggal bekerja: visi yang berani dari satu pihak, ketelitian dan keberanian berkata “tunggu dulu” dari pihak lain.
Jika pelajaran itu ditarik ke 2026, setidaknya ada empat ciri yang layak dicari.
Pertama, pengelola eksekusi. Ia mampu menerjemahkan program besar menjadi tahapan, indikator, dan tenggat yang bisa diuji, serta memastikan kementerian berjalan dalam satu orkestra, bukan sendiri-sendiri.
Kedua, penjaga disiplin anggaran dan tata kelola. Program bernilai ratusan triliun rupiah membutuhkan orang yang teliti membaca laporan, menekan kebocoran, dan menjaga kualitas, bukan hanya jumlah penerima.
Ketiga, penghubung pusat dan daerah. Gibran sudah memperlihatkan nilai kerja lapangan semacam ini; menurut Prabowo, ia mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, dan 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun. Pengganti nanti punya fondasi kerja yang bisa dilanjutkan.
Keempat, pengimbang yang santun. Seperti Hatta, ia perlu punya integritas dan kemandirian berpikir agar masukannya bernilai bagi presiden.
Prabowo sendiri telah meminta partai koalisi menyiapkan usulan nama, dan MPR berencana memproses cepat. Soal siapa yang dipilih, itu sepenuhnya urusan konstitusional presiden dan MPR; tulisan ini hanya membicarakan jenis peran yang dibutuhkan. []