JABARTODAY.COM – BANDUNG
Makin meningkatnya fenomena trafficking yang menimpa tenaga kerja asal Jabar, mendorong Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat menjajaki kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pemkab dan Pemkot se-Jawa Barat.
“Untuk mencegah terjadinya korban trafficking atau pun perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu upaya sinergi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Kami sedang menjajaki kerjasama dan koordinasi dengan Kemenlu, Kemenakertrans dan Pemkab/Pemkot se-Jawa Barat,” ungkap Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan usai menjadi pembicara kunci pada Seminar Sehari “Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pembinaan dan Perlindungan TKI”, di Isola Resort UPI, Bandung, Kamis (6/10).
Netty menjelaskan kerjasama dan koordinasi dengan Kemenlu RI sangat diperlukan, terutama pendataan TKI asal Jabar di luar negeri yang saat ini mengalami masalah, baik dalam proses vonis pengadilan maupun eksekusi.
“Kita perlu data akurat jumlah kasus yang menimpa TKI asal Jabar, baik yang sudah vonis maupun eksekusi. Sehingga kita bisa memberikan advokasi hukum yang tepat dan maksimal kepada mereka,” ungkap Netty.
Menurut Netty, P2TP2A Jabar juga sedang berkoordinasi dengan Kemenakertrans agar data warga Jabar yang bekerja di luar negeri benar-benar akurat. “Jangan sampai bila ada kasus yang menimpa para TKI asal Jabar, Pemprov Jabar tidak tahu. Selain itu agar Pemprov dan P2TP2A bisa memberikan upaya-upaya perlindungan maksimal kepada saudara-saudara kita itu,” pungkasnya.
Selain dengan Kemenlu dan Kemenakertrans, jelas Netty, P2TP2A Jabar juga tengah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot se-Jawa Barat terutama agar TKI yang dikirim ke luar negeri benar-benar selektif baik dari aspek usia maupun aspek legalitas.
“Negara-negara tujuan pengiriman TKI pun juga mesti selektif, terutama negara-negara yang memiliki aturan perlindungan yang jelas terhadap tenaga kerja asing. Karena 70% masalah TKI itu disebabkan karena faktor-faktor di dalam negeri, hanya 30 % saja karena faktor-faktor di luar negeri. Di sinilah peran Pemkab/Pemkot di Jawa Barat bisa memberikan pembinaan dan perlindungan sebelum para TKI itu dikirim ke luar negeri,” ujar Netty.
Netty menambahkan P2TP2A Jabar telah mengambil berbagai inisiatif agar kasus-kasus trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir. Di antaranya, sejak Mei 2010 hingga April 2011, P2TP2A Jabar telah menangani 147 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 % adalah kasus perdagangan orang, 15% kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 10 % kekerasan seksual, selebihnya pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak jalanan. (Fahrus Zaman Fadhly)
