Rekomendasi UMK Kota Bandung Rp 2,31 Juta

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Menjelang batas akhir penyerahan pengajuan kenaikan upah minimum kota-kobupaten (UMK), setelah melakukan pertemuan dan pembahasan, akhirnya, Dewan Pengupahan Kota Bandung memutuskan dan menghasilkan sebuah  rekomendasi berupa angka UM Kota Bandung 2015 senilai Rp 2.310.000.

Akan tetapi, angka senilai Rp 2,31 juta tersebut belum termasuk perhitungan efek kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Melihat hal itu, para pekerja dan buruh pun berharap kenaikan BBM subsidi menjadi bahan pertimbahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, saat menetapkan UMK 2015.

“Pada Rabu (19/11), kami menyerahkan rekomendasi UMK 2015 kepada Pemprov Jabar. Putusan Dewan Pengupahan Kota Bandung yaitu nilai UM Kota Bandung senilai Rp 2.310.000 tetapi belum termasuk perhitungan dampak naiknya harga BBM subsidi. Putusannya menjadi hak prerogatif gubernur,” tandas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandung, Herry M. Djauhari, belum lama ini.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, kenaikan BBM subsidi membuat adanya perubahan nilai UMK. Kendati demikian, lanjut dia, Pemprov Jabar yang menjadi penentu dan pengambil putusan mengenai nilai UMK 2015 pada 21 November 2014 atau 40 hari sebelum pemberlakuannya pada 1 Januari 2015. Ditegaskan, pihaknya tidak dapat mengajukan usul tambahan pada UM Kota Bandung 2015 yang sudah ditetapkan Dewan Pengupahan pasca naiknya harga BBM subsidi.

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, tidak membantah bahwa kenaikan BBM subsidi dapat berimbas pada banyak hal. Melihat hal itu, Oded berharap kenaikan BBM subsidi menjadi pertimbangan perusahaan. “Untuk ke tempat kerja, para pekerja dan buruh tentunya mengeluarkan biaya, apakah kendaraan umum atau sepeda motor. Jika pakai sepeda motor, tentunya, bensin (premium) harus mereka beli. Harga jualnya naik. Berarti, para buruk atau pekerja harus mengeluarkan biaya ekstra,” urainya

Namun, Oded meminta para pekerja dan buruh pun tidak mengajukan nilai yang yang memberatkan pengusaha. Pasalnya, jelas Oded, hal itu dapat berdampat pada kondisi finansial perusahaan. “Jika permintaannya terlalu tinggi, kekhawatirannya, perusahaan tidak kuat dan akhirnya kolaps. Efeknya, tentu lebih luas lagi. Karenanya, harus ada kesepahaman antara pekerja (buruh) dan perusahaan,” tutup Oded.¬† (ADR)

Related posts