JABARTODAY.COM.:JAKARTA – Penetapan posisi wakil menteri sebagai jabatan politis dan pejabatnya merupakan anggota kabinet jelas akan memberi peluang munculnya akomodasi politik antara presiden terpilih dengan wapres dan parpol koalisi pendukungnya.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Burhanudin, Sabtu (9/6). Menurutnya, presiden mendatang harus mampu menghadapi tawar menawar akomodasi politik dalam kabinet. Kalau pos wamen juga hasil tawar menawar politik, seketika dia akan kehilangan legitimasi dan ditinggalkan publik.
Pengamat politik dari LSI ini membenarkan bahwa setelah posisi wakil menteri menjadi jabatan politis, proses pengadaan dan rekrutmennya akan menjadi sama dengan menteri.
Posisi wamen di kementerian bisa saja diada-adakan demi mengakomodir keinginan partai politik menempatkan kadernya di dalam kabinet atau sebagai ‘balas budi’ bagi anggota tim sukses.
Secara normatif presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat seharusnya memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap partai-partai politik anggota koalisi yang mengusungnya.
“Seharusnya presiden punya wibawa untuk tidak mau didikte partai politik. Tapi itu kan hanya di atas kertas,” tegas Burhanudin.
Burhanudin berharap, meski wakil menteri merupakan jabatan politik namun proses rekrutmennya teta berdasarkan pada kebutuhan beban tugas kementerian bersangkutan dan pejabatnya memiliki kapabilitas teknis yang sesuai untuk menangai pekerjaan tersebut.[Far]
