Urgensi Politik Panggung

  • Whatsapp

Oleh: Fathorrahman Fadli

 

Sesungguhnya dunia politik itu tidak akan pernah steril dari huru-hara, tipu daya, keserakahan, ketidakadilan, dan vested interrest. Memang itulah nature dari dunia politik. Fakta itu sudah ada sejak lama dikemukakan oleh Arestoteles, Ibnu Khaldum, Al-Mawardi, hingga Lord Acton yang tesisnya sangat populer dan paling sering di kutip dalam berbagai literatur dan diskursus poliltik. Untungnya, dunia politik itu bisa diintervensi oleh kekuatan manusia yang mengendalikanya. Bung Hatta bilang politik itu sangat tergantung pada semangat penyelenggara negara dan bukan dari hukum-hukum dan aturan yang kaku dan mati.

 

Bila pengusungnya kaum bermoral, beretika, serta bekerja keras untuk kemakmuran rakyat, maka politik itu menjadi wilayah hidup yang teduh dan mengasyikan.Mungkin itulah yang sering di sebut sebagai Masyarakat Madani. Tapi apabila yang datang ’’Kaum yang bukan-bukan’’ maka dunia politik itu akan abu-abu, bahkan gelap dan menakutkan (tiranik). Oleh sebab itu, masa depan dunia politik sangat ditentukan oleh kualitas manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

 

Begitu pula dengan masa depan politik Indonesia.Ia akan sangat tergantung pada kualitas kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpinnya.Ukurannya, bisa dilihat apakah mereka mampu memilih pemimpin yang luar biasa (par-excellent), atau pemimpin yang biasa saja (mediocre).Sebab bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa. Nurcholish Madjid bilang: kita ini bangsa yang imajiner, bangsa rekaan kreasi Bung Karno dan Bung Hatta yang notabene duet pemimpin yang luar bisa pula.

 

Maka tidak mungkin Indonesia dengan kompleksitas masalah ini dipimpin oleh orang berkualitas mediocre. Pemimpin tipe mediocre tidak akan bisa membawa perbaikan dalam masyarakat. Mereka hanya berfikir untuk diri-sendiri dan lingkaran kecilnya (linkage politic) saja.

 

Setelah memilih pemimpin, masa depan politik kita juga di tentukan oleh pilihan sikap politik mereka.Apakah akan memilih ’Politik Panggung’ atau ’Politik Lesehan’ dalam memimpin bangsa ini. Kalau politik panggung yang mereka pilih,maka pemimpin haruslah seorang yang punya rasa malu, dan pembelajar yang tiada henti.Seluruh pikiran dan tindakannya selalu berbasis kepada ilmu pengetahuan.

 

Ia harus mempersiapkan sebuah skenario cerita yang sangat bagus,unik,dan mampu menggugah kesadaran penontonnya (rakyat). Ia juga harus cermat menata desain panggung serta ornamennya secara artistik dan semenarik mungkin. Itulah pentingnya pemimpin yang luar biasa.

 

Politik panggung menyuguhkan cerita yang unik, disajikan secara elegan dan mampu membangunkan kreativitas penonton, menggugah kesadaran untuk berpartisipasi, serta merasa senang pada action sang lakon, lalu mereka terhibur. Penonton juga puas meski harus membayar ’karcis’ yang mahal! Nampaknya pemimpin tipe ini baru akan lahir pada tahun 2020-an dimana generasi yang baru lahir tahun 1970-an ke atas yang notabene tersentuh secara luas dunia perguruan tinggi mengalami proses sinergitas dengan lingkaran dalam kekuasaan. Namun tak mustahil era itu bisa dipercepat. Adalah tugas kita semua untuk mempercepat etape menuju politik panggung itu.

 

Tapi bila ’Politik Lesehan’ yang kita pilih, maka rakyat sendirilah yang mesti menanggung akibat buruknya. Seperti yang hari ini masih kita saksikan. Kita akan di suguhi dengan tontonan dan cerita yang tidak menarik, membosankan bahkan menjengkelkan. Terkadang, juga membuat kita menjadi geregetan. Wakil rakyat hasil pemilihan politik lesehan ini biasanya sering memalukan.

 

Dalam parlemen biasanya mereka berdebat pada arah politik yang remeh-temeh dan tidak substansial. Itu karena mereka tidak menguasai masalah secara mendalam. Mereka biasanya ribut masalah prosedur, jadwal meeting, atau pembagian jabatan di komisi, dan bukan persoalan tema besar mengenai masa depan bangsa yang prinsipil. Bila dengar pendapat dengan instansi atau departemen teknis, pertanyaan yang mereka lemparkan kerap lucu-lucu, dangkal dan disampaikan dengan logika dan cara yang kadang tidak elegan. Ada juga yang setelah bertanya langsung pergi meninggalkan ruang sidang. Lagi-lagi kita prihatin melihatnya!

Melalui berita media cetak dan elektronik, sesungguhnya kita sedang menyaksikan betapa maraknya politik lesehan yang mungkin sedang kita lakukan dan kita baca, kita dengar dan kita tonton. Politik lesehan adalah suatu pikiran, sikap dan tindakan yang hanya mengikuti nafsu rendah, tanpa skrip yang jelas, kotor dan terpusat pada logika bagaimana meraih kekuasaan.

 

Bukan bagaimana mengelola kekuasaan hingga kekuasaan itu bekerja efektif dan mampu menggerakkan pemerintahan serta masyarakat hingga sejahtera, berkualitas serta bermartabat. Politik lesehan tentu bukan pilihan masyarakat yang terdidik dalam dunia perguruan tinggi. Tapi pilihan masyarakat non-educated yang karena suatu gelombang hiruk-pikuk politik sesaat, mereka lantas mengalami proses mobilitas politik secara vertikal.

 

Kita bisa lihat fenomena ini pada hasil pemilu 1999 yang kemudian melahirkan mantan tukang parkir, para preman, dan para pemabuk jadi bupati atau walikota, bahkan gubernur dan menteri yang memimpin sebuah departemen.Ini juga kesalahan kaum intelektual yang kebanyakan enggan terlibat dalam politik. Sebagai masyarakat yang terdidik, kita jelas tidak rela di pimpin oleh mereka. Tapi itulah realitas politik sebagai buah demokrasi.

 

Dimana suara seorang profesor atau doktor dihargai sama persis nilainya dengan suara seorang pelacur sekalipun. Maka, bila ingin menang dalam politik,hargailah seorang pelacur. Juga tukang sampah di rumah kita yang tiap hari tak pernah kita pedulikan.Pikirkanlah,apa jadinya bila mereka mogok? Rumah kita akan menjadi gudang sampah dalam sekejap.

 

Juga menarik disimak dari limbah politik lesehan ini adalah perhelatan politik yang disebut,’’Pilkada atau Pilkadal’’. Pilkada sesungguhnya adalah produk politik yang sangat atraktif sekaligus deviatif. Dikatakan atraktif dan deviatif karena Pilkada melahirkan atraksi atau akrobat politik massa yang berada diluar dugaan para perumus kebijakan di parlemen.Ini karena kebijakan Pilkada lahir dari suasana politik yang menggebu-gebu, bahwa rakyat harus betul-betul berdaulat secara penuh.

 

Padahal rakyat, khususnya elit politik di akar rumput belum memiliki kesadaran penuh utuk berkpmpeisi dalam demokrasi secara baik dan dewasa. Fakta yang terjadi adalah anarki. Semua kantor KPUD nyaris diamuk massa ,yang cukup kasihan adalah nasib pengurus KPUD-nya.Mereka kehilangan moralitas politik dan ligelitimasi dimata rakyat, apalagi setelah kasus korupsi di KPU pusat berakhir dengan masuknya para pejabat terasnya ke Rutan Salemba. Hingga kini KPUD selalu menjadi sasaran amuk masyarakat yang tidak puas.Mereka selalu berada dalam posisi tertuduh, betapapun adil dan bagusnya mereka bekerja. Semoga kita tidak termasuk ’’kaum yang bukan-bukan’’.       [Penulis adalah analis media dan pemimpin redaksi www.Senayantoday.com)

Related posts