JABARTODAY.COM, BANDUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mendapat suntikan semangat dan solidaritas dari puluhan organisasi Islam dan lembaga dakwah. Pada Jumat, 10 Juli 2026, sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan, komunitas dakwah, dan lembaga swadaya masyarakat di Jawa Barat yang tergabung dalam Paguyuban Pengawal NKRI (PPNKRI) mendatangi aula MUI Jawa Barat untuk menyampaikan dukungan atas sikap tegas MUI terhadap pemidanaan pelaku dan penyebar LGBTQ. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum MUI Jabar, KH Aang Abdullah Zein, didampingi sejumlah pengurus, sementara dari pihak PPNKRI dipimpin oleh KH Roinul Balad selaku Pembina.
PPNKRI: LGBT Kejahatan Terorganisir, 58 Ormas Dukung Penuh MUI
KH Roinul Balad, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Da’wah Islam Indonesia Provinsi Jawa Barat, membuka paparan dengan menegaskan bahwa persoalan LGBT bukanlah fenomena baru. Menurutnya, ini adalah kejahatan dan kemaksiatan mendasar yang telah mengakar dan bergerak secara sistematis, baik di Indonesia secara umum maupun di Jawa Barat khususnya.
“Kejahatan ini sangat terorganisir dengan baik, dengan berbagai macam variabelnya, dan juga punya dukungan dari semua segmen baik lokal, nasional maupun internasional. Maka dari itu PPNKRI yang terdiri dari 58 Ormas dan Harokah yang bergabung akan mendukung penuh langkah MUI,”
— KH Roinul Balad, Pembina PPNKRI / Ketua DDII Jabar
KH Roin juga menyampaikan dukungan PPNKRI terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, yang menempatkan LGBT sebagai ancaman non-militer yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa.
“Kami sepakat dan mendukung bahwa LGBT diposisikan sebagai ancaman non-militer yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa, baik di masa kini maupun di masa depan,”
— KH Roinul Balad
FPI dan PUI Jabar: Dorong Pidana, Jabar Peringkat Pertama Kasus LGBT
Suara keprihatinan juga datang dari perwakilan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Barat, KH Dede Heidar, yang mengungkapkan fakta mengkhawatirkan: angka kasus LGBTQ di Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun, dan yang memprihatinkan, Jawa Barat berada di peringkat pertama secara nasional.
“Kita mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh MUI, fatwanya kita dukung, kemudian seluruh ormas Islam, nasionalis dan harokah juga siap untuk mengawal dan mendukung penuh MUI. FPI Jawa Barat, siap untuk membela ulama, membela para kiyai khusus yang ada di MUI, merupakan orang tua kita, guru kita semua,”
— KH Dede Heidar, FPI Jawa Barat
Dari pihak Persatuan Umat Islam (PUI) Jawa Barat, KH Cecep Syarif menyuarakan usulan agar pelaku dan penyebar LGBT didorong masuk ke ranah hukum pidana, dengan analogi yang tegas merujuk pada kebijakan terhadap pengedar narkoba.
“Kalau bandar narkoba bisa dihukum mati maka kita dorong penggiat, mereka yang mengkampanyekan LGBT juga bisa kita dorong pelakuannya seperti gembong narkoba, dipidana mati,”
— KH Cecep Syarif, PUI Jawa Barat
Diden Rosenda dari GiGa Indonesia turut menyuarakan keberatan terhadap pembiayaan pemerintah untuk pengobatan penderita HIV AIDS yang ia kaitkan dengan dampak perilaku LGBT. Ia mengusulkan agar anggaran yang selama ini digunakan untuk pembiayaan pengobatan yang tidak murah tersebut dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Ketua MUI Jabar: Satgas dan Posko Anti LGBTQ Segera Dibentuk
Menyimak seluruh paparan yang disampaikan, Ketua Umum MUI Jawa Barat, KH Aang Abdullah Zein, menyambut kedatangan PPNKRI dan seluruh peserta audiensi dengan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam. Ia mengakui bahwa sebelumnya MUI Jabar merasa berdiri sendiri dalam isu ini. Kehadiran PPNKRI dan jajaran ormas Islam yang bergabung di dalamnya menjadi penyemangat yang sangat berarti.
“Kehadiran para ustadz ulama, bapak ibu ini turut memberikan semangat kepada kami di MUI Jabar untuk mendorong MUI Pusat, untuk memberikan masukan menjadi UU. Selanjutnya kita di Jawa Barat ini harus segera kita bentuk Satgas dan Posko Anti LGBT,”
— KH Aang Abdullah Zein, Ketua Umum MUI Jawa Barat
KH Aang mengakhiri sambutannya dengan seruan yang bersifat inklusif dan kolaboratif, mengajak seluruh elemen yang hadir untuk terus memperluas jaringan dukungan dan menjadikan MUI sebagai sahabat perjuangan bersama.
“Ini sesuai visi misi kami, yang pertama, khidmat ulama untuk Jawa Barat istimewa. Ini bentuk pelayanan kami. Tetapi yang harus diingat, ini para sahabat semua. Ajak juga, sahabat-sahabat dari pemuda-pemuda yang lain. Kita kumpulkan bareng-bareng, menjadi sahabat MUI. Sekali kita bikin gerakan, kita ubah warna Jawa Barat,”
— KH Aang Abdullah Zein
MUI Jabar juga menegaskan kembali empat prinsip utama bagi umat yang menjadi kompas gerakan: bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleran dalam khilafiyah, dan bekerja sama dalam dakwah. Keempat prinsip itulah yang diharapkan menjadi landasan bersama dalam mewujudkan Jawa Barat yang “istimewa” melalui penegakan amar ma’ruf nahi munkar secara nyata.[ ]
