JABARTODAY.COM – SUBANG
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji bakal mengucurkan bantuan kepada 3.000 desa di Jawa Barat pada 2013 mendatang. Melalui program “Bantuan Infrastruktur Perdesaan” tersebut, tiap desa akan menerima bantuan Rp 100 juta. Tahun ini, program terobosan pemberdayaan kawasan desa tersebut akan diujicobakan di 100 desa.
“Selain Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, maka program bantuan infrastruktur perdesaan diarahkan untuk membantu pemerintahan desa dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur,” ujar Heryawan di hadapan ribuan warga Kabupaten Subang yang berkumpul di Alun-Alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Rabu (1/8) pagi.
Lebih lanjut Heryawan menyatakan, sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan, maka sudah sepatutnya pemerintahan desa mendapatkan perhatian khusus. Hal itu dimaksudkan agar akselerasi pembangunan dapat berlangsung sinergi dan harmoni, dari tingkat provinsi hingga perdesaan. Sudah tentu semua itu bermuara pada pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik.
Heryawan menjelaskan, sejak 2012 lalu sudah ada 250 desa mendapat program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban. Rincianya 100 desa digulirkan pada 2010 dan 150 desa pada 2012. Masing-masing desa tersebut mendapat kucuran anggaran Rp 1 miliar.
“Semua bantuan tersebut pada dasarnya ingin memajukan dan memberdayakan kawasan perdesaan. Saya ingin perdesaan sebagai kawasan yang terdepan menerima bantuan dan dapat berkembang sesuai dengan keinginan kita semua. Kedua program tersebut dijalankan agar akselerasi pembangunan kawasan perdesaan berjalan simultan,” papar gubernur yang beken dengan sapaan Kang Aher tersebut.
“Apalagi, masing-masing program diberikan dan dikucurkan berdasarkan kebutuhan yang sudah melalui kajian dan penilaian. Kita ingin maju bersama dan sejahtera bersama,” sambung dia.
Heryawan memastikan kedua program tersebut tidak akan tumpang tindih karena desa yang mendapat program Desa Mandiri tidak akan mendapat program Bantuan Infrastruktur. Kedua program tersebut berjalan sinergi disesuaikan dengan tujuan dan peruntukan serta kondisi di masing-masing desa.
“Tidak hanya itu, bantuan yang diberikan juga didasarkan pada kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan karakteristik dan spsifikasi kawasan perdesaan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggulirkan bantuan bagi desa hutan dan desa pesisir. Untuk 2012 ini ada 10 desa hutan dan desa pesisir yang mendapatkan bantuan dalam rangka pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.
Sebelumnya, saat bersilaturahim dengan Paguyuban Kuncen Sumedang, Kampung Adat Jatimekar Kabupaten Bandung Barat, anggota perguruan Gajah Putih, dan kalangan budayawan di halaman Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1 Bandung, awal Ramadan lalu, menjelaskan, kucuran bantuan perdesaan merupakan respons pemerintah provinsi terhadap perlunya penguatan kelembagaan di masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka desa sudah seharusnya memiliki anggaran proporsional.
Bagi dia, program-program yang digulirkan pemerintah pusat dan daerah untuk masyarakat tidak akan berdampak apa-apa tanpa keterlibatan pemerintah desa. Karena itu, ketika Heryawan diundang mewakili sejumlah gubernur di Indonesia untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang (RUU) pemerintah desa, maka usulan pertama Heryawan adalah membangun kemandirian desa dengan cara penguatan keuangan desa itu sendiri.
“Jangan sampai kamalir (selokan) macet saja harus oleh Dinas (Pekerjaan Umum), cukup oleh pemerintah desa. Syaratnya tentu desa memiliki anggaran untuk itu,” tandas Heryawan.(NJP)
