Wacana Komponen Cadangan Harus Dipertimbangkan Ulang

  • Whatsapp
Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, saat webinar Bela Negara, Komponen Cadangan, dan Ancaman Keamanan Nasional, Senin (31/8/2020). (jabartoday/avila dwiputra)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Wacana rekrutmen komponen cadangan terkait bela negara yang dilakukan Kementerian Pertahanan dinilai kurang matang dan minim persiapan. Berbagai persyaratan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut tidak terpenuhi, sehingga program itu dikhawatirkan sia-sia.

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi melihat program ini kurang dipersiapkan dengan baik. Salah satunya terlihat dari tidak adanya hitung-hitungan terkait jumlah personel TNI yang ada saat ini. Selain memperkuat pertahanan, komponen cadangan pun berguna untuk efisiensi anggaran.

“Ketika merekrut komponen cadangan, harusnya dihitung juga berapa pengurangan personel TNI organik. Apakah ada program pensiun dini?” ujarnya, dalam webinar Bela Negara, Komponen Cadangan, dan Ancaman Keamanan Nasional, Senin (31/8/2020).

Muradi menekankan, saat ini tidak ada rencana pengurangan personel organik TNI, sehingga keberadaan komponen cadangan bisa membebani keuangan negara. Hal ini dikarenakan mereka akan memeroleh uang saku dan asuransi kesehatan.

“Kalau tidak disesuaikan dengan adanya pengurangan personel organik, komponen cadangan ini hanya akan menambah beban negara. Padahal di negara lain, komponen cadangan ini justru untuk efisiensi anggaran,” cetusnya.

Menurutnya, Kementerian Pertahanan harus mememuhi sejumlah syarat jika akan mengeluarkan kebijakan komponen cadangan. Beberapa persyaratan harus dipenuhi itu diantaranya sukarela, terdapat ancaman faktual, personel yang direkrut memiliki keahlian khusus, serta ada tantangan pertahanan baru. Tapi, hampir semua syarat itu tidak terpenuhi sehingga wacana ini harus dipertimbangkan dengan baik.

“Kita enggak ada ancaman faktual.  Beda dengan Korea Selatan, yang di atasnya Korea Utara, lalu di bawahnya China,” katanya. 

Dari sisi personel yang direkrut, menurut dia, belum ada kejelasan yang disampaikan Kementerian Pertahanan. Dia mendorong, komponen cadangan harus memiliki keahlian khusus seperti dalam bidang teknologi informasi.

“Harus yang ahli siber, karena sekarang kan menghadapi perang siber,” ucapnya.

Saat ini, imbuh dia, kebutuhan akan komponen cadangan ini tidak jelas untuk bidang keahlian apa. Inipun terlihat dari buku putih pertahanan Indonesia yang belum diperbaharui sejak 2014. Padahal, lanjut dia, negara lain seperti Malaysia tiap tahun memperbaharui buku putih pertahanannya.

“Jadi kalau itu semua tidak terpenuhi, pertimbangkan lagi isu komponen cadangan,” pungkasnya. (*)

Related posts