JABARTODAY.COM – BANDUNG
Pada akhir 2015, Indonesia terlibat dalam kerjasama ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Bergulirnya ajang itu secara otomatis, membuat tingkat persaingan kian ketat. Persaingan itu tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga tenaga kerja.
Melihat kondisi itu, para tenaga kerja, termasuk profesi, khususnya, Jawa Barat, perlu mengantungi sertifikat. Pasalnya, adanya sertifikat tersebut dapat meningkatkan daya saing para tenaga kerja domestik.
Akan tetapi, mengantungi sertifikat bukan perkara mudah. Pasalnya, sejauh ini, biaya ujian sertifikasi tergolong mahal. Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun rencana untuk turut aktif menyikapi permasalahan tersebut sekaligus meningkatkan daya saing.
“Benar. Biaya sertifikasi mahal. Nilainya sekitar Rp 5 juta per orang. Kami berencana untuk membantu. Caranya menggulirkan program subsidi sertifikasi,” ujar Kepala Disnakertrans Jabar, Hening Widiatmoko di Bandung, Kamis (27/2/2014).
Widi, sapaan akrabnya, mengakui bahwa langkah yang ditempuh Jabar untuk meningkatkan daya saing pekerja profesi melalui sertifikasi tergolong terlambat. Itu terjadi, kilahnya, karena pihaknya belum memiliki pedomannya. Meski begitu, kelit dia, pihaknya siap melakukan langkah dan upaya apa pun untuk meningkatkan kompetensi para pekerja profesi menjelang bergulirnya AEC 2015.
Widi menyatakan, sebenarnya, di Jabar, banyak sektor yang perlu memperoleh pendukungan. Satu diantaranya, sebut dia, sektor infrastruktur, seperti proyek Bandara Kertajati. Agar berdaya saing, sambungnya, para pekerja, seperti pekerja las, konstruksi, dan lainnya, perlu ujian kompetensi.
Selain tingginya biaya ujian, Widi mengungkapkan, ada hal lain yang masih menjadi penghambat, yakni keterbatasan kapasitas Balai Pelatihan Kerja. Jumlah instruktur pun, tambah dia, masih kurang karena tidak sedikit di antara mereka yang mulai memasuki masa pensiun.
Menyikapi hal itu, Widi menegaskan, jajarannya, yang memiliki skema Community Base Training berbasis masyarakat, berencana melakukan sinergitas dengan balai pelatihan swasta. Dalam kerjasama dan sinergitas itu, pihaknya melibatkan instruktur swasta.
Upaya lainnya, imbuh Widi, pihaknya menyiapkan 11 unit armada training mobile, semisal servis sepeda motor, dan sebagainya, Selain itu, sambung dia, pihaknya pun menggulirkan program pelatihan kilat, pelatihan praktis, dan sejenisnya, berkenaan dengan sistem daur ulang limbah plastik.
Berbicara tentang anggaran dana subsidi untuk uji kompetensi dan sertifikasi, Widi menuturkan, angkanya tergolong besar. Namun, ungkap dia, hingga kini, pihaknya belum dapat menyebutkannya. Itu karena, dalih Widi, masalah tersebut masih dalam pembahasan. (ADR)
