JABARTODAY.COM, JAKARTA – – Sebanyak 75 persen warga mengaku stres akibat kebijakan pemerintah selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, 67 persen responden menyebut perilaku Presiden Prabowo sebagai sumber stres mereka.
Temuan itu tercantum dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Direktur CELIOS sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira mengatakan, pertanyaan soal stres dimasukkan atas desakan publik.
“Banyak yang meminta agar pertanyaan ini dimasukkan ke dalam kuesioner, yaitu bagaimana. perasaan masyarakat umum,” katanya dalam keterangan pers diterima Senin (12/10/2026).
Di survei yang sama, responden ditanya soal kriteria pemimpin Indonesia pada 2029. Sebanyak 80 persen memilih pemimpin yang mau mendengarkan rakyat.
Kriteria ini paling banyak dipilih, di atas komitmen memberantas korupsi (71 persen) dan pemimpin independen yang bukan kader partai politik (38 persen). Latar belakang militer hanya dipilih 8 persen responden, sedangkan kader partai 6 persen.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, yang dalam acara itu diposisikan sebagai “wali murid” penerima rapor, menyebut angka 80 persen tersebut sebagai temuan yang paling penting baginya.
“Sederhana sekali permintaan rakyat sebenarnya, pemimpin yang mau mendengarkan rakyat. Dan inilah yang gagal,” ujar Bivitri.
Lalu meminjam istilah rapor sekolah. “Ternyata penyebab sebenarnya Prabowo-Gibran ini gagal naik kelas adalah karena dia tidak mau mendengarkan rakyat,” tuturnya.
Bivitri berharap temuan ini membuka ruang bagi publik untuk membayangkan kepemimpinan yang berbeda.
“Percayalah, sejak 1998 sebenarnya kita tidak pernah punya sirkulasi elite. Barangkali ini titik di mana kita mesti menggaungkan bahwa kita butuh pemimpin baru,” katanya.
Tak ada yang Tembus Angka 5
Dalam rapor tersebut, para ahli memberi Prabowo nilai 2,8 dari 10, sedangkan masyarakat umum memberi 4,6. Gibran mendapat 2,2 dari ahli dan 4,9 dari masyarakat. Kabinet Merah Putih secara keseluruhan dinilai 2,9 oleh ahli dan 4,7 oleh masyarakat.
Untuk Prabowo, nilai 1 justru menjadi pilihan terbanyak responden masyarakat, yakni 23 persen. Hampir separuh responden atau 48 persen memberi nilai antara 1 dan 4.
“Kalau ini sekolah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, kira-kira lulus tidak ujian kepemimpinannya,” kata Bhima.
Para ahli juga meragukan kapasitas Presiden dalam mengambil keputusan strategis. Sebanyak 71 persen ahli menilai kapasitas itu tidak memadai dan 22 persen menilainya kurang memadai.
Sebanyak 93 persen ahli juga mengaku khawatir dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Prabowo.
Di kalangan masyarakat, 61 persen responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang mendukung untuk memimpin. Hanya 8 persen yang menilainya sangat baik.
Penilaian itu ikut tercermin pada sikap pemilih. Dari responden yang memilih Prabowo pada Pilpres 2024, sebanyak 55 persen menyatakan tidak akan memilihnya lagi. Yang akan kembali memilih hanya 27 persen, sementara 19 persen belum menentukan sikap.
Tekanan Ekonomi
Tekanan ekonomi menjadi salah satu latar belakang stres warga. Sebanyak 53 persen responden. merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibanding setahun lalu.
Yang merasa membaik hanya 16 persen. Sebanyak 82 persen menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat, dan 62 persen menilai upaya pemerintah membuka lapangan kerja buruk.
Ketika diminta menyebut tiga masalah yang paling mendesak, 78 persen responden memilih harga kebutuhan pokok. Lapangan kerja dan perlindungan pekerja dipilih 58 persen, disusul penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebesar 35 persen.
Bhima menyebut rendahnya inflasi di era Prabowo sebagai inflasi semu. Menurut dia, beras medium sulit ditemukan di tingkat konsumen di perkotaan. Harga sayur, ayam, dan telur ikut naik seiring bertambahnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sejumlah daerah, BBM bersubsidi juga harus diantre.
“Inflasi seolah rendah, tetapi tekanan pada dompet masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Ini bukan hanya persepsi atau opini, data menunjukkan hal yang sama,” ujarnya.
Dua program unggulan pemerintah juga mendapat penolakan. Untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 50 persen ahli meminta program dihentikan sepenuhnya dan 37 persen meminta dihentikan sementara sampai ada evaluasi menyeluruh. Di masyarakat umum, 76 persen responden setuju MBG dihentikan.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bernasib serupa. Sebanyak 91 persen ahli tidak setuju bahwa program ini sudah dirancang dan dijalankan dengan memadai. Di masyarakat, 66 persen responden menyatakan tidak setuju dengan program tersebut.
Survei juga mencatat 92 persen ahli khawatir dengan arah kebijakan pemerintah dan 96 persen menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif Sebanyak 80 persen ahli melihat keterlibatan militer dalam urusan sipil meningkat.
Di sisi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum hanya 4,7 dari 10, dan 36 persen responden menilai kebebasan sipil tidak terlindungi.
Mengenai Metodologi
Survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di berbagai provinsi. Responden dijaring melalui Meta Ads dengan metode non-probability sampling. Hasilnya kemudian diberi pembobotan agar komposisinya mendekati karakteristik penduduk Indonesia.
Survei ahli melibatkan 129 responden dari berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, antropologi, gender, lingkungan, dan kesehatan. Responden ahli dijaring dengan metode snowball sampling. Seluruh data dikumpulkan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Menurut peneliti CELIOS sekaligus Menteri Pertanian dan Ketahanan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, kuesioner sudah melalui uji validitas dan reliabilitas. Peringkat menteri disusun dengan positional scoring, yaitu pengembangan metode Borda count yang pembobotannya diadaptasi dari sistem penilaian Ballon d’Or.
“Kami memang bukan lembaga survei, kami lembaga penelitian. Tapi kami memastikan setiap yang kami lakukan bisa dipertanggungjawabkan, meskipun dalam riset apa pun tidak ada yang sempurna dan selalu ada limitasi,” kata Isnawati. CELIOS menyatakan riset ini tidak didanai pemerintah, perusahaan, maupun donor. [ ]
