JABARTODAY.COM – BANDUNG Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Jawa Barat menyerahkan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (19/11/2021) malam.
Dalam pandangan umum ini, F-PDI Perjuangan menyoroti pemulihan ekonomi di Jawa Barat akibat dampak pandemi. Selain itu, F-PDI Perjuangan juga mengkritisi sejumlah beberapa hal yang harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan sangat memaklumi kondisi APBD 2022, menurunnya pendapatan di tahun sebelumnya akibat dampak pandemi Covid-19, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sekitar Rp 31,124 Triliun lebih, yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Sementara Belanja Daerah tahun anggaran 2022 di rencanakan sebesar Rp 31,850 Triliun lebih. Namun, pendapatan Daerah 2022 seharusnya masih bisa ditingkatkan Rp 1,5 triliun sehingga total penambahan menjadi Rp 22,4 triliun bukan Rp 20,946 triliun,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Memo Hermawan.
Dia menambahkan, pada RAPBD tahun 2022 biaya untuk penanggulangan Covid-19 bersumber dari Biaya Tak Terduga yang besarannya sekitar Rp. 650 miliar. Jumlah ini harus dipergunakan sebagai antisipasi lonjakan Covid-19 dan bencana lainnya.
“Penyebaran Covid-19 di masyarakat, sekalipun saat ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus siap mengantisipasi untuk tidak terjadi seperti pertengahan tahun 2021 yang lalu. Kesiapan tenaga medis, ruang isolasi bagi penderita Covid-19, ruang inap bagi penderita Covid-19 yang tanpa gejala, obat – obatan, test dan tracing serta pendukung lainnya harus terpenuhi di tahun 2022 nanti,” ujarnya.
F-PDI Perjuangan juga menyoroti dana penanggulangan Covid 19, yang berasal dari Belanja Tidak Terduga khususnya yang diperuntukan bagi program vaksinasi seharusnya dikelola sendiri oleh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penugasan untuk menjadi pelaksana program vaksinasi di setiap kota/kabupaten.
Kemudian, pembangunan infrastruktur di tahun 2022 harus benar – benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan memengaruhi upaya menggerakkan dan peningkatan ekonomi akibat pandemi. Pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp 2 triliun dan ini dibebankan ke APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Terkait program unggulan yang menggunakan anggaran PEN sebagai upaya pemulihan ekonomi dampak dari Covid-19. Apakah lebih banyak program terkait pemulihan ekonomi atau program lainnya yang sama sekali tidak terkait pemulihan ekonomi, mohon penjelasan dari Gubernur,” katanya.
Memo mengemukakan, Pemprov Jabar saat ini mempunyai Pinjaman Daerah Provinsi, harus mengembalikan sebelum jatuh tempo. Di tahun 2022 Pemprov berencana membayar pinjaman sebesar Rp 255 miliar setiap tahunnya selama 10 tahun.
Dia mengungkapkan didalam pembiayaan RAPBD 2022 terdapat Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 75 miliar.
“Kami mohon penjelasan Gubernur terkait hal tersebut. Karena sesuai dengan kesepakatannya hanya dapat digunakan di tahun 2021, dan diperuntukan apa penerimaan pinjaman daerah tersebut di tahun 2022. Terdapat juga Silpa tahun 2021 sebesar Rp 650 miliar, dari mana saja sumber Silpa tersebut dan diperuntukan untuk apa penggunaan Silpa tersebut di tahun 2022,” ucapnya.
Selain itu, F-PDI Perjuangan juga menyoroti pengeluaran pembiayaan daerah yakni penyertaan modal untuk bank bjb sebesar Rp 402 miliar perlu dipertimbangkan ulang, mengingat kondisi permodalan dan uang tunai di bjb sangat mencukupi, sementara masih sangat diperlukan anggaran untuk kegiatan dan program di perangkat daerah.
“Kami mengusulkan agar penyertaan modal ini dilakukan pada APBD perubahan yang akan datang,” ungkapnya.
Dia mengutarakan, estimasi anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 lebih dari Rp 1,5 triliun, sementara Pembentukan Dana Cadangan yang dialokasikan pada RAPBD hanya Rp 100 miliar.
“Menurut kami terlalu kecil dan akan membebani APBD 2023 dan 2024. Kami mengusulkan dana cadangan tersebut ditambah sejalan dengan penambahan pendapatan asli daerah Mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk Pilgub,” papar dia.
Terkait Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota dalam RAPBD 2022 sekitar Rp 3,8 triliun pendistribusiannya harus disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan kebutuhan daerah.
Kemudian pendapatan dari Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 8,3 triliun, 10 persen dari hasil Pajak Bermotor bukan hanya untuk pembangunan atau perbaikan jalan, tetapi juga untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
“Sehingga kami melihat perlunya dana 10 persen dari pajak bermotor untuk kebutuhan Misalnya angkutan antar kota, angkutan kota dan angkutan umum lainnya. Sesuai ketentuan Undang – Undang No 28 Tahun 2009,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, 20 persen dari total APBD diperuntukan bagi biaya pendidikan. Dalam RAPBD 2022 Anggaran Dinas Pendidikan lebih dari 20 persen Rp 10 triliun atau 32 persen, seharusnya dialokasikan juga untuk pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis di dinas yang lain.
“Tidak hanya di Dinas Pendidikan saja, sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” cetusnya.
Kemudian untuk anggaran mitra Komisi 1 yang direncanakan sekitar Rp 1,7 triliun, Ketua Komisi I Bedi Budiman meminta 2 Raperda yang sudah disetujui oleh pansus, yaitu Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pembinaan sumber daya kearsipan melalui sosialisasi workshop seminar, pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, in house training, pendampingan dan studi komparasi.
“Namun nyatanya di RAPBD 2022 khususnya di dinas tidak ada program atau kegiatan tersebut. Ini bukti tidak sinkronnya antara perencanaan propemperda dengan perencanaan anggaran,” beber Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Bedi Budiman saat dikonfirmasi.
Dia juga meminta peningkatan anggaran sosialisasi Analog Switch Off (ASO) untuk memberikan informasi seluas – luasnya kepada masyarakat melalui semua media yang ada, terutama informasi bagi masyarakat Jabar yang tinggal di pedesaan dan pedalaman.
“Sosialisasikan ASO harus dilakukan secara masif dan dibantu oleh banyak pihak, terutama, untuk masuk ke wilayah-wilayah pedesaaan dan terpencil.Kami meminta agar desa dijadikan sebagai basis dalam recovery ekonomi pasca covid, salah satu diantaranya merevitalisasi BUMDes serta pendataan dan penataan asset Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Bedi.
Bedi mengatakan konsekuensi dari anggaran yang cukup besar terhadap ASN dengan sistem rekruitmen pembinaan pengawasan yang dilakukan, maka profesionalitas dan pelayanan ASN terhadap masyarakat harus meningkat.
“Kami dari F-PDI Perjuangan juga meminta kepada Kesbangpol untuk memperbesar pos anggaran antisipasi radikalisme dan isu SARA,” pungkasnya.
Kemudian untuk anggaran Komisi II yang totalnya mencapai Rp 1,1 triliun, F-PDI Perjuangan anggaran sejumlah program ditambah. Seperti program Observasi Calon Varietas Unggul Daerah Tanaman Pangan dan Hortikultura dinaikkan dari Rp 123 juta menjadi Rp 1 miliar, program Presentase performa ternak unggas yang sesuai standar (80%) dinaikkan dari Rp 8,2 miliar menjadi Rp 16 miliar.
F-PDI Perjuangan juga meminta agar program Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah ditambah demi menciptakan pengusaha baru.
“Kami meminta pemerintah mendukung Pembangunan Gudang dan Kantor Pusat Distribusi Pasar agar segera terlaksana. Sementara anggaran ditahun 2022 dialokasikan sekitar Rp 2,5 miliar. Anggaran sebesar ini sangatlah minim untuk pembangunan Gudang dan Kantor Pusat Distribusi Pasar, sehingga harus ditambah menjadi Rp 25 miliar,” imbuh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Yunandar Rukhiadi Eka Perwira.
Menurutnya, pihaknya juga menilai perlunya alat bantu berupa Smart Fishing untuk meningkatkan perekonomian nelayan. Rencana anggaran utk itu di RAPBD 2022 juga harus dinaikkan menjadi Rp 20 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong kenaikan pos anggaran untuk Bantuan Alat Ekonomi Produktif Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 3 lokasi dan program fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif di Jawa Barat.
“Program Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro di Biro Perekonomian juga harus dinaikkan dari Rp. 300 juta menjadi Rp 1 miliar,” ungkap Yunandar.
Untuk anggaran mitra kerja Komisi III yang mencapai Rp 13 triliun, F-PDI Perjuangan mendorong ditambahnya outlet Samsat hingga ke kecamatan. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pendataan BUMD segera dilakukan dan fokus menjalankan usaha.
“Rekomendasi kami terhadap BUMD yang mengalami kerugian dan terlalu membebani harus dimarger atau dibubarkan serta mendorong pemanfaatan aset untuk menjadi sumber pemanfaatan modal,” tukasnya.
Sementara untuk anggaran mitra kerja Komisi IV yang direncanakan Rp 2,37 triliun, Fraksi PDI-Perjuangan meminta agar pembangunan infrastruktur diutamakan untuk peningkatan ekonomi pasca pandemi, pembangunan jalan baru serta penambahan anggaran rutilahu.
“Peningkatan mutu perbaikan jalan, pembangunan jembatan dan irigasi, pengerukan sungai, penataan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan sampah, pembuatan palang pintu perlintasan kereta api serta infrastruktur lainnya harus menjadi prioritas,” tuturnya.
Kemudian untuk mitra kerja Komisi V dengan anggaran mencapai Rp 13 triliun, Fraksi PDI Perjuangan memertanyakan anggaran pendidikan yang jumlahnya lebih dari 20 persen APBD 2022.
Pihaknya juga meminta agar jangan ada lagi sekolah yang menahan ijazah dan perbaikan pelaksanaan PPDB.
“Pemerintah juga harus mampu menekan angka pengangguran dan memprioritaskan sektor kesehatan seperti pelayanan pasien dan kebutuhan dokter spesialis, peningkatan fasilitas kesehatan, penekanan angka stunting serta penanganan penyandang ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), penambahan anggaran penanggulangan bencana di tahun 2022, serta pembinaan atlet jangka panjang,” pungkasnya. (*)
