Ratusan Aktifis HMI Jakarta Tuntut Amandemen Kelima

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM.:JAKARTA- Ratusan aktivis HMI se Jakarta kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Gatot Subroto, Kamis,31 Mei 2012. Mereka mengatasnamakan HMI se- Jakarta meminta kepada MPR-RI untuk kembali mengamandemen UUD 1945 yang dianggapnya perlu diadakan perubahan.

Dalam orasi yang mereka sampaikan, aktivis HMI mengajak seluruh anggota dewan untuk mewacanakan kembali amandemen yang dianggap oleh mereka meredup dengan berbagai kasus korupsi dan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Massa yang memulai aksinya pukul 14.00wib ini membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada MPR untuk segera mengamandemen UUD 1945.

“Amandemen kelima merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini,” tegas Renaldy Permana, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Timur. Dalam tuntutannya mereka menuntut MPR untuk segera mengamandemen UUD 1945 yang kelima dengan catatan,pertama, mempertegas sistem presidensial secara baik dan benar di dalam batang tubuh UUD 1945. Mereka menilai sistem presidensial yang dipraktikkan saat ini jauh daripada kata ideal.

“Sulit mengharapkan punya presiden yang kuat dengan sistem presidensial yang carut marut seperti ini,” ujar Renaldy. Kedua, mereka juga menuntut mempertegas sistem perekonomian berbasis kerakyatan sesuai dengan pembukaan UUD 1945 guna menghadapi tuntutan ekonomi global.

Ketiga,mempertegas perlindungan hukum dan kesejahteraan TKI di dalam dan luar negri. Keempat, mereka meminta pemerintah mempertegas kepemilikan SDA diwilayah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Terakhir, mereka memberi catatan dalam amandemen tersebut lembaga negara dimaksimalkan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam orasinya mereka menilai jika amandemen sebanyak keempat kali ternyata masih menyisakan persoalan kesejahteraan.

Karena itu, mereka menilai amandemen kelima merupakan kebutuhan mendesak bagi perbaikan bangsa.”Kalau mau memperbaiki bangsa, yah kita harus mulai dari UUD 1945 yang saat ini melenceng dari cita-cita Indonesia. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum saat ini merupakan imbas dari sistem bernegara kita yang jauh menyimpang,” Kata Renaldi.

Belum lagi kepemilikan asing yang praktis menyandera bangsa ini untuk merdeka 100% nyatanya makin menggurita. Dasar ekonomi negara kita perlu ditegaskan kembali. Tidak mengekor pada asing dan terpenting mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Pengaruh asing sudah akut. Sistem ekonomi kita korban terdahsyatnya. Asing menguasai hampir seluruh hajat hidup rakyat. Mempertegas sistem ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan harus diusahakan sekarang.jika tidak bangsa ini terancam gulung tikar sebagai negara yang merdeka,” pungkas Renaldi.

Rencananya mereka akan terus turun kejalan hingga tuntutan mereka didengar oleh anggota MPR.”Kami akan turun ke jalan untuk mengawal amandemen kelima ini,” Kata Renaldi. [alfian]

Related posts