50 Persen ASN Pemkot Bandung Dirumahkan, Begini Respon DPRD

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM – BANDUNG Kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk menerapkan work from home (WFH) kepada sekitar 50 persen aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menilai, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung memangkas 50 persen dari jumlah ASN merupakan kebijakan yang tepat. Selain efisiensi, juga sebagai komitmen dalam memaksimalkan kebutuhan tenaga di lingkungan Pemkot Bandung.

Sebanyak 117 pegawai lingkungan Pemkot Bandung terkonfirmasi positif Covid-19. Hasil tersebut berdasarkan hasil tes usap (swab) masif di lingkungan Pemkot Bandung pada 27 Agustus lalu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga meminta Pemkot Bandung untuk lebih waspada dan segera melakukan antisipasi. Terutama dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).

“Saya sependapat dengan Pemkot Bandung. Maka, setiap ASN didorong untuk menggunakan masker dan penerapan protokol kesehatan. Apalagi di masa AKB ini, masyarakat tetap berkegiatan,” ungkap Tedy, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (9/9/2020).

Baca Juga

Menurut mantan Ketua DPD PKS itu, di sisi lain tenaga ASN banyak yang menjadi perhatian pada kondisi tersebut, yakni ASN dengan usia diatas 50 tahun serta yang memiliki penyakit bawaan. Karena dianggap rawan dalam penyebaran Covid-19.

“Pada masa pandemi ini, kondisi ASN tersebut rawan, sehingga lebih baik untuk WFH, termasuk ASN yang sedang menyusui,” ujarnya.

Tedy menuturkan, Pemkot Bandung telah mengeluarkan surat edaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung terkait WFH, untuk 50 persen pegawai di kantor dan 50 persen di rumah. Dengan harapan dapat menjadi upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Disinggung terkait penutupan kantor sementara, lanjutnya, idealnya jika dilakukan penghentian sementara aktivitas di lingkungan Pemkot Bandung. Namun hal tersebut, jika memang diperlukan karena adanya pelayanan langsung ke masyarakat.

“Kalau memang dipandang perlu penutupan kantor sementara, dapat dilakukan sebagai antisipasi. Serta pelayanan dapat dilakukan secara virtual atau aplikasi,” terangnya.

Selain itu, dia meminta dinas terkait untuk melakukan jemput bola, dengan melakukan penyisiran di tempat-tempat yang dianggap rawan penyebaran Covid-19. Seperti pasar tradisional, tempat wisata dan lain sebagainya.

“Untuk ASN, protokol kesehatan tidak bisa ditawar lagi terutama yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat. Termasuk sarana dan prasarana juga harus diperhatikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia berpandangan kebijakan ini tidak mungkin dikeluarkan Pemkot Bandung, kalau sejak awal OPD melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin.

“Tapi perlu diperingatkan agar objektif dalam menegur ASN. Jangan orang yang tidak displin dibiarkan. Dan orang yang punya semangat disiplin kerja dirumahkan. Ini perlu dipertimbangkan. Banyak ASN yang memiliki skill dan mampu berinovasi, itu dipertahankan. Sementara yang tidak produktif diberikan keputusan sesuai kebijakan pemerintah,” pungkas Tedy. (*)

Related posts