JABARTODAY.COM – BANDUNG
Hilangnya hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembelian hewan kurban tidak lantas menghentikan kegiatan berkurban di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Sebaliknya, kurban mandiri para pegawai negeri sipil (PNS) makin menggeliat. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang terkumpul mencapai 1.688 ekor.
Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat R Ruddy Gandakusumah menyatakan, menyambut Idul Adha 1433 H yang jatuh pada Jum’at (26/10), Gedung Sate menggelar “Gerakan 1000 Hewan Kurban” di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hasilnya, jumlah hewan yang terjaring melampaui estimasi semula yang hanya 1.000 ekor hewan kurban.
“Sejak dihentikannya bantuan hibah pembelian hewan kurban dari APBD, maka Pemprov Jabar berinisiatif untuk menggali potensi hewan kurban yang ada di lingkup PNS Pemprov Jabar. Gerakan yang bertujuan untuk menggali potensi kurban dari para PNS ini berhasil menjaring 1.688 ekor hewan kurban yang terdiri dari 779 Ekor sapi dan 909 ekor domba,” ujar Ruddy semangat.
Jumlah tersebut, imbuh Ruddy, meningkat tajam hampir 300 persen dibanding 2011 lalu. Tahun lalu, kurban PNS hanya 580 ekor hewan kurban, terdiri atas 310 ekor sapi dan 270 ekor kambing.
Peningkatan yang cukup tajam itu, menurut Ruddy berkat sosialisasi yang terus menerus dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang keutamaan berkurban. Apalagi, sejak awal Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan senantiasa menekankan betapa pentingnya ibadah kurban.
“Pak Gubernur dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan kita semua tentang arti penting berkurban. Dengan berkurban kita didorong mempertebal rasa kesetiakawanan dan kepekaan sosial. Dengan berkurban juga membentuk karakter positif,” tuturnya.
Rencananya, sebanyak 263 ekor hewan kurban yang terdiri dari 239 ekor sapi dan 24 ekor domba akan didistribusikan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar. Sedangkan sisanya akan didistribusikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendistribusiannya meliputi berbagai daerah bencana, daerah miskin, pondok pesantren, DKM/Madrasah/Majelis Taklim, panti asuhan dan panti cacat yang tersebar di 26 kabupaten dan kota di Jabar. (HUMAS PEMPROV JABAR/NJP)
