Perusahaan Eksploitasi Buruh Perempuan Habis-habisan

  • Whatsapp
Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. saat berbicara dalam Orasi Ilmiah yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-52 Fikom Unpad, di Aula Moestopo Fikom Unpad Jatinangor, Selasa (18/9). (ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – JATINANGOR

Sentilan tajam seputar keberadaan buruh perempuan disampaikan pengamat sosial dari Unpad, Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. Dia menilai, buruh perempuan sebatas  dijadikan modal sosial perusahaan dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Menurut Suwandi, buruh perempuan mengalami komodifikasi. Itu mengakibatkan munculnya berbagai penyimpangan, eksploitasi, diskriminasi terhadap buruh perempuan.

“Itu seakan menjadi pemandangan yang lumrah terjadi. Padahal kontribusi buruh perempuan terhadap perusahaan sangat besar. Populasi pekerja perempuan sebesar 39,8 juta jiwa, 37,9% dari seluruh jumlah pekerja yang mencapai 104,87 juta jiwa. Ke depan,  partisipasi buruh perempuan akan terus meningkat,” kata Suwandi saat berbicara dalam Orasi Ilmiah yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-52  Fikom Unpad, di Aula Moestopo Fikom Unpad Jatinangor, Selasa (18/9).

Selanjutnya Ketua Progam Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fikom Unpad itu menyebutkan, permintaan pasar internasional terhadap tenaga kerja perempuan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan tersebut juga berbanding lurus dengan jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mendominasi total Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Namun, kata Suwandi, dominasi perempuan tersebut tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh perempuan. Secara rata-rata, setiap satu dolar yang dihasilkan laki-laki, perempuan hanya menghasilkan 80 sen.

“Ketimpangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki ini sangat tidak sebanding dengan tingginya risiko perempuan menjadi korban human trafficking dibandingkan laki-laki,” ujarnya.

Suwandi menambahkan, melihat berbagai fenomena itu, negara dengan segala kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya harus memiliki strategi dan taktik untuk melakukan reposisi buruh perempuan dalam relasi industri, ekonomi, budaya, dan sosial politik.

“Negara dapat berperan antara lain dengan bersungguh-sungguh mengelola dan mengentaskan persoalan-persoalan normatif yang dihadapi buruh-buruh perempuan. Selain itu negara perlu mengkaji ulang undang-undang ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan,” tandas Suwandi. (DEDE SUHERLAN)

Related posts