JABARTODAY.COM – BANDUNG
Sejauh ini, ketenagakerjaan masih menjadi sebuah permasalahan yang harus terpecahkan. Pasalnya, di Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka masih cukup banyak. “Karenanya, Jawa Barat memerlukan sebuah road map ketenagakerjaan jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujar Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik dan Kewilayahan LPPM Universitas Padjadjaran, Erman Sumirat, belum lama ini.
Erman menjelaskan, perlunya road map ketenagakerjaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja di Jabar. Selain itu, lanjutnya, juga sebagai sarana untuk mengetahui kompetensi para tenaga kerja di tatar Pasundan. Hal ini, jelasnya, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing para tenaga kerja lokal untuk menyikapi bergulirnya ajang ASEAN Economic Community pada awal 2016.
Selain road map, sambung dia, Jabar pun perlu meningkatkan sinergitas, tidak hanya antarinstansi pemerintah, tetapi juga seluruh stake holder, “Misalnya, sinergi antara dinas tenaga kerja-transmigrasi, dinas sosial, dan dinas-dinas lainnya, termasuk kalangan pelaku usaha,” ucap dia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko menambahkan, Pemerintah Provinsi memiliki road map masalah ketenagakerjaan untuk lima tahun mendatang. Satu diantaranya melalui Program Penyerapan 2 Juta Tenaga Kerja dalam lima tahun. “Penyerapan 2 juta tenaga kerja selama lima tahun atau 400 ribu per tahun itu dapat terealisasi jika asumsinya pertumbuhan ekonomi minimalnya 6 persen,” kata Widi, sapaan akrabnya.
Namun, melihat perkembangan terkini, Widi mengaku sulit untuk merealisasikan penyerapan 2 juta tenaga kerja selama 5 tahun atau sekitar 400 ribu per tahun. Pasalnya, kilah dia, perkiraannya, tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,2 persen. “Jika melihat kondisi itu, kami hanya dapat mengupayakan sebanyak 318 ribu orang per tahun,” imbuhnya.
Kendala lainnya, kata Widi, sekitar 58 persen angkatan kerja di Jabar maksimalnya merupakan lulusan SD-SMP. Hal itu, terang dia, menjadi sebuah kesulitan untuk penyerapan tenaga kerja sektor formal. Tidak heran, ujar dia, pihaknya terus berusaha mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor non-formal. “Apabila demikian, perlu adanya sejumlah program. Tujuannya, jelas dia, sebagai sarana percepatan penyerapan tenaga kerja,” tutup Widi. (ADR)
