JABARTODAY.COM – BANDUNG Pemerintah terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes di Jawa Barat. Upaya guna mewujudkan hal tersebut, diantaranya dengan meningkatkan pola asuh, pola makan, dan sanitasi.
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya, usai sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Jawa Barat di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (11/3/2022), mengatakan, pihaknya mengerahkan 1,4 juta kader PKK untuk mendampingi keluarga.
Tak hanya itu, untuk mengejar target Jabar zero stunting pada 2023, PKK Jabar bersama BKKBN dan bidan desa telah membentuk Tim Pendamping Keluarga. Atalia berharap, tim yang anggotanya mencapai 37 ribu orang ini mampu menjangkau sasaran keluarga lebih dekat.
“Tim ini berasal dari kader PKK, kader KB dan bidan desa, dengan harapan menjangkau lebih dekat keluarga sasaran,” cetusnya.
Sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Jabar, Atalia juga menggandeng 52 ribu posyandu yang akan menjadi garda terdepan penurunan stunting. Salah satu upaya yang sudah dilakukannya adalah menambah meja pelayanan posyandu yang tadinya lima menjadi enam buah. Meja keenam tersebut dikhususkan menangani permasalahan spesifik, salah satunya stunting.
“Kami juga punya jejaring dengan 52 ribu posyandu di mana salah satu gebrakannya adalah penambahan meja di posyandu yang khusus menangani permasalahan stunting,” tutur Atalia.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat Wahidin mengungkapkan, angka prevalensi stunting di Jabar hingga tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan. Dari 31,5 persen pada 2018, angka stunting Jabar kini berada di angka 24,5 persen.
“Prevalensi stunting di Jabar tahun 2021 sebesar 24,5 persen, angka ini menurun cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu 31,5 persen,” sebut Wahidin.
Namun angka prevalensi ini terbilang cukup tinggi mengingat jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbesar se-Indonesia.
“Meskipun Jabar secara persentase bukan yang tertinggi tetapi secara angka absolut karena penduduknya terpadat se-Indonesia maka angkanya cukup tinggi,” ujar Wahidin.
Disparitas antarkabupaten/kota juga masih lebar. Meski tak merinci nama daerahnya, Wahidin menyebut ada dua daerah di Jabar yang angka prevalensi stunting sudah di bawah 14 persen. Namun ada juga empat daerah yang angkanya mencapai 30 persen.
“Disparitas antarkabupaten/kota masih cukup lebar artinya di satu sisi sudah baik namun ada juga yang masing cukup tinggi,” sebutnya.
Untuk itu, diutarakan Wahidin, diperlukan sosialisasi masif terkait RAN Pasti di Jabar. Sosialisasi ini bertujuan mendapatkan komitmen dari para kepala daerah dan jajarannya dalam upaya penurunan stunting. (*)
