JABARTODAY.COM – BANDUNG
Kabar baik bagi mereka yang kesulitan biaya untuk menempuh pendidikan di SMA dan sederajat. Mulai 2013 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mulai menerapkan pendidikan universal 12 tahun bagi kalangan terbatas.
“Ini beda dengan wajib belajar. Program ini bertujuan membantu siswa tidak mampu agar bisa mendapatkan pendidikan hingga tingkat SLTA. Berapa banyak yang bisa disekolahkan, masih perlu dihitung,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat ditemui usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tingkat Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Bandung, Senin (24/9).
Meski belum dirumuskan secara spesifik, Heryawan optimistis program tersebut sudah bisa digulirkan mulai 2013 mendatang. Kebijakan ini juga diambil untuk mendongkrak angka partisipasi sekolah untuk tingkat SLTA yang baru menyentuh angka 41 persen. Artinya, sebagian besar lulusan SMP tidak bisa meneruskan ke SLTA.
Bagi Heryawan, setiap anak Jawa Barat berhak mendapatkan pendidikan. Karena itu, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasinya. Melalui kebijakan pendidikan universal tersebut, siswa miskin bisa menikmati pendidikan tanpa perlu terbentur masalah biaya.
Kebijakan ini, imbuh Heryawan, diproyeksikan untuk menggantikan beasiswa yang selama ini digulirkan dari pemerintah pusat maupun provinsi. “Syaratnya tidak ada, yang pasti harus anak Jawa Barat,” kata Heryawan ketika ditanya lebih jauh mengenai proses seleksi bagi calom penerima kebijakan tersebut.
Heryawan menegaskan, pendidikan universal bukan wajib belajar, sehingga tidak diberlakukan bagi seluruh siswa. “Ini kan supaya semua orang mencicipi SMA. Sekolah tidak hanya untuk orang kaya. Kalau Wajar Dikdas, semua dapat. Nah kalau pendidikan universal khusus untuk bagi mereka yang tidak mampu,” kata Heryawan.
Pengkhususan bagi kalangan tidak mampu, imbuh dia, karena pada dasarnya sebagian masyarakat memang memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan. “Masak anak Gubernur dapat BOS? Atau anak kepala dinas, kan keterlaluan,” tambah Gubernur.
Pendidikan universal 12 tahun melengkapi kebijakan Gedung Sate untuk program pendidikan. Secara fisik, pihaknya membangun ruang kelas baru sebanyak 6.000 unit per tahun selama tiga tahun. Sehingga, dalam tiga tahun akan berdiri 18 ribu ruang kelas baru yang mampu menampung jumlah penduduk usia sekolah.
Sebelumnya, Heryawan mengklaim paling siap untuk menjalankan wajib belajar 12 tahun. “Saya sudah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan) bahwa Jawa Barat paling siap menjalankan wajar belajar 12 tahun,” tegas Heryawan saat berbicara di salah satu pertemuan program kependudukan dan keluarga berencana. (NJP)
