JABARTODAY.COM – BANDUNG— Hingga kini, ternyata, masih banyak masyarakat yang belum memahami produk-produk jasa keuangan. Dalam 2 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional, literasi keuangan hanya sebesar 28 persen.
“Khusus Jabar, literasinya, data BPS 2016, sebesar 38 persen,” tandas Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional (OJK KR) 2 Jabar, Triana Gunawan, dalam keterangan resminya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena masih minimnya akses keuangan, terutama di daerah-daerah pelosok. Melihat kondisi itu, ucap dia, pemerintah terus melakukan beragam upaya. Antara lain, membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Di Jabar, jelasnya, guna mendukung TPAKD, pihaknya melakukan sejumlah upaya. Di antaranya, ucapnya, meningkatkan peran dan badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Melalui BUMDes, tuturnya, pihaknya membentuk agen Laku Pandai untuk memperluas dan mempermudah akses keuangan. “Hasilnya, positif. Hingga kini, ada 5 agen Laku Pandai. Total rekeningnya sudah mencapai ribuan nomor rekening,” kata Triana.
Melalui BUMDes pun, kata Triana, masyarakat dapat mengoptimalkan produk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat alias bank bjb. “Yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan,” sebutnya.
Langkah berikut, lanjutnya, membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM). Tujuannya, terangnya, membantu akses pembiayaan. Hingga kini, ungkap Triana, di Jabar terdapat 8 BWM.
Selain itu, sahut dia, pihaknya pun mendorong kredit agro melalui Kredit Usaha Rakyat Kalster Pertanian. Melalui program KUR Klaster, jelasnya, akses keuangan para pelaku agro kian terbuka. “Total nilai pembiayaan program ini mencapai ratusan juta rupiah,” tutup Triana. (win)
