Beberapa daerah di Indonesia bahkan terindikasi melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi, tak terkecuali di Jawa Barat.
Ketua Umum LAKRI H M Samuel Steven Lee Lahenko mengatakan, ada beberapa daerah di Jabar yang terindikasi melakukan praktek korupsi. Saat ini, pihaknya tengah mendalami kasus tersebut untuk dilaporkan kepada pihak berwajib.
“Ada beberapa daerah yang memang menjadi target utama kami. Sudah beberapa kepala daerah yang kami lakukan investigasi dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sekarang masih di penjara,” ucap Steven, di sela Rapat Pimpinan Nasional Luar Biasa, di kawasan Gunung Puntang, Kamis (20/6).
Dia menekankan, ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya indikasi korupsi di wilayah mereka. Sehingga diharapkan masyarakat ikut juga berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan LAKRI Haidar Alwi memberikan apresiasi terhadap LAKRI yang tetap konsisten membantu pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di Tanah Air.
“Saya sangat apresiasi, bahwasanya LAKRI merupakan lembaga yang selalu memberikan motivasi terhadap pemberantasan korupsi dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya tindak pidana korupsi,” serunya.
Karena konsentrasinya terhadap pemberantasan aksi rasuah di Indonesia, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberangkatkan kader-kader terbaik LAKRI untuk mengikuti studi banding ke luar negeri. Negara mana saja yang akan dikunjungi, masih dalam pembahasan.
“Saya akan usulkan kepada presiden dan jajarannya, serta DPR bahwa LAKRI merupakan satu-satunya lembaga yang secara kongkrit mengusulkan studi banding ke luar negeri,” cetusnya.
Disinggung mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia, Haidar mengaku, bahwa saat ini masih belum sesuai harapan, termasuk soal hukuman bagi para koruptor. Hal ini tentu saja menjadi catatan penting bagi LAKRI.
“Penangkapan pelaku korupsi di Indonesia seperti OTT dan lain sebagainya sudah bagus, tapi dari sisi pencegahannya masih jauh panggang dari api, karena seperti kita lihat yang terjadi, ketika anggota dewan satu grup di Malang dan Padang semua masuk sel,” urainya.
Ketua Dewan Pelindung LAKRI Brigjen TNI (purn) Setyabudhie mengklaim, bila Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sangat terbantu dengan adanya LAKRI. Dikarenakan LAKRI sudah terjun ke seluruh provinsi di Indonesia. Setyabudhie tak menyangkal, ketika LAKRI melakukan investigasi mengalami kendala.
“Oleh karena itu, di dalam LAKRI ada DPK dan DPN, karena apabila LAKRI dipersulit ketika akan melakukan investigasi ke sebuah instansi, maka pengurus DPN akan turun untuk mengomunikasikannya,” tegasnya.
Inspektur Provinsi Papua Barat Sugiyono menepis anggapan bahwa Indonesia bagian timur rawan kasus korupsi. Menurutnya, hal itu hanya indikasi saja sebab korupsi terjadi hampir di tiap daerah di Indonesia.
“Karena yang namanya korupsi itu terjadi di mana-mana, dan dengan hadirnya LAKRI, maka Inspektorat Provinsi Papua Barat sangat terbantu,” katanya.
Kedepan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan LAKRI bagaimana mengutamakan pencegahan ketimbang tindakan.
“Sekali lagi, apabila tindakan diutamakan, maka uang negara yang kembali hanya 10 persen, tetapi bila mengutamakan pencegahan, maka uang negara yang kembali bisa mencapai 80 hingga 90 persen,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sugiyono menerangkan, KPK saat ini merangkul Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk memperkuat Inspektorat. Sehingga jumlah kasus korupsi di Papua Barat menurun.
“KPK berharap Inspektorat memiliki roh atau jiwa KPK di daerah,” ujarnya.
Sugiyono kembali menegaskan, Inspektorat Provinsi Papua Barat mempunyai target merangkul dan memperkuat LAKRI. Pasalnya, LAKRI adalah LSM yang memiliki kewenangan untuk mengadukan persoalan tindak pidana korupsi di lapangan.
“Bahkan bila LAKRI belum memiliki kantor di Papua Barat, maka mari kita bersama-sama berkantor di Inspektorat Provinsi Papua Barat, dan nantinya inspektorat menindak lanjuti laporan dari LAKRI,” tambahnya.
Dewan Kehormatan LAKRI Sandy Nayoan menyatakan, LAKRI akan terus membangun kemitraan dengan seluruh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah agar lebih mudah berkomunikasi. Karena saat ini menurut PPATK banyak transaksi keuangan yang mencurigakan.
“LAKRI perlu akses untuk menginvestigasi hal tersebut,” akunya.
Sandy menjelaskan, nantinya LAKRI akan mengedepankan pola-pola pencegahan dan sosialiasi tentang pemahaman bagaimana korupsi bisa terjadi.
“Contohnya banyak penyalahgunaan anggaran desa, maka LAKRI akan masuk ke pedesaan untuk mengedukasi kepala-kepala desa tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai tupoksi yang ada,” paparnya.
Sandy menyebut, seluruh kader LAKRI akan merapatkan barisan untuk membuka ruang kemitraan bersama pemerintah dan swasta.
“Karena pihak swasta harus mengetahui, ketika menandatangani suatu kontrak, mereka tidak paham di dalamnya ada unsur pasal 55,” tandasnya. (*)
