Oleh: Aldwin Rahadian M, S.H., M.AP
Praktisi Hukum | Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia
Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan semata karena negara harus memastikan kesinambungan kepemimpinan sesuai konstitusi, tetapi juga karena momentum ini membuka ruang untuk mempertimbangkan figur yang paling mampu memperkuat efektivitas pemerintahan di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, yang suratnya telah diterima MPR RI pada 12 November 2026, membawa Indonesia memasuki proses ketatanegaraan yang penting. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI untuk dipilih salah satunya guna melanjutkan masa jabatan hingga 2029.
Namun, di balik mekanisme konstitusional tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih substantif yakni figur seperti apa yang paling dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda besar pemerintahannya?
Menurut hemat saya, jawabannya tidak cukup hanya bertumpu pada pengalaman politik, kedudukan dalam partai, ataupun popularitas. Indonesia membutuhkan figur yang memiliki kemampuan menjembatani beragam kepentingan, membangun kepercayaan, menjaga soliditas, dan membantu menghadirkan solusi atas persoalan-persoalan kebangsaan.
Dalam konteks inilah, saya memandang Prof. Sufmi Dasco Ahmad atau yang akrab disapa Bang Dasco sebagai salah satu figur yang layak masuk dalam pertimbangan serius Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pandangan ini bukan semata penilaian terhadap seorang tokoh politik, melainkan sebuah gagasan mengenai kebutuhan kepemimpinan nasional. Terutama kebutuhan akan sosok yang tidak hanya memahami bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga bagaimana berbagai kekuatan bangsa dapat dipertemukan untuk mencapai tujuan bersama.
Kepemimpinan yang Menjembatani, Bukan Mempertajam Perbedaan
Dalam kehidupan politik, memiliki kekuasaan tidak selalu berarti memiliki kemampuan untuk mempersatukan. Begitu pula, menduduki jabatan strategis tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang mampu membangun komunikasi dan kepercayaan di antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.
Justru kemampuan menjembatani perbedaan itulah yang menjadi salah satu ukuran penting kualitas seorang pemimpin. Saya melihat karakter tersebut sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dari sosok Dasco.
Pengalamannya di dunia politik, parlemen, hukum, dan organisasi memberikan Dasco perspektif yang luas dalam memahami hubungan antara kepentingan politik, kebutuhan kelembagaan, dan aspirasi masyarakat. Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, ia berada pada posisi strategis yang mempertemukannya dengan beragam dinamika pengambilan keputusan nasional.
Namun, nilai penting Dasco tidak semata terletak pada jabatan yang diembannya. Sesuatu yang lebih relevan adalah bagaimana pengalaman tersebut membentuk kapasitas untuk membangun komunikasi politik, membaca situasi, mengelola perbedaan, dan mencari titik temu di antara berbagai kepentingan.
Kapasitas tersebut dapat dilihat dari keterlibatannya dalam sejumlah proses dialog kelembagaan. Ketika pembahasan revisi UU TNI mengundang perhatian publik pada Maret 2025, misalnya, Dasco turut menerima perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk membangun komunikasi dan mencari kesepahaman. Pada Juni 2026, ia juga menemui massa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di DPR serta mengomunikasikan sejumlah tuntutan mereka kepada pihak pemerintah.
Tentu, membuka dialog tidak otomatis berarti seluruh persoalan terselesaikan. Namun, kesediaan membangun ruang komunikasi di tengah perbedaan memperlihatkan pendekatan kepemimpinan yang penting dalam kehidupan demokrasi.
Sebab, politik pada hakikatnya bukan hanya tentang memenangkan dukungan, melainkan juga kemampuan mengelola perbedaan agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang merugikan kepentingan bersama.
Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjadikan perbedaan sebagai ruang membangun kesepahaman, bukan sumber fragmentasi kebangsaan. Dalam pandangan saya, Dasco memiliki modal pengalaman dan jejaring komunikasi untuk memainkan peran tersebut.
Dari Katalisator Politik Menjadi Pengurai Persoalan Bangsa
Tantangan pemerintahan modern tidak berhenti pada kemampuan merumuskan kebijakan. Persoalan yang tidak kalah penting adalah memastikan kebijakan dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan.
Sering kali, hambatan terhadap suatu kebijakan bukan semata muncul karena kelemahan substansinya, melainkan akibat kurangnya komunikasi, perbedaan kepentingan, atau belum terbangunnya kepercayaan antarpihak.
Di sinilah kehadiran figur yang memiliki kapasitas sebagai katalisator dan problem solver menjadi semakin penting.
Seorang pemecah persoalan tidak selalu harus tampil paling menonjol di hadapan publik. Dalam banyak situasi, justru kemampuan mendengarkan, memahami akar masalah, mempertemukan pihak yang berbeda, dan merumuskan jalan keluar merupakan bentuk kepemimpinan yang paling dibutuhkan.
Pengalaman Dasco dalam dinamika politik dan komunikasi kelembagaan memberikan modal untuk menjalankan fungsi tersebut. Kemampuannya membangun hubungan dengan berbagai unsur politik dan pemerintahan dapat menjadi kekuatan dalam membantu mengurai persoalan yang memerlukan pendekatan lintas institusi. Menurut saya, kapasitas semacam ini relevan dengan kebutuhan jabatan Wakil Presiden.
Wakil Presiden semestinya tidak hanya dipahami sebagai pendamping formal Presiden dalam struktur ketatanegaraan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu memastikan pemerintahan berjalan efektif, agenda pembangunan terlaksana, dan berbagai persoalan memperoleh penanganan yang tepat.
Presiden membutuhkan pendamping yang mampu memperluas jangkauan komunikasi pemerintahan, menjaga hubungan konstruktif dengan berbagai elemen bangsa, serta membantu menyelesaikan persoalan yang tidak selalu dapat diurai melalui pendekatan administratif dan birokratis semata.
Dengan kata lain, kepemimpinan nasional tidak hanya membutuhkan kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga kecakapan membangun kesepahaman agar keputusan tersebut dapat dijalankan secara efektif.
Dalam kerangka itulah, karakter Dasco sebagai figur komunikatif, katalisator, dan pengurai persoalan patut menjadi salah satu pertimbangan.
Loyalitas dan Kepercayaan: Fondasi Kemitraan dengan Presiden
Aspek lain yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Dasco adalah perjalanan panjang politiknya bersama Presiden Prabowo Subianto.
Sejak masa awal pembangunan Partai Gerindra, Dasco merupakan salah satu figur yang terlibat dalam perjalanan politik dan konsolidasi organisasi yang dipimpin Prabowo. Pengalaman panjang tersebut membentuk hubungan politik yang bertumpu pada kesamaan orientasi perjuangan, pemahaman terhadap karakter kepemimpinan, dan kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu.
Dalam konteks pemerintahan, hubungan semacam ini dapat menjadi modal penting. Kemitraan Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan kesamaan arah serta komunikasi yang terbuka. Keduanya harus mampu bekerja dalam satu visi, memahami prioritas pemerintahan, dan menjaga konsistensi pelaksanaan agenda nasional.
Namun, loyalitas yang dibutuhkan dalam kepemimpinan negara tentu tidak boleh dimaknai sebatas kesetiaan personal. Loyalitas yang bernilai bagi negara adalah loyalitas yang disertai kompetensi, integritas, kemampuan memberikan pertimbangan objektif, dan keberanian menyampaikan pandangan demi kepentingan bangsa.
Seorang Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra yang dipercaya Presiden, sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara penuh. Ia tidak cukup hanya memahami keinginan Presiden, tetapi juga perlu memiliki ketajaman membaca persoalan serta kemampuan menawarkan solusi ketika pemerintahan menghadapi situasi yang tidak mudah.
Dalam pandangan saya, kedekatan historis Dasco dengan Presiden Prabowo menjadi modal politik yang bernilai karena ditopang oleh pengalaman kelembagaan dan pemahaman terhadap dinamika pemerintahan.
Kombinasi antara kepercayaan, kesamaan visi, dan kapasitas politik inilah yang menjadikan Dasco patut diperhitungkan sebagai salah satu alternatif pendamping Presiden.
Lima Modal Dasco yang Layak Menjadi Pertimbangan
Apabila kebutuhan kepemimpinan nasional tersebut diterjemahkan ke dalam ukuran yang lebih konkret, saya melihat setidaknya ada lima pertimbangan utama yang menjadikan Dasco layak masuk dalam diskursus calon Wakil Presiden.
Pertama, pengalaman politik dan kematangan kelembagaan. Pengalamannya sebagai pimpinan DPR RI memberikan pemahaman mengenai proses legislasi, pengawasan, hubungan antarlembaga negara, serta dinamika pengambilan keputusan politik. Pengalaman ini merupakan modal penting untuk mendukung koordinasi dan efektivitas pemerintahan.
Kedua, kemampuan membangun komunikasi lintas kepentingan. Indonesia memerlukan figur yang mampu menjembatani pemerintah, parlemen, partai politik, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen bangsa. Kapasitas komunikasi semacam ini penting untuk memperluas dukungan terhadap agenda nasional sekaligus menjaga ruang dialog di tengah perbedaan.
Ketiga, pemahaman hukum dan ketatanegaraan. Latar belakang pendidikan serta pengalaman profesional Dasco di bidang hukum menjadi nilai tambah dalam membaca persoalan kelembagaan, memahami kerangka konstitusional, dan mempertimbangkan implikasi hukum dari berbagai kebijakan negara.
Keempat, kepercayaan politik dan kesamaan visi dengan Presiden Prabowo. Hubungan panjang yang terbangun melalui perjalanan politik bersama merupakan modal untuk membentuk kemitraan kepemimpinan yang solid. Kepercayaan tersebut akan semakin bernilai apabila diterjemahkan menjadi kerja sama yang produktif, objektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Kelima, kapasitas sebagai katalisator dan problem solver. Kemampuan membaca situasi, membuka komunikasi, mengelola perbedaan, dan mempertemukan kepentingan merupakan kualitas yang semakin dibutuhkan dalam pemerintahan. Terutama ketika persoalan nasional menuntut penyelesaian lintas sektor dan lintas kelembagaan.
Kelima pertimbangan tersebut tentu bukan berarti Dasco merupakan satu-satunya figur yang memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden. Ruang bagi tokoh-tokoh lain tetap terbuka dan harus dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi.
Namun, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Dasco memiliki kombinasi pengalaman, jejaring, pemahaman kelembagaan, dan modal kepercayaan politik yang menjadikan namanya layak dipertimbangkan secara serius.
Momentum Memperkuat Pemerintahan, Bukan Sekadar Mengisi Jabatan
Menurut hemat saya, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban ketatanegaraan untuk melengkapi struktur kepemimpinan nasional.
Lebih dari itu, momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat konfigurasi kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga agenda pembangunan nasional dapat berjalan semakin efektif hingga akhir masa jabatan.
Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak sederhana. Pemerintahan harus menjaga stabilitas politik, memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan efektivitas kebijakan, serta membangun kepercayaan publik di tengah perubahan sosial dan dinamika global.
Seluruh tantangan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya kuat dalam mengambil keputusan, tetapi juga mampu membangun kerja sama dan menyatukan energi berbagai kekuatan bangsa.
Indonesia terlalu besar dan terlalu beragam untuk dikelola hanya dengan pendekatan kekuasaan. Diperlukan kepemimpinan yang menempatkan dialog, konsolidasi, kepercayaan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan.
Karena itu, figur Wakil Presiden yang dipilih hendaknya tidak hanya memenuhi persyaratan konstitusional, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Dalam konteks inilah, saya menempatkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu alternatif yang patut diperhitungkan.
Tentu saja, kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden berada pada Presiden Prabowo, sedangkan keputusan pemilihan berada pada MPR RI sebagaimana diamanatkan konstitusi. Namun, dalam negara demokrasi, publik juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, memberikan pertimbangan, dan menawarkan gagasan mengenai figur yang dinilai mampu menghadirkan manfaat bagi bangsa.
Gagasan mengenai Dasco ini saya tempatkan dalam kerangka tersebut. Bukan sebagai tuntutan politik, bukan pula untuk mengecilkan kapasitas figur lain, melainkan sebagai kontribusi pemikiran terhadap proses penting dalam perjalanan pemerintahan nasional.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan, tingkat popularitas, atau tingginya jabatan yang pernah diemban.
Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana pengalaman, kapasitas, dan kepercayaan yang dimiliki seorang pemimpin dapat diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi persatuan bangsa, efektivitas pemerintahan, dan penyelesaian persoalan rakyat.
Jika Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang memahami visi pemerintahannya, memiliki pengalaman politik dan kelembagaan, mampu membangun komunikasi lintas kepentingan, serta berpotensi menjadi perekat berbagai komponen bangsa, maka nama Dasco layak masuk dalam pertimbangan.
Sebab, Indonesia tidak sekadar membutuhkan Wakil Presiden yang mampu mendampingi Presiden, tetapi juga sosok yang dapat memperkuat kepemimpinan, menjembatani perbedaan, dan membantu menghadirkan solusi bagi bangsa.
Kekuasaan membutuhkan kepercayaan. Pemerintahan membutuhkan soliditas. Sementara persatuan bangsa membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Dalam pandangan saya, itulah kualitas yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam memilih pendamping Presiden Prabowo. Dan pada titik itulah, Sufmi Dasco Ahmad memiliki relevansi untuk diperhitungkan. []
