(jabartoday.com/net)
JABARTODAY.COM – BANDUNG
Salah satu faktor penting untuk menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan ekonomi adalah terjaganya stabilitas dan ketahanan pangan. Karenanya, pemerintah memproyeksikan negara ini mengalami swasembada pangan pada 2018. Akan tetapi, sepertinya, tidak mudah untuk mewujudkan target tersebut.
“Jika pemerintah kurang serius dalam bidang pertanian, utamanya, pada sisi anggaran, terciptanya swasembada pangan tergolong sulit,” tandas Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmadja, pada sela-sela Launching Program Raskin 2015 Tingkat Nasional dan Jabar di Desa Pager Halang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, belum lama ini.
Entang mengutarakan, untuk dua komoditi, padi dan jagung, peluang terciptanya swasembada cukup terbuka dan memungkinkan. Itu karena, jelasnya, dua komoditi tersebut memiliki produksi yang tinggi.
Entang berpendapat, peluang swasembada padi cukup terbuka karena pada era Orde Baru, negara ini pernah mencapainya. Begitu pula dengan jagung. Entang menilai peluang terbesar meraih swasembada adalah padi. Pengembangannya mulai bergulir saat revolusi hijau pada dekade 1970. Teknologinya pun tergolong maju.
Bagaimana dengan Jabar? Entang menyatakan tatar Pasundan patut mendapat apresiasi. Itu karena tanah Parahyangan senantiasa mengalami surplus sebesar 2-3 juta ton beras per tahun. Akan tetapi, surplus beras itu peruntukannya bagi pemenuhan kebutuhan provinsi lain, yang justru defisit beras.
Memang, ucap Entang, negara ini berpeluang besar mencapai swasembada padi. Meski begitu, tambahnya, pihaknya tetap pesimis rencana dan proyeksi swasembada tidak tercapai. Dasarnya, jelas dia, kegagalan pemerintah pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, pemerintahan tersebut juga memiliki target swasembada, yaitu pada 2014. Namun, proyeksi itu tidak tercapai.
Dia berpandangan, pada era pemerintahan baru, sudah seharusnya, program swasembada berlanjut. Caranya, terang dia, lakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengevaluasi beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pada pemerintahan sebelumnya.
Entang melanjutkan, tidak ada salahnya, pemerintahan saat ini mencontoh atau mengadopsi skema pertanian era Orde Baru. Soalnya, dalih dia, saat pemerintahan Orde Baru, fokus anggaran peruntukannya bagi pengembangan sektor pertanian. Gerakan swasembada pun bergulir secara terorganisir, mulai pusat hingga daerah.
“Setiap kepala daerah, mulai kepala desa, camat, bupati-walikota, hingga gubernur melaporkan pencapaian kepada masing-masing daerah selama tiga bulan. Jika pejabat daerah, seperti kepala desa, tidak mampu mencapai target, langsung terjadi pergantian,” paparnya menutup pembicaraan. (ADR)
