JABARTODAY.COM – BANDUNG Banyak pihak sepakat bila jembatan Selat Sunda segera dibangun untuk mengatasi antrian kendaraan yang semakin mengular diantara kedua sisi Pelabuhan Merak, Banten dan Pelabuhan Bakauheuni, Lampung. Mereka yang setuju adalah para peserta Seminar & Forum Strategic Region & Sunda Starit Bridge Development yang diadakan di Balai Pertemuan Ilmiah Institut Teknologi Bandung, Sabtu (29/6).
“Walaupun jembatan Dumai-Malaka, termasuk Malaysia, banyak yang minta segera terwujud. Menurut saya, Jembatan Selat Sunda lebih prioritas. Karena, bila ombak setinggi 3 meter terjadi, serba susah kita. Padahal itu urat nadi utama ekonomi,” urai Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), Hermanto Dardak.
Pernyataan ini dihembuskan Dardak di sela seminar yang dihadiri lintas pakar konstruksi jembatan dari ITB, Universita Indonesia, Universitas Gajah Mada, Univesitas Lampung, dan Untirta.
Para peserta juga mengkaji implementasi Peraturan Presiden 2 Desember 2011 No. 86/2011 tentang Pengembangan (KSISS). Kembali peserta diingatkan mega proyek JSS berbiaya Rp 100 triliun dengan spesifikasi panjang jembatan 29 km, lebar 60 m, tinggi 75 m, 2 jalur lalu-lintas, masing-masing 2 lajur dan jalur KA ganda ditengahnya, termasuk bentuk terpanjang kurang lebih 2,3 km. Fungsi lain, akan ada utilitas untuk pipa gas, pipa minyak, kabel listrik, fiber optic, termasuk pariwisata.
Mayoritas peserta seminar berpendapat, bila JSS yang akan dirintis sejak 2014, nantinya dapat mengundang prospek pencerahan ekonomi nasional. “Sumber daya Jawa dan Sumatera akan berimbas positif pada perkembangan ekonomi nasional,” kata salah seorang peserta dari UNTIRTA Banten penuh optimis.
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang hadir pada seminar ini secara tegas meminta semua pihak terkait untuk segera mewujudkan JSS. “Saya selalu dipusingkan oleh antrian panjang manakala ombak tinggi di Selat Sunda, JSS semoga bisa menjadi solusi,” harap Atut.
Seminar ini sendiri didukung pihak akademisi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung, Bina Marga, serta Pusat Penelitian Infrastruktur & Kewilayahan LPPM-ITB. (VIL)
