JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sejak pertama kali hadir, hingga kini, angkutan berbasis on-line, baik sepeda motor, maupun mobil, mendapat beragam respon. Sebagian masyarakat meresponnya secara positif. Sebaliknya, sebagian masyarakat lain responnya kurang baik, bahkan ada penolakan, utamanya, para pengemudi angkutan umum, taksi, dan ojek
Sejauh ini, pemerintah pun belum menetapkan regulasi berkenaan dengan kehadiran dan operasional angkutan on-line. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jabar pun bereaksi. Organisasi itu meminta dan menginginkan angkutan on-line di tatar Pasundan tidak beroperasi sampai terbutnya regulasi yang mengikat.
“Permintaan, keinginan, dan harapan kami seperti itu. Angkutan berbasis on-line tidak beroperasi,” tandas Ketua DPD Organda Jabar, Dedeh Widarsih, Selasa (17/10).
Dedeh beralasan, permintaan, keinginan, dan harapqn itu karena belum adanya peraturan mengikat berkenaan dengan angkutan on-line. Namin, kata dia, jika pemerintah menerbitkan regulasinya, pihaknya mempersilakan angkutan on-line beroperasi.
Dedeh menegaskan, pihaknya punya keinginan kuat untuk menjaga kondusivitas sehingga para pemgusaha dan pengemudi angkutan dapat beroperasi lebih tenang. Apalagi, sahut dia, jika terbit regulasi yang tidak membeda-bedakan mana angkutan konvensional, mana on-line. “Soal regulasi, Dedeh menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah supaya menyusun dan menerbitkan peraturan yang menguntungkan semua pihak.
Dedeh berpendapat, ada beberapa hal yang pihaknya anggap mendapat perlakuan kurang adil sejak hadirnya on-line. Dia mencontohkan pelat nomor angkutan. “Kami, angkutan komvensional, berpelat nomor polisi kuning. Sedangkan on-line, pelat nomor polisinya hitam. Lalu, kami harus menjalani uji KIR. Tapi, angkutan on-line tidak. Kami harap ada tindakan dan sikap adil untuk semua transportasi umum. Itu memberi efek positif bagi semua pengusaha dan pengemudi,” paparnya. (win)
