Friday , 15 November 2019
Home » Ekonomi » Solihin GP: “Leuweung rusak, Cai Beak, Rakyak Balangsak”

Solihin GP: “Leuweung rusak, Cai Beak, Rakyak Balangsak”

Solihin GP

JABARTODAY.COM – TASIKMALAYA

Kehancuran lingkungan di Jawa Barat sudah melampaui batas. Tak heran, bila alam telah menjadi murka dengan memberikan peringatan dalam bentuk bencana alam yang mengamuk hebat berupa banjir, longsor dan kekeringan yang silih berganti terjadi sepanjang tahun dan menyengsarakan raktat yang sangat berat.

Penegasan ini disampaikan Sesepuh Jawa Barat, Solihin GP pada puncak peringatan 10 tahun DPKLTS di Desa Jayapura Kec. Cigalontang di kaki Gunung Galunggung, Sabtu (10/9).

Dalam kaitan dengan peringatan 10 tahun pengabdian DPLKTS ini, Mang Ihin menegaskan bahwa DPLKTS adalah organisasi kemasyarakatan yang berjuang demi kelestarian lingkungan berbasis hutan dan pedesaan.

Menurut Mang Ihin, moto perjuangan kelestarian Hutan DPKLTS adalah “”. Sedangkan moto pedesaan adalah “desa kuat, Negara Kuat”.

Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Jawa Barat.  Faktor utamanya adalah mis-manajemen sumber  alam yang terus berlarut tanpa upaya perbaikan yang serius dengan basis konservasi dan reservasi yang berkelanjutan untuk warisan anak cucu.

“Kurangnya sense of crisis dari semua pihak baik pusat maupun  daerah, baik birokrat, pengusaha maupun warga masyarakat yang tidak peka lingkungan juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan di Jawa Barat,” tegas Mang Ihin.

Karena itu, kata Mang Ihin, upaya rehabilitasi dan penghijauan cenderung gagal terus karena tidak berbasis kesemestaan rakyat. “Bibit tanaman tidak bermutu, tidak sesuai kondisi lahan dan keinginan rakyat, serta salah musim tanam. Terjadi tumpang tindih dan ketidak-sesuaian antara peraturan perundangan yang di buat oleh Pemerintah Propinsi dengan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten,” ujar Mantan Gubernur Jawa Barat periode 1970-1974 itu.

Mang Ihin mencontohkan, Perda RT/RW Propinsi menyebutkan sebagai kawasan lindung, namun Perda RT/RW kabupaten dan kota menyebutkan sebagai kawasan pemukiman atau pertambangan. Peraturan perundangan yang dibuat lebih kepada aspek use oriented untuk mengejar pendapatan asli daerah, bukan aspek environment oriented atau sustainable oriented.

“Sangat ego sektoral, misalnya masalah hutan dan sungai yang tidak pernah dibahas dan dikoordinasi secara terpadu. Kritis korektif dari masyarakat peduli lingkungan sering tidak ditanggapi oleh birokrat, baik eksekutif maupun legislatif, ” tegasnya. (fzf)

One comment

  1. SK BUPATI SUMEDANG
    Menyikapi SK Bupati Kab. Sumedang No. 541.3 / 024 / Kep / BPMPP / 2010 tentang pemberian perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eklpoitasi Bahan Galian Golongan C (Batu Andesit) tertanggal 27 Oktober 2010 yang diberikan kepada PT. Multi Marindo. Tujuan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu untuk terselenggaranya produk perizinan yang sesuai dengan asas perizinan yang transparan (berwawasan lingkungan bagi kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat), akuntabel, partisipatif, efisien, efektif dan profesional. Ruang lingkup SOP Pelayanan Perizinan Terpadu itu sendiri meliputi : pemberian izin baru, perubahan perizinan, perpanjangan / her registrasi / daftar ulang perizinan, pemberian salinan perizinan, pembatalan perizinan, penolakan perizinan, pembekuan perizinan, legalisasi perizinan, pencabutan perijinan. Dalam hal pencabutan perijinan merupakan pencabutan legal aspek perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.

    Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat setempat, memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan instansi lainnya yang berwenang.
    Penilaian Amdal harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri, yang harus diperhatikan diantaranya :
    a. Dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    b. Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
    c. Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

    Kalau berbicara masalah Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
    1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
    2. Luas wilayah penyebaran dampak;
    3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
    4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
    5. Sifat kumulatif dampak;
    6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
    7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    Dalam Peraturan Pemerintah No.27 2012 Pasal 56 tentang ijin lingkungan, untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, beranggotakan unsur dari:
    1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kabupaten/kota;
    2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
    3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kabupaten/kota;
    4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan kabupaten/kota;
    5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan kabupaten/kota;
    6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kabupaten/kota;
    7. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
    8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
    9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
    10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
    11. masyarakat terkena dampak; dan
    12.
    unsur lain sesuai kebutuhan.

    Sangat ironi sekali dengan turunnya SK Bupati dalam memberikan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi Bahan Galian C (batu andesit) yang mengesampingkan PP. No 27 tahun 2012 tersebut. Yang sebenarnya IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Apabila menyalahi kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup, timbulnya akibat-akibat negatif yang dapat membahayakan dan menimbulkan bahaya / merusak lingkungan hidup. Artinya Izin lingkungan merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
    Ada beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Oprasional Prosedur yang dikeluar oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang itu sendiri. Berikut ini beberapa proses yang harus ditempuh untuk turunya IUP berdasarkan SOP:
    1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang meliputi organisasi / lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga terbit SK Bupati tersebut terhadap PT. Multi Marindo
    Sejauh manakah fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD bekerja?

    2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

    3. Apakah tidak terpikirkan dampak dari penambangan yang berakibat rusaknya lingkungan hidup, ekosistem/hayati ataupun GLOBAL WARNING? Langkah apa untuk menyikapi program pemerintah dengan GREEN ACTION? Bagaiamana dengan UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP No 32 tahun 2009?

    4. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan oleh BPMPP Kabupaten Sumedang.
    Apakah tahap tersebut diatas sudah dijalankan?

    5. Tim Teknis yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi / pertimbangan mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala Badan. Dalam menyikapi Tim Teknis mempunyai tugas memeriksa kebenaran dari dan informasi yang tercantum dalam berkas permohonan pelayanan di lapangan.Tim Teknis mempunyai fungsi;
    a. pengujian lapangan;
    b. pembuatan berita acara lapangan;
    c. pembahasan teknis;
    d. pembuatan rekomendasi hasil uji lapangan dan pembahasan teknis;
    e. pemantauan penerapan dan dampak pelayanan;
    sejauhmanakah Tim Teknis telah melaksanakan prosedur tersebut diatas?

    6. Persetujuan Prinsip adalah Pemberian persetujuan pelayanan kepada seseorang atau badan hukum oleh Bupati Sumedang melalui proses pelaksanaan pada BPMPP untuk melaksanakan aktifitas usaha dengan 2 (dua)/lebih jenis izin;

    7. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    Dalam proses terbitnya ijin apakah tidak memperhatikan surat kesepahaman dan kesepakatan antara warga Panorama dengan PT.Multi Marindo juga dengan warga diluar koplek Perum Panorama Jatinangor?

    8. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
    Kebijakan, mekanisme dan prosedur seperti apa yang sudah dilaksanakan ?

    9.
    Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural? sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada Unit Organisasi yang bersangkutan;
    Indikator apa yang menjadi dasar alat penilaian, administratif dan procedural?

    10. Izin tetangga/lingkungan adalah pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah atau bangunan yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan lokasi usaha dan jalan masuk/keluar untuk kepentingan kegiatan yang dimohon dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

    11. Sudahkah ijin dari tetangga / lingkungan dilaksanakan ? Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan;
     Apakah pengaduan masyarakat selama ini telah dibiarkan/terabaikan? Dimana mata hati dan hati nurani ?????……..
     Bagaimana bila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat baik secara moril dan meteril atau merusak lingkungan hidup bahkan kenyamanan, kentraman, kesehatan serta keselamatan jiwa?

    Fakta menunjukan bahwa proses perizinan galian C belum terkendali dengan baik, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang meresahkan masyarakat. Seiring dengan adanya kebijakan penertiban usaha pertambangan dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No 4/2009 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Energi Sumberdaya Mineral No 03.E/31/DJB/2009 tertanggal 30 Januari 2009 terkait perizinan pertambangan mineral dan batu bara, sebelum terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No 4/2009. Pada intinya memerintahkan gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan baru.

    Pemprov Jabar atas desakan bupati/walikota terkait UU No 4/2009 mengeluarkan SE Nomor 540/536-MGAT/DESM tertanggal 17 Juni 2009, perihal rekomendasi gubernur tentang perizinan usaha pertambangan. Isinya, meminta bupati/walikota memproses permohonan surat izin usaha galian C pertambangan daerah, termasuk perpanjangannya yang diajukan sebelum berlaku UU No 4/2009, setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur apabila lokasi pertambangan bersifat lintas kabupaten.
    Terkait hal itu dan memperhatikan MoU antara gubernur Jabar dengan kapolda Jabar, kapolda Metro Jaya, dan Kajati Jabar Nomor 77/2009;B/9544/VI/2009; B/5771/VI/DATRO/19 Juni 2009 tentang penegakan hukum lingkungan terpadu, maka pada 2 Juli 2009 bupati mengeluarkan SE No Pemb/541.3/1382 perihal penertiban penambangan galian C. Isi dari SE itu intinya agar dalam pelaksanaan proses perizinan usaha galian C SKPD dapat mengeluarkan izin usaha, apabila telah mendapatkan rekomendasi dari bupati.
    Penerbitan izin disamping harus terlebih dahulu ada rekomendasi bupati, juga harus berdasarkan kajian tim teknis yang menyangkut banyak aspek, di antaranya :
    1. Advice planning;
    2. Kajian lingkungan hidup;
    3. Tarikan lalu lintas;
    4. Infrastruktur jalan; dan
    5. Kondisi lahan galian baik sebelum maupun setelah usaha penggalian.
    Kepada para pengusaha juga diisyaratkan untuk memenuhi kewajiban reklamasi lahan dan perbaikan jalan. Syarat lainnya menggunakan jalan negara sekecil mungkin tidak menggunakan kendaraan di luar batas kemampuan jalan yang dilalui dan lahan yang digali menjadi lebih produktif dari kondisi sebelumnya. “Pengusaha juga harus membayar pajak galian C sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda No 3/2004 dan izin hanya berlaku untuk satu lokasi dan tidak diperkenankan dipindahtangankan,”
    “Menurut UU No 32/2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, pejabat pemerintah yang dengan sengaja tidak memperdulikan lingkungan hidup maka akan dipidana,”

    Bagaimanapun juga dalam mengekploitasi dan mengeksplorasi harus mempertimbangkan UU, PP, Permen dan Perda yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemda kabupaten Sumedang dalam hal galian C. Juga mesti diperhatiakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam hal :
    a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
    b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
    c. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
    d. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
    e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
    f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
    g. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
    h. Keberatan Masyarakat

    Berdasarkan observasi yang dilakukan, awalnya galian c yang terjadi di Sekitar PERUM PANORAMA JATINANGOR Sekitar PERUM PANORAMA JATINANGOR Desa Cinanjung Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang adalah berbentuk bukit yang dengan berbagai pepohonan yang ada disekitar bukit dengan tanah yang subur untuk dijadikan lahan pertanian. Namun melihat potensi yang dimiliki dibukit tersebut para pemilik modal untuk mendirikan usaha penambangan lokasi tersebut. Pemilik tersebut untuk mendirikan usaha katanya telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam mendirikan usaha baik SIUP (Surat Izin Usaha Penambangan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), laporan UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), namun setelah mereka melakukan penambangan di lokasi tersebut telah terjadi berbagai masalah yang berdampak langsung dengan lingkungan perumahan yang lokasinya berdampingan dan mereka tidak menghiraukan desakan warga sekitar.

    Kerusakan lingkungan yang bisa kita lihat adalah pertama mengenai rusaknya ekosistem didaerah lokasi tambang, tanahnya menjadi tandus, diperkirakan akan terjadinya krisis air bersih, adanya polusi udara dari debu hasil dari penambangan, lokasi pertambangan rawan longsor, kemudian terjadinya keurasakan rumah dan fasilitas umum. Dibawah ini beberapa Pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan dari galian c di Sekitar PERUM PANORAMA JATINANGOR yaitu :
    1. Secara konstitusional menurut UU no 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa penambangan galian c di sekitar PERUM PANORAMA JATINANGOR illegal.
    2. Pembuatan terasiring yang seharusnya dilaksanakan dalam penambangan tidak dilakukan Lapisan tanah atas yang menjadi ukuran kesuburan tanah dikeruk sampai hilang
    3. Kerusakan ekosistem, Kerusakan rumah dan fasilitas umum

    4. Pencemaran udara yang berakibat pada penyakit ispa pada masyarakat.
    5. Dari observasi yang kita lakukan adanya konspirasi terselubung antara pihak pemerintah dengan pihak penambang untuk menutup-nutupi segala informasi yang berkaitan dengan galian c, sehingga terbit Perpanjangan SIUP.
    6. Diduga adanya kerjasama antara perusahan/investor dengan pihak-pihak tertentu yang melibatkan warga sehingga terjadi konflik antar warga, Kesepakatannnya adalah salah satunya warga dijadikan pekerja diperusahaan tersebut.

    Maka dari KOMUNITAS PEDULI LINGKUNGAN PERUM PANORAMA JATINANGOR (KPLPJ), Paguyuban RW se-Perum Panorama Jatinangor dan seluruh warga Perumahan Panorama Jatinangor menyatakan sikap terhadap pelanggaran Galian C (pengeprasan bukit) di Sekitar PERUM PANORAMA JATINANGOR:
    1. Peninjauan kembali IUP penambangan galian c di Sekitar PERUM PANORAMA JATINANGOR.
    2. Pemilik Pertambangan bertanggungjawab terhadap pengembalian fungsi bukit di Sekitar PERUM PANORAMA JATINANGOR seperti semula.
    3. Pemilik Pertambangan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, konflik horizontal sehingga terjadi permusuhan/kebencian sesama warga, sehingga terjadinya trauma psikologis yang berkepanjangan.
    4. Pemerintah harus menindak tegas pelanggar penambangan galian c yang tidak mau ditertibkan sesuai dengan UU NO 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan UU NO usaha pertambangan bahan galian golongan galian c .

    sebagai bahan atau kajian / pertimbangan lainya dari berbagai pihak, berikut ini landasan hukum, prosedur dan langkah-langkah adanya indikasi pelanggaran yang termuat dalam aturan berikut, antara lain:

    1. UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
    Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
    Ayat (2) Huruf b Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:
    a. perubahan iklim;
    b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
    c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
    d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
    e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
    f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
    g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
    2. PP no 23 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan mineral dan batu bara PP no 24 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan mineral dan batu bara
    3. PP no 27 tahun 2012 tentang kegiatan pertambangan mineral dan batu bara
    4. Perda No. 28 tahun 2003 pasal 18 IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
    1.ayat 2b Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup;
    2.ayat 3b Timbulnya akibat-akibat negatif yang dapat membahayakan
    5. Perda No. 28 tahun 2003
    Bab X pasal 58 (2) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait.
    6, Perda No. 28 tahun 2003
    Bab X pasal 59 (3) PIT dapat menghentikan sementara kegiatan pengelolaan bahan galian Golongan C dalam hal :
    a. Terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis IUP;
    b. Terjadi konflik dengan masyarakat setempat;
    c. Menimbulkan akibat negatif yang cenderung membahayakan terutama bagi keselamatan manusia
    Dari hasil observasi dilapangan dengan adanya kegiatan PT. Multi Marindo yang telah terjadi dalam fakta dan data ini dilapangan terkumpulah yakni:
    1. Telah terjadinya trauma berkepanjangan / gangguam mental pada warga Perum Panoram Jatinangor (gangguan psikologis)
    2. Terjadinya kerusakan rumah dan bangunan (Fasilitas umum) walau ada usaha perbaikan dari perusahaan tersebut tapi tidak sebanding.
    3. Polusi udara yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan ( ISPA )
    4. Adanya polusi suara / bising
    5. Ketenangan dan ketentraman kepala keluarga merasa terganggu sehubungan meninggalkan keluarga apabila perusahaan tersebut mengadakan blasting, seakan jiwa dan keselamatan keluarga terancam
    6. Telah terciptanya konflik horizontal antar warga yang dengan sengaja telah terjadi pengkondisian (adu domba) oleh perusahaan tersebut.
    7. Beberapa tahun kedepan warga panorama merasa terancam akan kekurangan air bersih / krisis air.
    8. Merasa terancam akan terjadinya perubahan bentang alam yang berakibat longsor, banjir bandang dan bencana alam lainnya .
    9. Dengan kerusakan lingkungan kawasan disekitar perumahan investasi terganggu, Dll.
    Sehubungan dengan sedang berjalannya kembali oprasional penambangan bahan galian golongan C (batu andesit) oleh PT. Multi Marindo, yang mana pada hari senin 22 Oktober 2012 dan tanggal 6 Nopember 2012 telah dilaksanakan blasting, maka dengan ini kami Anggota Pengkaji dan Pengawasan Penambangan yang bermukim di komplek Perumahan Panorama Jatinangor memohon agar instansi terkait (SKPD) untuk meninjau kembali ijin usaha penambangan PT. Multi Marindo dengan dasar :
    A. PT. Multi Marindo belum memiliki Ijin Lingkungan sesuai PP no 27 tahun 2010;
    B. PT. Multi Marindo tidak memiliki AMDAL (UPL/UKL sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini/belum direvisi);
    C. PT Multi Marindo melanggar kesepakatan dan kesepahaman untuk melaksanakan reklamasi, terasering, dan pembentengan batas aman (surat & rekaman video);
    D. PT. Multi Marindo dalam oprasionalnya telah melanggar Surat Pernyataan yang dibuat sendiri (ibu Yulianti).
    E. Mesin classert (penggilingan batu) masih berdekatan dengan permukiman warga, khususnya Blok Q RW 21 dan umumnya warga Perum Panorama Atas;
    F. Penolakan dan dampak warga terhadap oprasional penambangan PT. Multi Marindo (terlampir);
    G. Pelanggaran aspek hukum;
    1. Perda No 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Jawa Barat 2009-2029;
    2. Perda No 33 Tahun 2003 Tentang RTRW Kabupaten Sumedang;
    3. Perda Jawa Barat No 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung;
    4. Perda No 28 tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (batu andesit);
    5. Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
    6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
    7. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM;
    8. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
    9. PP No 27 Tahun 2010 Tentang Ijin Lingkungan.
    H. Pelanggaran aspek lingkungan;
    1. Terjadinya kerusakan hutan lindung yang bertentangan dengan upaya pelestarian alam/lingkungan (Green Action/Green Foundation), sebagaimana amanat Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang pengelolaan kawasan lindung sekaligus mendukung gerakan perubahan iklim (Global Warning), rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
    2. Lokasi galian tersebut tidak sesuai dengan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang
    3. Terjadinya kerusakan Lingkungan secara masif dikawasan kaki Gunung Geulis.
    4. Lokasi galian C milik PT. Multi Marindo sudah TIDAK LAYAK dalam pelaksanaan eksploitasi karena jarak sudah sangat dekat sekali dengan permukiman warga Perum Panorama Jatinangor Desa Cinanjung Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
    I. Dampak sosial;
    1. Terjadinya saling ketidakpercayaan diantara warga;
    2. Secara psikologis warga masyarakat Perumahan Panorama Jatinangor Desa Cinanjung letaknya berdampingan dengan PT. Multi Marindo yang mengakibatkan dampak trauma berkepanjangan;
    3. Dikhawatirkan terjadinya kerugian secara Materil dan Imateril terhadap warga yang kena dampak secara langsung ataupun tidak langsung seperti yang pernah terjadi pasca oprasional terdahulu diantaranya :
     Terjadinya kerusakan rumah dan pasilitas warga akibat blasting (peledakan) berkekuatan daya ledak tinggi dari kegiatan tersebut;
     Terjadinya polusi yang sangat mengganggu warga seperti: Polusi Udara, Polusi suara, serta terkadang adanya pecahan batu yang menimpa permukiman warga akibat ledakan yang ditimbulkan;
     Terjadinya gangguna kesehatan / ISPA
    J. Pelanggaran aspek HAM;
    K. Uji coba blasting tidak melibatkan keseluruhan Tim Pengkaji dan Pengawasan Penambangan juga warga masyarakat yang terkena dampak;
    L. Adanya dugaan konspirasi penyuapan dalam memuluskan oprasional penambangan bahan galian golongan C (batu andesit) PT. Multi Marindo (terlampir dan rekaman pembicaraan).

    Dalam pada itu saya memohon terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh PT. Multi Marindo agar segera diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu sayai jelaskan bahwai tidak dapat mempercayai janji-janji yang pernah disampaikan oleh Direktur PT. Multi Marindo baik secara lisan / tertulis. Oleh karenanya saya berkesimpulan tidak ada kompromi dan memohon pada pihak terkait untuk meninjau kembali ijin usaha penambangan. saya mohon bantuan dari berbagai pihak yang masih mempunyai hati nurani untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga masyarakat panorama. Andai kata warga, muspika, muspida, ormas atau lsm punya dugaan bahwa mereka sudah kena istilah WANI PIRO. tolong perhatikan saja masalah LINGKUNGAN atau pun dampak serta pelanggaran lainya.