JABARTODAY.COM – JATINANGOR
Wakil Presiden (Wapres) Boediono menegaskan, kepentingan bisnis jangan masuk ke dalam birokrasi pemerintahan.
“Jika kepentingan bisnis masuk ke dalam birokrasi pemerintahan, itu akibatnya sangat fatal. Komersialisasi jabatan birokrasi pasti terjadi. Itu harus kita tangkal. Jika tidak, birokrasi pemerintahan yang bersih, tak akan pernah terwujud,” kata Boediono saat Pengukuhan Pamong Praja Muda, di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (6/9).
Menurut Wapres, hal lain yang juga harus diperhatikan oleh pamong praja yaitu aparatur pemerintah harus bersih dari politik praktis. Saat politik praktis merasuk kepada aktivitas aparatur, akan muncul loyalitas sempit dan penyalahgunaan wewenang.
“Aparatur pemerintah adalah abdi negara, bukan abdi kepada kelompok tertentu. Loyalitas kepada kepentingan umum wajib menjadi pegangan,” ujar Wapres.
Wapres mengungkapkan, tata kelola pemerintahan berpegang kepada prinsip efisien, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, mengedepankan sikap profesional, netral, dan teguh dalam menjaga intergritas.
Kata Wapres, profesionalisme aparat berbanding lurus dengah munculnya integritas. Tekad aparat dalam bekerja diarahkan untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.
“Saat integritas aparat hilang, penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi pasti terjadi. Pada kondisi itu, pribadi rusak dan negara pun rusak,” tandas Wapres.
Pada kesempatan sama Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menuturkan, sebanyak 985 pamong praja muda yang dikukuhkan adalah garda terdepan untuk melayani masyarakat.
“Tahan uji, jujur, memiliki loyalitas, dan memiliki komitmen terhadap persatuan bangsa, menjadi karakter yang menerap pada diri pamong praja,” kata Mendagri.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan, komitmen moral sebagai abdi negara menjadi rujukan bagi pamong praja.
“Pamong praja muda harus memiliki kecakapan dalam kepemimpinan dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang tangguh. Good governance dan clean governance harus melekat pada diri aparatur pemerintah,” ujar Heryawan. (DEDE SUHERLAN)
