JABARTODAY.COM – BANDUNG
Media harus berperan aktif dalam mengadvokasi program kependudukan dan keluarga berencana (KKB). Begitu kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Siti Fathonah saat bertemu sejumlah jurnalis anggota Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) se-Jawa Barat di kantornya akhir Desember kemarin. Siti Fathonah juga sempat menyentil jurnalis yang dianggapnya lebih banyak memberitakan kegiatan seremonial BKKBN.
“Kalau saya berbicara KB itu sudah biasa. Memang kewajiban saya di situ. Saya sendiri lebih mengepresiasi teman-teman media yang menyajikan pemberitaan KB dari narasumber pihak lain. Media harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbicara program KB,” tegas Siti Fathonah.
Perempuan yang sempat dua tahun menjadi Kepala BKKBN Kalimantan Barat ini menegaskan, media harus berperan menyebarluaskan substansi program dan pencerahan kepada masyarakat. Di sisi lain, media juga mengawasi dan menjalankan fungsi kontrol pelaksanaan progam KB di daerah. Jangan sampai, kata dia, muncul penyimpangan implementasi program akibat lemahnya pengawasan.
Siti menegaskan, inti advokasi adalah bagaimana orang memikirkan, berbicara, dan bertindak tentang KB. Semakin banyak stake holder yang terlibat, semakin tinggi keberhasilan advokasi. Dan, media massa merupakan jembatan penghubung antarpemangku kepentingan tersebut. Dengan begitu, KKB bukan melulu urusan BKKBN.
“Saya berharap yang berbicara KB adalah kader PKK, peserta KB, DPRD, hingga gubernur. Jangan hanya kegiatan seremonial seperti pencanangan atau kunjungan pejabat yang menjadi topik berita di media. Yang bukan seremonial itu justru yang menggugah pembaca. Media sejatinya menyajikan apa yang dilakukan masyarakat, pejabat, pemerintah, dan semua pihak yang terlibat dalam program KB,” tandas Siti.
Di bagian lain, Siti berharap IPKB Jawa Barat lebih solid dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai mitra strategis, Siti berharap IPKB mampu berperan sebagai lembaga secara utuh. Salah satunya dengan terlibat aktif dalam sebuah program, mulai perencanaan hingga evaluasi.
“IPKB punya logo. Nah, lembaganya yang harus lebih ditonjolkan. Mari kita bekerja sama, saya siap memfasilitasi kreativitas teman-teman IPKB. Mari kita rumuskan program apa saya yang bisa di-share dengan IPKB. Saya terbuka untuk berdiskusi tentang banyak hal, jangan terbatasi oleh birokrasi yang memang terkesan kaku,” ujarnya penuh semangat.
Tentu, anggota IPKB juga dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Siti mengaku sedih bila anggota IPKB masih melakukan kesalahan-kesalahan elementer dalam penulisan berita. Dia mencontohkan, suatu waktu dia membaca sebuah berita yang di dalamnya memuat total fertility rate (TFR) sebesar 2,4 persen. “Padahal, TFR tidak pernah dinyatakan dalam persen. Angka 2,4 berarti rata-rata punya anak adalah 2,4 orang per keluarga,” ujarnya diakhiri senyum simpul.(NJP)
