Tingginya Belanja Modal Dinas Pendidikan Mendapat Sorotan DPRD Kota Bandung

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM – BANDUNG Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bandung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021, digelar pada Jumat (3/9/2021). Se­mua fraksi memberikan pandangan umumnya terhadap APBD Perubahan yang di­serahkan Wali Kota Bandung Oded M Danial, belum lama ini.

Draf dokumen APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2021 itu mendapat catatan dari frak­­si-fraksi. Di antaranya terkait adanya kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota Badan Anggaran dari Faksi Partai Demo­krat, Riana mengaku kaget dialokasikannya anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp 200 miliar.

Dia menilai tingginya ang­garan belanja modal di pendidikan disebabkan Di­­sdik kurang mam­­p­u mengaplikasikan program pendidikan yang dibuat­nya.

“Rendahnya anggaran pen­di­di­kan bisa berdampak lang­sung pada mutu pendidikan Kota Bandung, tegasnya, saat dihubungi, Sabtu (4/9/2021).

Baca Juga

Untuk itu, Fraksi Demokrat menilai usulan tersebut mesti dilakukan kajian ulang yang lebih komprehensif agar tidak membebani keuangan daerah.

“Kajian itu harus menyeluruh dulu dong, baru diusulkan,” cetus Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung.

Atas APBD Perubahan itu, Fraksi Partai De­mokrat kembali menekankan agar Pemkot Bandung mengkaji ulang dalam menggunakan anggaran be­lan­­ja modal peralatan dan mesin pada Disdik.

“Kucuran anggaran itu harus merepresentasikan kebutuhan, serta membandingkan kondisi riil belanja tak lang­­sung dan belanja lang­sung,” serunya.

Pandangan sama dilontarkan anggota Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya. Dia mengkritisi kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Disdik Kota Bandung yang besarnya hingga mencapai lebih dari Rp 200 miliar dalam APBD Perubahan Tahun 2021.

Menurut Erick, APBD Perubahan  seharusnya diperuntukkan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi-asumsi yang dibuat sebelumnya, termasuk kondisi darurat seperti pandemi Covid-19.

Karena saat ini, kita masih membutuhkan anggaran yang berfokus pada menangani penyebaran virus corona serta menanggulangi akibat-akibatnya.

“Kalau dihitung-hitung, anggaran sebesar Rp 200 miliar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pen­didikan, apalagi kita merasakan sudah lebih dari satu tahun siswa didik belajar dirumah,” bebernya.

Tapi, diungkap Erick, Pemkot Bandung justru menganggarkan pengadaan mebel untuk SD sebesar Rp 27 miliar, pengadaan perlengkapan SD (Rp 35 miliar) pengelolaan dana BOS SD (Rp 25 miliar). Lalu untuk SMP, yakni pengadaan mebel sebesar Rp 25 miliar, perlengkapan SMP (Rp 98 miliar) serta pengelolaan dana BOS (Rp 7,7 miliar). Yang totalnya mencapai lebih dari Rp 200 miliar.

“Kita mengerti bahwa sekolah-sekolah membutuhkan mebel dan perlengkapan, tetapi meminta anggaran sebesar itu dalam situasi seperti sekarang, rasanya kurang tepat,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

Atas referensi itu, pihaknya mengharapkan Pemkot Bandung menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat untuk fokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja.

“Kita punya masalah pengangguran tinggi, perdagangan dan industri menyurut, juga kondisi UMKM kita sangat berat sekarang. Kita perlu solusi di sisa tahun anggaran 2021 ini,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita Terkait