JABARTODAY.COM – BANDUNG
Idealnya, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan publik. Satu diantaranya, kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Namun, sepertinya, para pelaku usaha belum merasakan kebijakan yang pro-dunia usaha.
Indikatornya, tidak sedikit para pelaku usaha yang menyuarakan sikap berkeberatan atas sejumlah kebijakan pemerintah. Satu contohnya dalam hal kenaikan tarif dasar listrik (TDL). “Pada dasarnya, kami berkeberatan atas adanya kenaikan TDL,” aku Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat, Deddy Widjaya, Sabtu (26/4/2014).
Deddy mengemukakan, kenaikan TDL itu berdampak pada perkembangan dunia industri. Pasalnya, jelas dia, naiknya TDL tersebut dapat membuat biaya operasional industri terdongkrak. “Itu (kenaikan TDL) dapat menaikkan biaya operasional, sedikitnya 15 persen,” sambung Deddy.
Hal yang lebih krusial, lanjut Deddy, kenaikan TDL menimbulkan multi player effect. tidak hanya bagi industri, tetapi lebih luas. Diterangkan, naiknya TDL memicu biaya operasional meningkat. Kondisi itu, sambung Deddy, tentunya, membuat beban industri bertambah. Untuk menutupinya, sahut dia, industri menaikkan harga jual produk.
Efeknya, harga produk menjadi lebih mahal dan tidak terjangkau konsumen. Artinya, ucap dia, daya beli masyarakat turun. “Jika daya beli turun, produk tidak laku. Hal itu membuat daya saing produk lokal kalah oleh impor. Yang terjadi berikutnya, industri terancam bangkrut,” paparnya.
Deddy meneruskan, apabila mengalami kebangkrutan, tentunya, industri tidak sanggup lagi menggaji para pekerjanya sehingga sangat mungkin terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Seandainya hal terburuk yang terjadi, kata Deddy, yaitu PHK, situasi itu dapat membuat jumlah pengangguran bertambah sehingga ekonomi semakin terpuruk.
Pihaknya, ungkap dia, berencana untuk melakukan pertemuan dengan seluruh stake holder dunia industri, termasuk kalangan pekerja, untuk membicarakan masalah tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, seru Deddy, pihaknya pun mengirimkan surat kepada pemerintah untuk menunda, atau bahkan membatalkan kenaikan TDL. (ADR)
