Korban KDRT Kembali Laporkan Suaminya ke Polisi

Korban KDRT melapor ke Polda Jawa Barat, Senin (27/12/2021).

JABARTODAY.COM – BANDUNG Korban KDRT, SS, warga Kabupaten Pangandaran, melaporkan kembali mantan suaminya, MF, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Sebelumnya, SS juga telah melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke Polda Jabar.

Dalam laporan polisi tanggal 4 Januari 2022 nomor  LP/B/05/1/2022/SPKT/polda jabar/ korban bersama tim pengacaranya mengadukan MF atas dugaan tindak pidana Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai mana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dikatakan korban, kasus tersebut berawal ketika dia dan tim pengacaranya berkumpul untuk mempersiapkan gugatan perceraian dengan mantan suaminya. Pada saat mengumpulkan data ditemukan nama yang beda dalam akta nikah dengan beberapa dokumen terkait keluarga MF.

“Karena berkaitan dengan gugatan cerai tak ingin gagal karena alasan salah nama, akhirnya tim pengacara mencari tahu ke dinas terkait. Ternyata setelah di cek ada 2 nama tercantum dalam KTP yang berbeda. Bukan hanya nama yang berbeda NIK berbeda, tanggal lahir pun beda,” ucap SS, di Bandung Rabu (5/1/2022).

Ijudin Rahmat, kuasa hukum korban menerangkan, guna memastikan perbedaan tersebut, korban menghubungi Sekjen Parfis untuk meminta fotokopi data akta dan AHU (ijin operasional Kementerian Hukum dan HAM) PARFIS.

“Ternyata benar KTP ganda tersebut digunakan untuk dua akta yang berbeda. Pertama akta nikahnya dan kedua akta pendirian PARFIS,” ucap Ijudin.

Karena kejanggalan itu akhirnya korban didampingi pengacaranya menyambangi Polda Jabar untuk konsultasi kasus tersebut.

“Setelah ditelusuri ternyata benar terlapor diduga telah melakukan tindak pidana Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagai mana diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman 6 tahun penjara,” ungkap Ijudin.

Akibat perbuatan MF, korban banyak menderita kerugian. Selain kerugian secara finansial, juga  kerugian non finansial.

“Dari mulai awal pernikahan pesta pernikahan ga ngasih biaya. Setelah dinikah ga dikasih nafkah cuma dipekerjakan lebih dari pembantu, pembantu saja dapat gaji bulanan lah saya cuma jadi kacung belum lagi dipekerjakan di kafe miliknya tanpa digaji pokok nya rugi banyak deh. Nanti kita lihat saja di gugatan ganti rugi,” pungkas SS. (*)

Related posts