Netralitas Polri dalam Pilkada Serentak

IMG-20150703-01674_editedOleh Kompol Firman Andreanto, SIK., MSi.
Perwira Sespimen Angkatan 55 Tahun 2015

Tugas pengamanan pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, gubernur, maupun bupati dan walikota sering dilakukan oleh jajaran Polri. Setiap lima tahun sekali, untuk skala nasional jajaran Polri selalu disibukkan dengan agenda demokrasi nasional  (pilpres dan pileg). Sementara di tingkat lokal (daerah), jajaran Polri setiap tahun selalu disibukkan dengan kegiatan pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota.  Kegiatan yang sifatnya parsial ini ditangani oleh kewilayahan (polres maupun polda) dengan tingkat kesulitan yang berbeda, tergantung kondisi wilayah masing-masing.

Kegiatan pilkada yang sifatnya parsial tersebut, secara bertahap mulai akan ditinggalnya menyusul  disahkannya UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan undang-unadang yang baru ini, kegiatan pilkada di Indonesia akan dilakukan secara serentak. Pilkada serentak untuk gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semester pertama 2016. Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017. Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.

Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017. Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018. Kemudian, dapat dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027. KPU merencanakan seluruh Pilkada yang masa jabatan pemerintahannya berakhir 2015 akan digelar serentak dalam satu waktu. Total ada 118 Pilkada yang kemungkinan digelar pada akhir tahun 2015.

Bila melihat jadwal tersebut, maka pilkada serentak akan dimulai pada Desember tahun ini. Artinya setelah pelaksanaan lebaran, jajaran Polri di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Barat harus mempersiapkan diri untuk pengamanan pilkada serentak tersebut. Di wilayah Jabar, ada sebanyak delapan kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak tersebut. Ke delapan daerah tersebut yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian, jajaran Polres di delapan wilayah ini harus bersiap-siap melakukan pengamanan pilkada. Bagi Polri sendiri mengamankan kegiatan pilkada bukan hal baru lagi. Namun untuk kegiatan pilkada serentak seperti ini, merupakan pengalaman pertama. Meski sudah berpengalaman melakukan pengamanan pilkada, namun jajaran Polri di daerah tetap harus terus meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dini. Dalam pengamanan seperti ini sinergitas antar bagian (intel, reserse, lalu lintas, sabhara, serta Brimob) harus lebih ditingkatkan.

Dengan adanya pilkada serentak ini, kesiapan tak hanya dituntut oleh Polri di jajaran polres. Namun dukungan dari tingkat Polda mutlak dilakukan. Koordinasi juga harus dilakukan oleh jajaran polres dengan pemerintah daerah, termasuk dengan parpol peserta pilkada. Menghadapi pilkada serentak, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menjamin kenetralan anggota Polri. Ia mengatakan bahwa bila pihaknya menemukan ada anggota Polri yang tidak netral, maka akan ditindak tegas karena hal itu berarti melanggar kode etik Polri.

Pimpinan Polri juga menegaskan  Polri siap mengamankan pelaksanaan pilkada serentak di tengah masih kurangnya anggaran dana pengamanan. Tak hanya itu, pimpinan Polri juga optimistis bahwa kekurangan anggaran  guna pengamanan pilkada bisa segera terpenuhi. Saat ini anggaran pengamanan pilkada untuk Polri senilai Rp 1,07 triliun dan baru diperoleh sebesar Rp 500 miliar. Pimpinan Polri meyakini percepatan proses itu dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara Mendagri dan pemerintah daerah. ***

Related posts