Friday , 22 November 2019
Home » Bandung Raya » Kota Bandung Macet, Jalan Layang Bukan Solusi

Kota Bandung Macet, Jalan Layang Bukan Solusi

Bandung Macet

JabarToday.com, Bandung — Kota Bandung mendapatkan “gelar” sebagai kota dengan lalu-lintas paling macet se-Indonesia. Kemacetan lalu-lintas di Kota Bandung dinilai lebih parah dibandingkan Jakarta dan Surabaya.

Salah satu upaya mengurai kemacetan adalah pembangunan jalan layang (flyover). Namun, menurut pakar tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Frans Adi Prasetya, upaya Pemkot Bandung membangun flyover mengurai kemacetan merupakan langkah keliru.

“Penambahan jembatan ini keliru. Itu bukan solusi untuk mengurangi kemacetan,” katanya.

Selain itu, pembangunan jembatan atau flyover juga dikhawatirkan membebani APBD.

“Sekarang Pemkot Bandung ingin membuat skenario yang sama di Jalan Gatot Subroto dan Supratman dengan membebankan biaya APBD, secara logika spasial, di area itu tidak mungkin flyover bisa mengurangi kemacetan,” jelasnya Frans.

Frans mencontohkan, flyover penghubung Jalan Terusan Jakarta dengan Jalan Jakarta misalnya tak berhasil mengurai kemacetan. Titik macet hanya berpindah.

“Kita lihat Antapani, seberapa maksimal itu? Malah terjadi titik penumpukan baru ke Jalan Jakarta dan penumpukan ke arah Antapani dan ketika akan masuk dari Kiaracondong karena tikungannya menjadi kecil,” ungkap Frans.

Rekayasa lalin di kawasan Sukajadi juga tak dapat mengatasi kemacetan. Justru sebaliknya, titik macet malah bertambah.

“Gara gara rekayasa lalin Sukajadi, di Kawasan Setiabudhi juga ada penumpukan,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Bandung sebenarnya bisa melakukan kajian dengan menghitung durasi lampu merah secara lebih tepat di setiap persimpangan, menghitung jenis jalan, dan jumlah kendaraan yang melintas.

Selain itu, rekayasa digital tiga dimensi juga saat ini sedang digandrungi negara-negara maju dalam mengurai kemacetan. Menurutnya, Pemkot Bandung punya SDM yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut.

“Rekayasa digital jika dilakukan itu bisa lebih real melihat apa yang terjadi, akan menimbulkan macet baru atau tidak dan sepertinya ini yang belum dilakukan Pemkot Bandung,” lanjut Frans.

Baca Juga:  Mapag Hujan, Pemkot Bandung Antisipasi Banjir

Frans mencontohkan, salah satunya rekayasa lalu lintas di kawasan Sukajadi. Pihaknya menilai Pemkot tidak menghitung jumlah kendaraan dan titik macet, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya rekayasa, sehingga kebijakannya pun terus berubah-ubah.

Tak hanya itu, mengoptimalkan pelayanan transportasi publik juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk menciptakan kota yang transportation sustainable and liveable.

Hal senada dikemukakan pengamat Transportasi dari ITB, Soni S Wibowo, yang menilai upaya Pemerintah Kota Bandung dengan membangun jembatan layang (flyover) dan rekayasa lalu-lintas untuk mengatasi kemacetan tidak akan berdampak signifikan.

Kedua langkah itu hanya mengatasi kemacetan dalam jangka pendek, sedangkan program jangka panjangnya masih nihil.

Menurut dia, dua strategi Pemkot Bandung dengan membangun flyover dan rekayasa lalin, sebenarnya tidak mengurangi kemacetan. Melainkan hanya memindahkan titik macet ke tempat yang lain, hal ini juga sebenarnya menambah masalah baru karena titik kemacetan bisa jadi bertambah meski waktu yang dirasakan berkurang.

“Solusi tersebut sifatnya hanya spontan dan hanya memberikan dampak perbaikan singkat,” ujar Soni.

Soni menyebutkan, wacana Pemkot Bandung untuk membangun tol dalam kota juga sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan kemacetan.

Dijelaskannya, tidak ada kota di negara mana pun yang sistem transportasinya makin baik ketika membangun infrastruktur tersebut.

Dengan membangun tol dalam kota itu hanya memindahkan kendaraan dari satu titik ke titi lain, bukannya mengurangi kendaraan di jalanan. “Transportasi adalah tentang perpindahan orang, bukan perpindahan mobil,” ujarnya.

Soni menuturkan, hal yang harus dimulai oleh Pemkot Bandung saat ini adalah menginisiasi penataan angkutan umum secara baik.

Kota Bandung sebenarnya sudah memiliki sejumlah angkutan umum seperti bus dalam kota, bus sekolah, dan angkutan umum lainnya.

Baca Juga:  Pengamat Ungkap Rendahnya Popularitas Oded sebagai Wali Kota Bandung

Sinergitas antara dinas perhubungan dan dinas pendidikan untuk mengoptimalkan kedua bus tersebut sebenarnya bisa dilakukan, sehingga minimal para pelajar tidak usah bepergian menggunakan kendaraan atau diantar-jemput oleh orang tua.

“Pemkot Bandung dapat merangkul masyarakat untuk menumbuhkan budaya naik angkot (angkutan kota), naik bus, dan bersepeda ke sekolah atau ke kantor,” kata Soni.

Di Bandung, lanjut Soni, moda transportasi yang paling cocok dibangun adalah angkutan umum berbasis rel seperti kereta api. Namun, solusi itu memang tidak mudah dan murah. Butuh waktu serta dana pembangunan yang besar.

“Jakarta membutuhkan waktu 30 tahun lebih untuk dapat akhirnya membangun MRT dan LRT. Memang angkutan umum massal berbasis rel dapat menjadi target jangka panjang Bandung dalam kerangka Bandung Raya,” kata Soni.

Di sisi lain, Wali Kota Bandung Oded M Danial berdalih, kemacetan adalah masalah klasik di kota-kota metropolitan termasuk Kota Bandung. Tingginya pertumbuhan penduduk dan perekonomian menjadi salah satu penyebabnya.

“Kalau kemacetan saya kira hampir di semua metropolitan pasti macet,” ucap Oded. Menurutnya perlu ada transportasi modern yang bisa memberi kenyamanan bagi warga. (jt2/ant/idnt/prfm).*