JABARTODAY.COM – BANDUNG Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan 10 ribu penerima vaksinasi dosis pertama di Sentra Vaksinasi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (SESKO AU) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Hal itu sebagai upaya mendukung program Presiden Joko Widodo mempercepat target vaksinasi bagi masyarakat serta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat.
Sandi yang menyaksikan secara virtual proses vaksinasi yang digelar pada 23-25 Juli 2021 di Sentra Vaksinasi SESKO AU, Jumat (23/7/2021), menjelaskan, tema yang diusung yaitu “Serbuan Vaksinasi” menjadi ibarat saat ini peperangan vaksinasi menjadi salah satu senjata ampuh dalam menghadapi perang melawan pandemi Covid-19.
Hal ini, menurut dia, membutuhkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama memobilisasi agar program vaksinasi bisa berjalan lancar dan tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
“Mari kita ciptakan _herd immunity_ untuk masyarakat Indonesia, semoga dalam tiga hari kedepan tercapai target 10 ribu vaksinasi. Serbuan ini sangat diperlukan, lantaran Jawa Barat dengan status PPKM Level 4 ini mengalami tekanan, untuk itu kami segera bergerak jangan sampai lebih banyak masyarakat dan pelaku parekraf mengibarkan bendera putih, kalau ini dianalogikan sebagai peperangan kita perlu kekuatan. Oleh karena itu, kekuatan tersebut kita hadirkan dalam program vaksinasi,” katanya.
Dalam acara vaksinasi tersebut hadir pula, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Henky Manurung, Komandan SESKO AU Samsul Rizal, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Dinas Kesehatan Jawa Barat, Danone, dan Homecare24.
Berdasarkan data Kemenparekraf, hingga saat ini masyarakat pada sektor parekraf yang sudah divaksin masih di bawah 5 persen. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 90-95 persen dari 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor parekraf dapat divaksin.
“Dalam beberapa hari terakhir, ada update data terbaru yang sedang diperbaharukan, para pelaku parekraf yang sudah divaksinasi sudah mengalami peningkatan, angkanya sudah melewati 5 persen. Kita ingin dari total 50 juta lebih masyarakat Indonesia yang saat ini sudah di vaksin paling tidak ⅓ nya dari pelaku parekraf,” katanya.
Sandi pun ingin mendorong sentra-sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata mulai mengkonversikan lokasinya menjadi sentra vaksinasi. Dan dengan meningkatnya jumlah vaksinator dan sentra vaksinasi di berbagai destinasi, dia berharap semakin banyak pelaku parekraf yang mendapatkan vaksinasi.
“Jadi tetap jalankan prokes, ambil vaksin segera jangan pilih-pilih merek, tebarkan optimisme dan harapan bagi para nakes yang menjadi garda terdepan tetap semangat,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik mengatakan, animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi cukup tinggi. Selain menyasar para pelaku usaha, vaksinasi juga menyentuh masyarakat umum.
Meski perhari sekitar 1000 orang dari target perhari 2000 orang, vaksinasi ini merupakan upaya dari pemerintah pusat melalui Kemenpar, Pemprov Jabar, Sesko AU dan Danone.
“Apabila nanti PPKM berakhir, sektor pariwisata kita sudah siap. Selain pranata SDM-nya sudah divaksin, kemudian CHSE-nya sudah berjalan, kemudian protokol kesehatan kita kedepankan di masing-masing sektor pariwisata. Mudah-mudahan sektor pariwisata segera bangkit, vaksin itu kuncinya,” papar Dedi.
Dedi menambahkan, untuk membantu sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi dan PPKM, pemerintah bakal menurunkan bantuan. Bantuan itu nantinya, ungkap Dedi, selain menyasar para pelaku usaha pariwisata maupun relaksasi perusahaan wisata.
“Sekarang lagi updating data. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada stimulus atau insidentil para pelaku usaha pariwisata. Asosiasi juga ada keinginan relaksasi,” ucapnya.
Dia mengemukakan, relaksasi tersebut dalam bentuk penundaan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB), pembayaran listrik (PLN), retribusi air bawah tanah. Untuk penundaaan pembayaran PBB, pihaknya mengoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota.
‘Kita juga sudah ada langkah konkrit, kita akan lakukan 3 M (matching found, matching program, matching promosi),” pungkasnya. (*)
