17 Dosa Jokowi Terhadap Bangsa, Dua Tahun Prabowo—Apakah Sudah Diperbaiki?

 

Presiden Joko Widodo
Foto: istimewa

OPINI:

Prabowo harus menjawab satu pertanyaan sejarah apakah ia akan menjadi Presiden yang memperbaiki kerusakan warisan Jokowi, atau justru menjadi penerus sistem kekuasaan yang dahulu dikritik oleh rakyat?.

 

Oleh: Syafril Sjofyan*

*Penulis Adalah Sekjen Forum Tanah Air, Permerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo meninggalkan warisan yang tidak bisa hanya diukur melalui jalan tol, bendungan, kereta cepat, dan gedung-gedung megah. Ada persoalan mendasar yang menyangkut masa depan Republik pelemahan demokrasi, kemunduran supremasi hukum, oligarki, konflik agraria, utang, ketimpangan, serta persoalan HAM yang belum terselesaikan.

Majalah Tempo melalui laporan khusus Nawa Dosa Jokowi bahkan mengidentifikasi 18 persoalan besar selama kepemimpinan Jokowi. Catatan masyarakat sipil dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa dan berbagai evaluasi organisasi HAM memperkuat kritik terhadap arah kekuasaan pada periode tersebut.

Dari berbagai catatan itu, setidaknya terdapat 17 persoalan yang layak disebut dosa sebagai warisan politik dan pemerintahan Jokowi:

1.Pelemahan KPK, melalui revisi UU KPK yang menggerus independensi pemberantasan korupsi.

  1. Politik dinasti dan oligarki, ketika kekuasaan negara dipertontonkan seolah dapat diwariskan melalui jalur keluarga.
  2. Penyempitan kebebasan sipil, melalui kriminalisasi kritik dan penggunaan pasal-pasal karet.
  3. Kemunduran supremasi sipil, akibat meluasnya peran aparat militer dan kepolisian dalam urusan sipil.
  4. Kegagalan menuntaskan pelanggaran HAM berat, meskipun negara telah mengakui sejumlah peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.
  5. Lemahnya akuntabilitas kekerasan aparat, termasuk dalam tragedi Kanjuruhan dan kasus KM 50.
  1. UU Cipta Kerja, yang kontroversi pembentukannya dan dampaknya terhadap buruh serta lingkungan terus menjadi persoalan.
  2. Konflik agraria dan PSN, yang mengorbankan ruang hidup masyarakat, termasuk di Rempang dan Wadas.
  3. Beban utang dan risiko fiskal, akibat pembiayaan pembangunan besar-besaran yang menyisakan persoalan keberlanjutan keuangan negara.
  4. IKN yang dipaksakan, dengan persoalan prioritas anggaran, pembiayaan, lingkungan, dan kepastian manfaat bagi rakyat.
  5. Konflik Papua, yang tidak terselesaikan melalui pendekatan keamanan dan belum menghadirkan perdamaian berkelanjutan.
  1. Komersialisasi pendidikan, ketika biaya kuliah semakin memberatkan dan kesejahteraan tenaga pendidik belum memadai.
  2. Eksploitasi sumber daya alam, termasuk dampak lingkungan dan keselamatan kerja dalam industri hilirisasi nikel.
  3. Pembajakan legislasi, ketika kepentingan elite lebih dominan daripada partisipasi dan aspirasi rakyat.
  4. Politisasi penegak hukum, yang memunculkan persoalan serius tentang netralitas dan kepercayaan publik, khususnya yang popular dengan sebutan Parcok untuk POLRI dibawah kendali LSP.
  5. Tergerusnya batas independensi Bank Indonesia, melalui kebijakan pembiayaan fiskal dan burden sharing pada masa pandemi.
  6. Ketidakmandirian pangan, ketika proyek food estate bermasalah dan ketergantungan impor bahan pangan belum terselesaikan.

Tujuh belas persoalan ini bukan berarti seluruhnya merupakan tindak pidana yang telah diputus pengadilan. Sebagiannya merupakan kritik kebijakan, persoalan tata kelola, dan dugaan penyimpangan yang harus diuji secara transparan. Namun, semuanya menyangkut pertanggungjawaban hukum dan politik terhadap seorang Jokowi selama 2 periode berkuasa memimpin kepada rakyat.

Serta sebelumnya melakukan perbuatan “paksa” melanggar etika melalui putusan MK adik iparnya paman Usman merubah UU tentang usia meloloskan keponakannya Gibran yang tidak cukup umur lolos menjadi cawapres.

Kemudian selagi berkuasa selaku Presiden Jokowi, “memaksa” sehingga Dirjen Dikdasmen menerbitkan suket penyetaraan palsu yang telah dibatalkan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Oktober 2026. Termasuk karena “kuasa” oknum petingi KPU dengan menyelundupkan pasal pada peraturan KPU (PKPU) sehingga Gibran yang tidak punya ijazah setingkat SMA lolos sebagi cawapres. Perbuatan ini merupakan dosa yang sangat luar biasa kepada 290 juta rakyat Indonesia, dan sangat menghina akal sehat. Sangat Patut Jokowi dan Gibran dihukum seberat-beratnya.

 

DUA TAHUN PRABOWO: MEMPERBAIKI ATAU MEWARISKAN KEMBALI?

Presiden Prabowo Subianto telah memimpin selama dua tahun, sejak 20 Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa banyak program yang sudah dilaksanakan, melainkan apakah pemerintahannya berani membongkar persoalan struktural yang diwariskan pendahulunya. Pprogram pembangunan dan bantuan sosial bukanlah jawaban atas seluruh persoalan warisan Jokowi.

Dalam bidang demokrasi dan HAM, belum terlihat pembenahan struktural yang memadai. Bahkan, evaluasi Amnesty International Indonesia pada Oktober 2026 justru memberikan rapor merah terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Persoalan kebebasan sipil, pelibatan militer dalam urusan sipil, penyelesaian pelanggaran HAM, dan partisipasi publik masih menjadi sorotan. Artinya, pergantian presiden belum otomatis berarti pergantian arah kekuasaan.

 

APA YANG SEHARUSNYA DIBENAHI PRABOWO?

Ada lima pekerjaan rumah yang tidak boleh terus dihindari Demokrasi dan hukum: pulihkan independensi KPK, jamin kebebasan berpendapat, hentikan kriminalisasi kritik, dan tegakkan supremasi sipil. HAM dan keadilan: tuntaskan pelanggaran HAM berat, usut kekerasan aparat secara transparan, serta hadirkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Ekonomi dan fiskal: audit proyek-proyek strategis, evaluasi utang dan risiko BUMN, serta pastikan anggaran negara berpihak kepada rakyat. Sumber daya alam: hentikan perampasan ruang hidup rakyat, evaluasi PSN bermasalah, dan tegakkan tanggung jawab lingkungan. Kedaulatan politik: akhiri dominasi oligarki, politik dinasti, dan transaksi kekuasaan yang mengorbankan kepentingan nasional.

 

PRABOWO HARUS BERANI MEMUTUS RANTAI KEKUASAAN

Persoalan terbesar pemerintahan Prabowo bukan kekurangan program, melainkan keberanian melakukan koreksi terhadap sistem kekuasaan yang diwariskan Jokowi. Jangan sampai Prabowo hanya mengganti pemimpin, tetapi mempertahankan jaringan kepentingan, pola politik, dan praktik pemerintahan yang sama.

Rakyat tidak membutuhkan sekadar pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi. Rakyat membutuhkan negara yang adil, hukum yang tidak tebang pilih, pemerintahan yang bersih, demokrasi yang sehat, dan pemimpin yang tidak tunduk kepada oligarki.

Dalam kondisi negara yang dalam keadaan tidak baik-baik saja dimana daya beli masyarakat dinilai masih sangat tertekan oleh stagnasi upah riil, tingginya porsi pekerja informal, serta menyusutnya populasi kelas menengah. Dalam laporan evaluasi dua tahun yang dirilis oleh INDEF, para ekonom mencatat bahwa angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% belum sepenuhnya mendongkrak kesejahteraan

Beban Bunga Utang dan Belanja Subsidi: Data dari DJPPR Kementerian Keuangan menunjukkan total utang menembus Rp10.326,93 triliun per September 2026. Lembaga pemeringkat internasional seperti S&P juga menyoroti tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang berada di kisaran batas atas (15–20%), ditambah beban subsidi energi mencapai Rp376,8 triliun hingga kuartal III 2026.

Prabowo harus menjawab satu pertanyaan sejarah apakah ia akan menjadi Presiden yang memperbaiki kerusakan warisan Jokowi, atau justru menjadi penerus sistem kekuasaan yang dahulu dikritik oleh rakyat? Dua tahun sudah berlalu. Waktu untuk membuktikan perubahan tidak semakin panjang.

Jangan sampai melindungi Jokowi dan Gibran atas tuntutan rakyat meminta pertanggungjawaban secara hukum atas kejahatannya. Serta jangan 17 persoalan warisan Jokowi berubah menjadi 17 persoalan yang diwariskan kembali oleh Prabowo kepada presiden berikutnya. Jika itu terjadi jangan sesali rakyat bangkit berjuang dan melawan.[ ]

Related posts