Teten Kritik Sistem Birokrasi di Jawa Barat

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Aktivis anti korupsi, Teten Masduki, ingin melakukan perubahan, khususnya di Jawa Barat, bertolak dari itulah dirinya maju menjadi Calon Wakil Gubernur Jabar bersama Rieke Dyah Pitaloka. Menurutnya, ketika ada peluang untuk melakukan perubahan, kenapa tidak dipergunakan dengan baik.

“Ada peluang untuk melakukan perubahan. Kenapa kita tidak memanfaatkan peluang tersebut,” ujarnya.

Bahkan, dirinya tidak membayangkan dapat bersanding dengan Rieke menghadapi Pemilihan Gubernur Jabar 2013 mendatang. Walaupun, sudah lama banyak wacana dirinya akan dipasangkan dengan Rieke, namun tarik-ulur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan komunikasi dengan banyak pihak, selain dirinya, sempat membuat publik tidak yakin keduanya akan berpasangan.

“Mungkin tidak terbayangkan dua bulan lalu saya dan Rieke dapat dipasangkan,” lanjutnya.

Ditanya soal tergodanya Teten terjun ke dunia politik, dikarenakan dirinya melihat di Jabar, masih didera kemiskinan, bahkan mayoritas masyarakat masih mengenyam pendidikan yang rendah, rata-rata adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), serta anggaran yang tidak dipergunakan dengan baik.

“Masyarakat menginginkan perubahan. Apa yang sudah dilakukan pemerintahan terdahulu? Masih banyak orang yang pendidikannya rendah. Itu membuktikan anggaran tidak digunakan dengan semestinya,” paparnya.

Pria kelahiran 6 Mei 1963 itu, mengkritik juga sistem birokrasi yang ada saat ini. Dengan sistem yang sekarang, disebut Teten, membuat investor yang ingin menanamkan modalnya di Jabar menjadi malas. Bila para investor enggan menggelontorkan uangnya, dunia usaha di Jabar tidak akan pernah maju, termasuk usaha kecil dan menengah.

“Maka itu sistem birokrasi akan dibuat lebih mudah dan transparan. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam membuat suatu kebijakan,” tegasnya.

Mengenai infrastruktur Jabar yang masih belum memadai dan kurang, khususnya akses jalan menuju tempat wisata dan pusat industri, harus dibuat strategi yang baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (dulu IKIP) jurusan Ilmu Kimia itu mengatakan pihak swasta harus dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur.

“Harus ada strategi yang baik, swasta masuk ke infrastruktur dan harus didorong ditambah kebijakan yang jelas. Kebijakan ini, nantinya akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota untuk pembangunan,” jelasnya.

Saat disinggung bila dirinya terpilih nanti akan menggunakan konsep Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang ‘blusukan’ atau masuk ke perkampungan masyarakat, teten menyebut konsepnya akan berbeda dengan yang dilakukan mantan Walikota Solo tersebut.

“Konsepnya berbeda, karena Jabar kan luas. Yang penting dekat dengan masyarakat dan mendengarkan apa yang diinginkan mereka. Yang pasti, konsultasi publik lebih penting,” tegas ayah satu anak itu.

Pria kelahiran Garut itu menyebut, Jabar adalah provinsi yang tingkat korupsinya paling tinggi, setelah DKI Jakarta, itu dikarenakan anggaran daerah tidak dipergunakan dengan semestinya, yang seharusnya untuk masyarakat, malahan untuk para elite.

“Inti korupsi adalah bertarung memperebutkan APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah). Jadi, masyarakat tidak merasakan anggaran tersebut. Maka itu, yang pertama harus dirubah adalah birokrasi dan anggaran,” tutupnya.

Related posts