Pemilihan Gubernur Jawa Barat Dua PutaranTelan Dana Rp 1 Triliun

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar  Rp 1 triliun untuk mendanai  pemilihan gubernur Jawa Barat yang akan berlangsung  pada 2013 mendatang. Dana sebesar itu sengaja dicadangkan untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada berlangsung dua putaran.

”Kami sediakan anggaran untuk dua putaran, sebab kalau anggaran cuma satu putaran maka jika pemilihan terjadi sampai dua putaran, kita akan mengalami masalah pendanaan. ini bisa  berabe, mending kita sediakan untuk dua putaran,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Rabu, (27/6).

Heryawan mengatakan, jika pemilihan gubernur terjadi satu putaran, dana itu bisa dikembalikan lagi ke kas negara. ”Kita sediakan Rp 1 triliun untuk dua putaran, aman,” kata dia.

Kendati demikian, pengucuran anggaran itu akan dilakukan bertahap. Sebagian dana itu akan digelontorkan dalam waktu dekat untuk membiayai tahapan pemilu gubernur yang dimulai pada 24 Juli.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan total biaya yang diperlukan untuk membiayai tahapan pemilihan gubernur untuk putaran pertama Rp 759 miliar. Gubernur, kata dia, setuju dengan usulan biaya putaran pertama yang akan dikucurkan dalam dua tahap. ”Berapa pun diminta KPU, akan dipenuhi,” kata dia.

Dia mengatakan, untuk tahap pertama, pemerintah Jawa Barat akan menggelontorkan Rp 196 miliar untuk membiayai persiapan pemilihan gubernur hingga Oktober 2012 nanti. ”Sisanya (Rp 563 miliar) akan dianggarkan di APBD Perubahan,” kata Yayat.

Yayat mengatakan tengah memerinci penggunaan anggaran itu hingga Oktober nanti untuk diajukan pada gubernur. Menurut dia, hampir 60 persen dari biaya pemilihan gubernur tahap pertama digunakan untuk membayar honorarium petugas TPS. Pemilihan gubernur pada 24 Februari 2013 nanti akan digelar di 72.921 TPS, yang masing-masing akan dikelola oleh tujuh petugas.

Sisa biaya pemilihan gubernur itu digunakan untuk mencetak surat suara serta kelengkapan yang dibutuhkan TPS. Kendati demikian, Yayat mengatakan, mayoritas perlengkapan TPS akan memanfaatkan barang yang sudah digunakan saat pemilu lalu, di antaranya kotak suara.

Yayat mengungkapkan, saat ini penghitungan anggaran pemilu masih terganjal oleh keinginan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ngotot pelaksanaan pilkadanya dipisahkan. ”Kita belum fixed dengan itu, jangan-jangan betul enggak mau, kita harus menyesuaikan juga,” kata dia.

KPU Jawa Barat sebelumnya sudah menerbitkan keputusan yang menetapkan pelaksanaan pemilihan gubernur digelar berbarengan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Pasal 235 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12/2008. Mendadak, DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta pemilihan bupatinya dipisahkan. ”Mereka pegangannya peraturan pemerintah, kita pegangannya undang-undang,” kata dia.

Yayat mengaku, gara-gara itu, proses penganggaran pemilihan gubernur terganjal. Dia beralasan, proses penganggaran bisa dilakukan selepas ditekennya MoU antara gubernur dan empat kepala daerah itu, yang menjadi landasan penghitungan pembiayaannya. [alfian]

Berita Terkait