Home » Bandung Raya » Pengentasan Kemiskinan Jadi Perhatian Serius

Pengentasan Kemiskinan Jadi Perhatian Serius

Suasana Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Bandung, Senin (26/9).

Suasana Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Bandung, Senin (26/9).

JABARTODAY.COM – BANDUNG Persoalan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi perhatian serius penyelenggara pemerintahan di Kota Bandung memasuki usia ke-206.

Maka itu, dalam menanggulangi hal tersebut, salah satu terobosan yang dikedepankan melembagakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penyelenggaraan kemiskinan dan sosial dalam wadah yang berdiri sendiri, dalam satuan organisasi tata kerja (SOTK) baru.

“Mengalokasikan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung, sudah diproyeksikan dalam APBD Murni 2017. Kita setuju menganggarkan hingga Rp 1 triliun,” ujar Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja, usai Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-206, Senin (26/9).

Bukan tanpa sebab parlemen mendorong hal itu. Pasalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memiliki keinginan untuk membentuk Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial.

Panitia Khusus 9 DPRD dan Wali Kota Bandung telah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan mendapat lampu hijau untuk membentuk SKPD yang fokus terhadap masalah kemiskinan.

“Meski tidak ada nomenklatur SKPD kemiskinan dalam PP No 18 Tahun 2016, tetapi institusi ini dapat dipahami untuk dibentuk. Ide Kota Bandung itu bisa menjadi trigger pembentukan lembaga yang menangani khusus masalah kemiskinan di Indonesia,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Dirinya juga mengapresiasi cakupan Smart City. Dalam penilaian Isa, Bandung Smart City pun harus memenuhi smart people dan smart system. Kedua kriteria itu harus dapat menjawab persoalan pembangunan. Karena, tidak terintegrasinya pembangunan jadi kendala smart city.

Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan juga mesti dilakukan Pemkot Bandung. Untuk itu, DPRD Kota Bandung, telah sepakat wujudkan penanganan persoalan pendidikan warga miskin dalam APBD Perubahan. “Kesepakatan itu telah dimuat dalam KUA-PPAS, APBD Perubahan 2016,” ungkap Isa.

Isa menandaskan, peringatan HJKB ke-206 harus dijadikan momentum Pemkot Bandung demi pencapaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. (dva)

Komentar

komentar