JABARTODAY.COM, JAKARTA – – Nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan signifikan, anjlok hingga menembus angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada Selasa (12/5/2026). Posisi ini bahkan melampaui titik terendah yang pernah dicapai saat pandemi COVID-19, mendekati level psikologis yang dianggap rawan bagi pasar keuangan domestik.
Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Sektor Ekonomi
Pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi akan memberikan tekanan berlapis pada perekonomian Indonesia. Biaya impor barang-barang vital seperti energi, bahan baku industri, dan pangan diperkirakan akan meningkat. Kenaikan harga ini berpotensi mendorong inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
Selain itu, beban utang luar negeri, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, juga akan membengkak dalam denominasi rupiah. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan keuangan negara dan korporasi.
Di sisi lain, pelemahan rupiah memberikan keuntungan relatif bagi sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan bertransaksi dalam dolar AS. Industri seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan komoditas lainnya yang menggunakan dolar sebagai alat pembayaran diperkirakan akan merasakan dampak positif dari sisi pendapatan.
Namun, sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor atau memiliki kewajiban utang dalam dolar AS akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Sektor penerbangan, misalnya, akan merasakan kenaikan biaya operasional akibat harga avtur dan leasing pesawat yang mayoritas berbasis dolar. Industri otomotif, elektronik, farmasi, dan manufaktur juga akan terpengaruh oleh kenaikan biaya produksi.
Seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (13/5/2026), ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menekankan bahwa pelemahan rupiah saat ini sudah menjadi alarm serius. Meskipun konteksnya berbeda dengan krisis 1998, level Rp17.500 per dolar AS menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam ekonomi domestik. Ketergantungan pada impor bahan baku dan energi, serta pelemahan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menjadi beberapa isu yang perlu segera diatasi.
Yusuf menambahkan bahwa respons kebijakan yang simultan dari pemerintah dan Bank Indonesia sangat diperlukan. Jangka pendek, Bank Indonesia perlu agresif menjaga stabilitas melalui intervensi pasar. Namun, solusi jangka panjang yang lebih krusial adalah memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi, menjaga disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang konsisten, dan regulasi yang prediktif. Penguatan sektor manufaktur bernilai tambah dan pengurangan ketergantungan impor energi menjadi kunci untuk membuat rupiah tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. [ ]
