PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung membenarkan masih banyaknya perlintasan kereta api yang tidak berpalang di wilayah Jawa Barat. Walau tidak lepas tangan terhadap hal tersebut, PT KAI menyatakan bahwa perlintasan kereta menjadi domain pemerintah.
“Kalau kita hanya sebagai operator, yang menjalankan saja. Karena kalau masalah itu gimana pemerintah,” tukas Kepala Daop 2 Bandung, Sugeng Putranto, dalam temu media di sebuah rumah makan di Bandung, Jumat (18/7/2014).
Sugeng mencontohkan, seperti di perlintasan antara Bandung-Banjar dan Banjar-Bulur, awalnya dikhususkan untuk penduduk yang jalan kaki. Namun seiring meningkatnya perekonomian, makin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan, terutamanya sepeda motor. “Kita tidak bisa melarang hal tersebut. Jadi sekarang tergantung masyarakatnya,” papar Sugeng.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat mengeluarkan data mengenai banyaknya perlintasan KA yang tidak berpalang bahkan tanpa dijaga sama sekali alias liar. Berdasarkan data, ada 121 dari 266 perlintasan KA di Jabar yang tidak tertutup. Dan perlintasan itu tersebar di jalur utama maupun jalur alternatif.
Melihat hal tersebut, Kepala Polda Jabar Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan akan menitahkan anggotanya untuk menjaga perlintasan KA selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. “Kita akan tempatkan anggota polisi untuk menjaga selama 24 jam. Karena bagaimanapun rawan kecelakaan,” kata Iriawan.
Sugeng menyambut baik apa yang dilakukan pihak kepolisian tersebut. Namun pihaknya lebih berharap pemerintah membangun underpass atau fly over untuk mengurangi tingkat kecelakaan di perlintasan KA, khususnya yang tidak berpalang. “Harapan PT KAI agar jalurnya normal. Jadi untuk menghilangkan titik kerawanan dengan membangun underpass atau ditutup menggunakan palang,” ucap mantan Kepala Daop 8 Surabaya itu. (VIL)
