Friday , 22 November 2019
Home » Info Jabar » Kongres Sunda Bahas Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat

Kongres Sunda Bahas Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Pasundan

JabarToday.com, Bandung — Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan kembali mengemuka. Selain Pasundan, alternatif nama baru bagi Jawa Barat yang muncul adalalah Sunda, Parahyangan, Pajajaran, dan Siliwangi.

Pasundan adalah penyebutan wilayah yang secara tradisional menunjuk wilayah yang dihuni oleh suku Sunda. Keberadaan Suku Sunda sering diidentikan dengan Jawa Barat.

Nama Provinsi Jawa Barat sering dituding melemahnya jati diri orang Sunda. Nama Pasundan dinilai akan menguatkan identitas etnis terbesar yang menghuni wilayah Jawa Barat tersebut.

Penamaan Jawa Barat sendiri –sebagaimana Jawa Tengah dan Jawa Timur– bukan berdasarkan nama suku, melainkan nama wilayah Pulau Jawa, yakni wilayah Pulau Jawa bagian Barat (Jawa Barat), wilayah Pulau Jawa bagian Tengah (Jawa Tengah), dan wilayah Pulau Jawa bagian Timur (Jawa Timur).

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan mengemuka pada pertemuan sejumlah tokoh Sunda di Graha Suria Atmaja Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu 28 September 2019.

Salah satu tokoh yang mengusulkan, Yayat Hendayana, mengatakan, usulan perubahan nama tersebut bertujuan mengangkat keetnisan penduduk Jawa Barat yang mayoritasnya beretnis sunda.

“Kita ingin etnis yang menempati Jabar tampil sama dengan etnis Jawa yang menempati geografis di Jateng dan Jatim, belum lagi sekarang nama Sunda makin lama makin hilang, padahal dari dulu Sunda itu paling dikenal ketimbang nama Indonesia. Sundaland itu luar biasa dan sekarang tidak lagi kita kenal, makannya kita ingin nama Sunda menjadi besar seperti sama besar dengan Jawa,” ujar Yayat.

Dibahas Kongres Sunda

Penggantian nama Provinsi Jawa Barat akan menjadi salah satu agenda acara Kongres Sunda pada 13 Desember 2019 di Jalan Braga, Kota Bandung.

Baca Juga:  Dana Bantuan Desa di Jabar Bakal Naik Jadi Rp200 Juta Per Desa

Nantinya, di sana akan ada pagelaran seni dan budaya Sunda, termasuk juga ada kios-kios kuliner masakan khas Sunda.

Panitia Kongres Sunda, Andri Perkasa Kartaprawira,‎ menyatakan kongres ini sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh Sunda, Ir H Djuanda Kartawijaya, yang memperjuangkan Nusantara sebagai Negara Kepulauan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Jawa Barat, Ganjar Kurnia, agenda pergantian nama provinsi harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya implikasi yang bisa didapatkan jika mengganti nama Jabar menjadi Sunda atau Pasundan.

“Jadi jangan sampai jika sudah diganti nama, tidak memiliki dampak yang signifikan. Itu harus menjadi catatan khusus bagi para tokoh Sunda, apakah ada implikasi pada bidang ekonomi, politik atau yang lainnya,” kata Ganjar.

Tokoh politik Sunda, Tjetje Hidayat Padmadinata, berharap pembentukan Provinsi Sunda ini akan mendorong banyak tokoh Sunda tampil di pentas nasional, meski orang Sunda itu “terlalu baik” jika untuk berpolitik.

“Orang Jawa sejak dulu adalah turunan politisi sehingga banyak yang tampil. Tapi kami orang Sunda adalah kaum moralis,” katanya.

Nama Jawa Barat Warisan Kolonial

Nama Jawa Barat merupakan warisan kolonial Belanda sejak 1925 dan berlaku pada Januari 1926. Pada 4-7 November 1956, Kongres Pemuda Sunda menginginkan nama Jawa Barat diganti menjadi Pasundan. Apalagi nama Sunda itu muncul ketika ada penamaan 8 provinsi pertama di Indonesia.

Secara yuridis, penggantian nama wilayah sudah biasa terjadi di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum. Misalnya, Irian Jaya menjadi Papua dan Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam.

Masalahnya, Jawa Barat tidak hanya dihuni suku Sunda. Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5/2003  mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi (berbahasa Melayu dialek Betawi), Suku Sunda (berbahasa Sunda), dan Suku Cirebon (keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan).

Baca Juga:  Profil Jawa Barat

Karenanya, wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Pasundan atau Sunda ditentang sebagian warga Cirebon Raya. Bahkan, ada kemungkinan wilalayah Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat dan wilayah yang berbatasan dengan Jakarta (Bogor dan Bekasi) meneruskan rencana pembentukan Bogor Raya atau bergabung dengan Jakarta.

Ganjar mengakui ada sejumlah nama yang muncul, di antaranya Pasundan, Sunda, Parahyangan, Pajajaran, Siliwangi.

Mantan Rektor Universitas Padjajaran ini mengaku cukup heran ketika orang Sunda memunculkan kesundaannya, seringkali dicap sebagai sukuisme dan provinsialis. Padahal, itu penciri bahwa Sunda itu kebinekaan.

“Bukan hal aneh, ketika daerah lain menggunakan identitasnya sebagai nama provinsi. Kenapa Sunda gak boleh? Kita harus membangun, lalu meyakinkan kepada pihak lain, termasuk kepada Cirebon atau Bogor Raya melalui sebuah diskusi dan kajian. Cirebon bisa disentuh secara psikologis dan kultural. Artinya, penggunaan nama harus mencakup semua,” jelasnya. (mel/pr/prfm/ik).*