JABARTODAY.COM – BANDUNG
Terbukti, bahwa dalam dunia industri, keberadaan industri skala mikro punya peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian. Itu terlihat pada jumlah industri skala mikro yang mendominasi sektor perindustrian nasional.
Menurut Sidqy LP Suyitno, Direktur Keuangan dan Analis Moneter Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membenarkan, bahwa hingga 2011, jumlah industri mikro melebihi industri skala kecil, menengah, dan besar. “Data menunjukkan, secara nasional, hingga 2011, industri skala mikro mencapai 2.554.787 unit. Angka itu melebihi industri kecil yang jumlahnya 426.284 unit, skala menengah sebanyak 16.295 unit, dan skala besar sebesar 7/075 unit,” tukasnya pada Seminar Internasional “Growth Strategies for a Rising Indonesia” di Gedung Magister Manajemen, Seminar Room, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Selasa (9/9/2014).
Akan tetapi, jika mengacu pada persebarannya, industri skala kecil, menengah, dan besar, pada 2012, mayoritas berlokasi di Jawa. Persentasenya mencapai 70 persen. Sisanya, sebesar 30 persen, imbuh dia, tersebar di kawasan lain, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Di Jawa, lanjut dia, adalah Jawa Timur yang menjadi provinsi terbanyak pelaku industri skala kecil, menengah, dan besar. Di provinsi paling timur Pulau Jawa itu, sebut dia, jumlah pelaku IKM mencapai 800.427 unit. Posisi kedua, sahut Sidqy, adalah Jawa Tengah. Jumlah pelaku IKM di provinsi tersebut, ungkapnya, hingga 2012, sebanyak 780.170 unit. “Berikutnya, Jawa Barat, sebanyak 482,738 unit,” sebut dia.
Dia meneruskan, agar perindustrian di tanah air terus bergerak tumbuh, pemerintah memiliki kebijakan untuk empat lima tahun mendatang atau hingga 2019. Arah kebijakannya, yaitu mengembangkan wilayah industri, utamanya luar Jawa. Selanjutnya, menumbuhkan populasi dan penyebaran industri yang lebih merata. “Termasuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri,” cetusnya.
Khusus peningkatan daya saing, sambung Sidqy, ada sejumlah kebijakan pemerintah. Yaitu, beber dia, melakukan revitalisasi permesinan untuk industri padat karya dan yang berorientasi ekspor. Kebijakan lainnya, tambah dia, mendorong kompetensi para tenaga kerja agar lebih berdaya saing sekaligus untuk mendongkrak kualitas produk.
Sidqy melanjutkan, kebijakan selanjutnya yaitu meningkatkan optimalisasi fasilitas pemanfaatan teknologi proses dan produk. “Juga melakukan alih teknologi dan mengembangkan kemampuan desain produk,” pungkasnya. (ADR)
