JABARTODAY.COM.:DEPOK- Pemerintah Kota Depok kembali membuat gebrakan penghematan BBM sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar seluruh aparatur pemerintah menghemat BBM dan menggunakan BBM non subsidi. Gerakan itu berupa pencanangan sehari tidak menggunakan mobil dinas kantor.
Menurut Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, penggunaan bahan bakar minyak non subsidi untuk kendaraan dinas akan mengakibatkan peningkatan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Depok.
Dengan meningkatnya pengeluaran tersebut, wali kota mengajak seluruh aparatur dilingkungan Pemkot Depok untuk melakukan penghematan dengan cara lain. Salah satunya, dengan mengurangi frekuensi penggunaan mobil dinas.
Ia mengatakan, pengurangan penggunaan mobil dinas dinilai sangat efektif karenanya kita masih menunggu hasil rakor tentang kapan akan direalisasikannya progam ini. Seluruh aparat Pemkot Depok yang memiliki mobil dinas diminta bisa merealisasikan program ini.
Menurut dia, pejabat yang memiliki mobil dinas tidak boleh menggunakan mobil dinasnya dari rumah ke kantor. Namun khusus untuk mobil operasional, lanjut wali kota, akan disiasati lebih lanjut agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami masih mempertimbangkan aturan teknis untuk mewujudkan kebijakan Sehari Tanpa Mobil Dinas,” kata Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut semangatnya adalah menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM), namun tetap harus mempertimbangkan aturan teknis. Wakil Walikota mencontohkan bagaimana jika para pejabat pemegang mobil dinas harus bertugas keluar kota saat hari Selasa. “Apakah bisa menggunakan mobil dinas atau tidak. Saya tidak masalah, naikmotor juga siap,” katanya. [far/ant]