Pajak Kendaraan Masih Dominasi PAD Jabar

Antrean kendaraan di Lingkar Nagreg. Pajak dan bea kendaraan masih mendominasi PAD Jabar. (DOK JABARTODAY.COM)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Rupaya pajak dan bea masih menjadi penopang utama pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat. Dalam dokumen Jawaban Gubernur Jawa Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) Tahun Anggaran 2012 yang dibacakan di hadapan sidang paripurna DPRD pada Senin (13/8), Gubernur Ahmad Heryawan menjelaskan, PAD bertumpu pada sektor kendaraan.

“PAD masih didominasi pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan asumsi perhitungannya didasarkan pada perkembangan penambahan jumlah kendaraan bermotor, pemberlakuan pajak progresif, kesadaran melakukan BBNKB, dan proyeksi jumlah pemakaian bahan bakar,” terang Heryawan.

Heryawan tidak memungkiri PKB masih belum maksimal. Namun begitu, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemprov Jabar menargetkan jumlah kendaraan yang tidak mendaftar ulang sebanyak 25 persen melalui intensifikasi dan cleansing data di kantor pusat data.

“Sedangkan PBBKB telah dikonsultasikan kepada Pertamina dan penggunaan Pertamax bagi kendaraan dinas telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah,” jelas Gubernur menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PAN.

Di bagian lain, Heryawan menjelaskan, penurunan target pendapatan didasarkan atas berbagai faktor. Salah satunya kebijakan pemerintah tentang pembatasan uang muka atau down payment (DP) kredit pembelian kendaraan baru yang berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB.

“Dapat saya jelaskan bahwa pos pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2012 lebih rendah dari 2011 karena pada tahun ini prediksi pelepasan tanah dan pelepasan aset jauh lebih rendah dari sebelumnya. Namun demikian, pendapatan yang berasal dari jasa giro masih tetap menjadi faktor dominan sebagai sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah,” papar Gubernur. (NJP)

Related posts