JABARTODAY.COM – BANDUNG – – Memasuki awal April 2015, masyarakat kembali harus merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, pemerintah kembali menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, yang semula Rp 6.900 per liter, menjadi Rp 7.400 per liter.
Bagi dunia industri, khususnya, Jabar, hal itu merupakan kabar yang tidak mengenakkan. “Saat ini, perdagangan lesu. Itu karena kondisi ekonomi yang kurang baik,” tandas Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Dedy Widjadja, Senin (30/3).
Dedy mengemukakan, naiknya harga jual BBM jenis premium membuat dunia usaha dan industri tatar Sunda kelimpungan. Bagaimana tidak, biaya operasional mereka semakin tinggi. Itu terjadi, jelasnya, karena dua hal. Pertama, jelasnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Pelemahan itu sangat berpengaruh karena masih banyak industri di Jabar yang membutuhkan bahan baku impor,” ujar Dedy.
Kedua, lanjutnya, terbitnya putusan pemerintah yang kembali menaikkan harga jual BBM jenis premium. Menurutnya, imbas kenaikan harga premium itu dirasakan dunia industri, yang untuk menutupi biaya operasionalnya, terpaksa menaikkan harga jual. Tingginya harga jual produk mengakibatkan daya beli masyarakat melemah. Jika daya beli lemah, otomatis, masyarakat memilih opsi untuk menunda berbelanja kebutuhannya. “Akibatnya, produk industri tidak terbeli. Industri pun mengalami pengurangan pemasukan,” tuturnya.
Dedy tidak membantah bahwa kenaikan harga BBM jenis premium itu menyebabkan biaya operasional industri meningkat. Meski belum memperoleh angka pasti berapa persen kenaikannya, Dedy memprediksi, biaya operasional industri naik sekitar 5-10 persen.
Ironisnya, seru Dedy, jika pada bulan berikutnya pemerintah kembali menurunkan harga jual BBM premium, hal itu tidak serta merta membuat harga jual beragam komoditi pun merosot. “Yang selalu terjadi, jika harga BBM naik, beragam komoditi pun harga jualnya naik. Tapi, ketika harga BBM turun, harga jual komoditi tidak,” ujar dia.
Dedy mengatakan, sebaiknya, pemerintah menerbitkan kebijakan, terutama, yang berkenaan dengan perkembangan harga komoditi yang vital bagi masyarakat dan berdampak luas, yang pro-masyarakat dan dunia usaha. Pihaknya pun, tambah dia, menginginkan adanya transparansi PT Pertamina, sebagai lembaga yang berkewenangan dalam hal BBM.
Pihaknya, ucap dia, ingin mengetahui kondisi lembaga BUMN itu yang sebenarnya. Termasuk, sambung dia, nilai biaya operasional dan produksi BBM jenis premium yang sebenarnya. “Sejauh ini, masyarakat tidak tahu berapa biaya operasional dan produksi BBM yang digelontorkan PT Pertamina. Jadi, PT Pertamina pun sebaiknya transparan agar seluruh masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya,” tutup Dedy. (ADR)
