MEA Bergulir, Kontraktor Asing Serbu Jabar

LPJKJABARTODAY.COM- BANDUNG
Saat ajang kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN alias Masyarakat Ekonomi ASEAN bergulir tahun depan, seluruh pemangku kepentingan dunia usaha di negara ini, termasuk Jawa Barat harus benar-benar siap menyikapinya. Pasalnya, persaingan yang terjadi tidak hanya dalam hal produk dan barang, tetapi juga tenaga-tenaga profesional.
 
Menurut Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Jawa Barat P.E. Indrato, agar lebih berdaya saing, para pelaku usaha, khususnya, yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi wajib memahami regulasi tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18/1999 beserta aturan turunannya. “Pelaku usaha jasa konstruksi pun harus mengantungi sertifikat. Itu supaya dapat memiliki daya saing dengan pelaku jasa konstruksi asing, yang sangat mungkin menyerbu negara ini, termasuk Jabar,” ujar Indrato, pada sela-sela diskusi tentang Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jawa Barat di Hotel Horison, Rabu (8/10/2014).
 
Indrato menegaskan, ketika MEA 2015 bergulir, banyak pengusaha jasa konstruksi asing yang berpotensi masuk negara ini. Sebenarnya, papar dia, saat ini, tidak sedikit pelaku usaha jasa kontraktor asing yang menggarap berbagai proyek infrastruktur di Jabar. Diantaranya, Tiongkok dan Jepang.
 
Di Jabar, tukasnya, saat ini, banyak proyek besar yang dikerjakan kontraktor asing. Bahkan, ujarnya, tenaga kerjanya pun asing. Dia mencontohkan proyek Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang dan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), yang digarap kontraktor asal Tiongkok. “Pertanyaannya, apakah kita siap bersaing? Kita tidak bisa menyalahkan hal itu karena kita memang kekurangan tenaga ahli, yang salah satu pembuktiannya melalui sertifikat.” paparnya.
 
Dia berpandangan, sertifikasi menjadi sebuah bagian untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa konstruksi. Sejauh ini, di Jabar, terdapat sekitar 10 ribu pelaku usaha jasa konstruksi. Akan tetapi, ungkapnya, yang tersertifikasi melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga sertifikasi lain baru mencapai 50 persennya atau sekitar 5 ribu pelaku usaha. Padahal, lanjut dia, jumlah pelaku usaha jasa konstruksi tergolong banyak, yaitu sekitar 300 ribu pelaku.
 
Pihaknya, sebut dia, mencatat, terdapat sekitar 51 asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar. Meski begitu, imbuh dia, hingga saat ini, asosiasi yang berkewenangan melakukan verifikasi dan validasi mencapai 22 asosiasi.
 
Pun halnya asosiasi profesi. Diungkapkan, sejauh ini, asosiasi yang berkewenangan memverifikasi dan memvalidasi mencapai 15 asosiasi profesi. Indrato mengutarakan, di tatar Pasundan, sertifikasi badan usaha yang teregristasi LPJK Jabar sebanyak 7.522 badan usaha. Jumlah sertifikat keahlian dikantungi 14.512 orang. “Sertifikasi ini sangat penting sehingga pelaku jasa konstruksi dapat ikut ambil bagian dalam proyek infrastruktur tahun depan,” tegasnya.
 
Di ASEAN, bahkan Asia, Indonesia merupakan pasar yang gemuk bidang jasa konstruksi. Berdasarkan nilai pasar konstruksi, di Asia, Indonesia berada pada urutan keempat setelah Jepang, Tiongkok, dan India. Proyek-proyek konstruksi di kota besar seperti Jakarta, menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi daripada kota-kota atau negara lain, semisal Singapura, Malaysia, ataupun Tiongkok.
 
Berdasarkan kajian awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, investasi infrastruktur strategis nasional (2015-2019) mencapai Rp 3.38 triliun rupiah plus infrastruktur lainnya sekitar Rp 1.500 triliun. Namun, pendanaan pemerintah hanya mencapai 30 persen atau sekitar Rp 1.46 triliun rupiah. Sisanya, 70 persen, atau sekitar Rp 3.554 triliun terpenuhi oleh pendanaan BUMN, pola KPS (kerja sama pemerintah swasta), dan off balance sheet (proyek tidak tercatat lainnya). (ADR)

Related posts