Banjir besar yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah peringatan keras. Kita menyaksikan rumah hanyut, ribuan orang mengungsi, dan air yang mengambil apa saja yang pernah kita banggakan. Namun di balik semua itu, ada sebab yang sering kita pura-pura tidak tahu: hutan ditebang, gunung dilukai, tanah kehilangan pegangan.
Bencana ini bukan turun dari langit. Ia datang dari tangan kita sendiri, hasil dari kebijakan dan praktik pembangunan yang rakus.
Dan ketika saya melihat gambar-gambar itu air mengamuk, tanah turun pikiran saya langsung pulang ke Kuningan. Pulang ke Gunung Ciremai, tempat kita bernapas, tempat kita berteduh, tempat kita merasa aman.
Tapi betulkah kita aman?
Tahun ini saja, ironisnya, masyarakat Cisantana yang merupakan desa di daerah kaya mata air malah merasakan kekeringan parah. Aliran air yang mengalir seperti biasanya seolah memberi tanda bahwa sumbernya terganggu, dan penggunaannya bukan lagi untuk kebutuhan pribadi warga melainkan komersil nan massif. Mata air yang dulu jernih dan melimpah kini beberapa tinggal cerita. Dan kita semua tahu penyebabnya: lereng Ciremai mulai diperlakukan sebagai lahan usaha, bukan penjaga kehidupan.
Data Kritis dari Cisantana
Hasil penelitian dari Sekolah Riset Ekologi (SRE) yang diselenggarakan di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) pada Agustus 2024 mengungkapkan hal yang begitu miris. Mereka menemukan adanya kekeringan struktural yang diakibatkan oleh penggunaan air untuk wisata, khususnya café, vila, dan glamping skala besar yang kini menjamur.
Sawah-sawah mengalami kekeringan, bahkan tanahnya retak dan tidak bisa ditanami. Ibu Anas, seorang petani sekaligus peternak di Cisantana, mengungkapkan kebingungan dan keprihatinan, “Kami hidup di dekat sumber air, tetapi mengapa masih mengalami kesulitan seperti ini?” Padahal, menurut data hidrologi, wilayah ini seharusnya menjadi zona resapan air kelas satu bagi Kuningan dan Cirebon.
Ancaman Nyata di Depan Mata
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kawasan resapan air kritis di Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan. Tekanan pada Ciremai semakin tinggi karena ada kecenderungan pembangunan seringkali mengabaikan aturan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Setiap pembangunan beton di lereng gunung, setiap kali pohon resapan diganti dengan taman buatan, kita seolah sedang mencabut alarm pengaman bencana.
Jika pembangunan di lereng gunung dibiarkan ugal-ugalan, apa bedanya kita dengan daerah-daerah yang kini menangis karena banjir dan longsor? Apakah kita harus menunggu tanah turun, rumah retak, atau air bah datang, baru kemudian kita menyesal dan berkata, “Seharusnya kita jaga sejak dulu”?
Ciremai itu ibu yang diam. Ia tidak berteriak, tapi ia mengingatkan dengan cara yang paling halus: lewat resapan yang menipis, lewat mata air yang mengecil, lewat tanah yang mulai lelah. Kita yang seharusnya peka.
Pembangunan boleh, ekonomi boleh bergerak, usaha boleh tumbuh. Tapi semua itu harus berjalan dengan akal sehat dan etika ekologis. Pemerintah daerah perlu segera melakukan audit lingkungan dan meninjau ulang izin pembangunan komersial di zona resapan air kritis Ciremai. Pembangunan boleh, tapi tidak dengan membunuh sumber kehidupan.
Sumatera sedang memberi kita cermin besar:
• Jika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
• Jika gunung rusak, kita kehilangan kehidupan.
Ciremai bukan sekadar latar foto wisata. Ia fondasi kita. Dan fondasi tidak boleh ditukar dengan bisnis instan.
Pertanyaannya sederhana: Apakah kita ingin belajar dari bencana, atau kita memilih untuk mengulangnya?
Ageng Sutrisno, Penulis Sela Waktu,
Biasa menulis tentang hidup, politik, dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik.
Kalau tidak menulis, biasanya sedang mikir kenapa harga nasi goreng terus naik.
