Saturday , 7 December 2019
Home » Pendidikan » Soal Buku Porno, Pengawasan dari Pemerintah Tak Optimal

Soal Buku Porno, Pengawasan dari Pemerintah Tak Optimal

(FOTO ILUSTRASI: ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Menyikapi terbitnya buku dan lembar kerja siswa (LKS) yang diindikasikan berisi  pornografi, Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jawa Barat, Drs. H. Anwaruddin, menegaskan, kondisi itu muncul karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah.

“Pemerintah terkesan jalan sendirian saat sebuah buku atau LKS diterbitkan. Ikapi yang memiliki pengalaman dalam menerbitkan buku tidak dilibatkan. Padahal jika Ikapi dilibatkan penyeleksian terhadap layak atau tidak layaknya sebuah buku diterbitkan bisa lebih optimal,” kata Anwaruddin di sela-sela Pameran Buku Bandung 2012, di Lanmark Convention Hall, Jl. Braga Bandung, Senin (8/10).

Menurut Anwaruddin, dalam menerbitkan sebuah buku, seharusnya pemerintah tak melepas begitu saja penerbitan buku itu kepada pemenang proyek. Pemerintah, kata dia, harus terus mengawasi hingga proses akhir sebuah buku akan diterbitkan.

“Yang terjadi saat ini justru sebaliknya, pemerintah hanya terlihat sibuk saat memrogramkan proyek penerbitan buku. Setelah ditunjuk pemenang proyek ditunjuk, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penerbitan buku itu kepada penerbit. Padahal, tanggung jawab pengawasan tak hanya sampai di situ. Seluruh proses penerbitan, termasuk kepada isi dari buku yang akan diterbitkan jadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Anwaruddin.

Dia menambahkan, agar terbitnya buku dan LKS porno tidak terulang, ke depan pemerintah jangan lepas tanggung jawab hingga sebuah buku terbit. Bahkan, kata dia, idealnya pihak-pihak yang berkompeten untuk mengidentidikasi kualitas buku, seperti Ikapi, harus dilibatkan dalam proses itu.

“Jika semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur dan pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, kasus terbitnya buku yang meresahkan masyarakat tak akan terulang kembali,” tandas Anwaruddin. (DEDE SUHERLAN)