JABARTODAY.COM – BANDUNG
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan fokus pada pelayanan program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) di tempat pelayanan statis, baik puskesmas, puskesmas pembantu, maupun pusat pelayanan kesehatan desa. Sebaliknya, BKKBN akan mengurangi secara periodik pelayanan mobile melalui mobil-mobil pelayanan KB.
“Ke depan, KB mobile yang biasa kita lakukan dalam bentuk bakti sosial dalam rangka meningkatkan akses bagi masyarakat miskin secara berangsur-angsur harus dikurangi intensitasnya. Pelayanan mobile hanya dilakukan di daerah yang memang tidak terdapat pelayanan statis atau dalam kondisi darurat seperti bencana alam,” kata Sekretaris Utama BKKBN Subagyo saat membuka Workshop Peningkatan Peran Puskesmas dan Bidan di Desa dalam Pelayanan KB di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (23/9) malam.
Penguatan pelayanan KB statis, sambung Subagyo, merupakan salah satu bagian dari upaya meningkatkan pelayanan KB agar lebih berkualitas dan berkelanjutan. Apalagi dengan diperlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Januari 2014 mendatang, maka seluruh pelayanan kesehatan masyarakat akan dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan begitu, pelayanan program KB di lapangan harus dapat beradaptasi dengan pola baru tersebut.
Menurutnya, kegiatan-kegiatan penggerakkan yang selama ini dilakukan BKKBN bisa dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga lain untuk terus mempromosikan promosikan masalah kesahatan dan kesadaran masyarakat tentang program KB. Di sisi lain, BKKBN juga terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kesehatan, seperti dokter dan bidan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan serangkaian pelatihan kepada mereka agar mampu memberikan pelayanan KB secara lebih berkualitas.
Dalam beberapa tahun terakhir, imbuh dia, BKKBN telah melakukan serangkaian pelatihan medis teknis bagi bidan dan dokter. Bidan mendapatkan pelatihan pemasangan IUD dan implant, sementara dokter mendapatkan pelatihan metode operasi pria (MOP) dan metode operasi wanita (MOW). Pelatihan dilakukan dalam bentuk preservice training, inservice training, operational reserve, maupun pelatihan tentang contracentive technology update.
“BKKBN juga memberikan pelatihan dan konseling dengan alat bantu pengambilan keputusan. Tidak kalah pentingnya adalah pemberian subsidi alat kontrasepsi berupa IUD, implant, dan kondom untuk pasangan usia subur, baik miskin maupun tidak miskin,” kata Subagyo.
Dengan jumlah signifikan, sambung Subgyo, puskesmas memegang peranan penting tumpuan harapan besar bagi BKJKBN dalam meningkatkan pelayanan KB berkualitas bagi masyarakat. Secara nasional, saat ini terdapat sekitar 9.005 puskesmas, 2.2237 puskesmas pembantu, dan 51.996 pos kesehatan. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan terdiri atas 83.222 bidan dan 14.344 dokter.
Disinggung mengenai sulitnya medan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi di beberapa daerah terpencil, BKKBN berjanji mendorong agar hal itu bisa dilakukan dengan pengiriman secara bersama-sama dengan pengiriman obat-obatan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Sejalan dengani itu, maka pencatatan dan pelaporan harus dilakukan dengan cermat, sehingga pengiriman bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
“Program KB itu kan sebetulnya ada di akar rumput. Akar rumput merupakan PUS, terutama dari kalangan bawah. Nah, puskesmas dan bidan desa ini merupakan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan akar rumput. Karena itu, peran mereka sangat penting dalam pelaksanaan program KB. Selain itu, program KB di tingkat akar rumput juga dilakukan bersama-sama dengan PLKB maupun PPLKB,” ujar dia.(NJP)