Ketidakadilan Selimuti Gejolak Sopir Taksi

Aksi unjuk rasa yang dilakukan sopir taksi menentang keberadaan taksi daring, di Balai Kota Bandung, Rabu (2/11). (jabartoday/eddy koesman)
Aksi unjuk rasa yang dilakukan sopir taksi menentang keberadaan taksi daring, di Balai Kota Bandung, Rabu (2/11). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Terdampak ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan aturan angkutan umum berbasis aplikasi, dalam hal ini taksi, di Kota Bandung, telah timbulkan gejolak. Kendati demikian, dalam penilaian Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga, hal ini terbilang wajar. Sebab, kehadiran angkutan beraplikasi itu mengganggu pendapatan para pengemudi taksi resmi.

’’Saya nilai wajar. Pemerintah tidak tegas dalam tegakkan aturan. Padahal sudah jelas diatur dalam perundangan terkait angkutan taksi,” tutur pria yang biasa disapa Awang ini, saat ditemui di Gedung Parlemen, Rabu (2/11).
Awang berpendapat, ada unsur ketidakadilan terhadap para sopir taksi yang menggantungkan hidup pada perusahaan legal yang menaunginya. Lemahnya penegakan aturan, mengakibatkan penurunan ekonomi para pengemudi taksi secara signifikan.

Agar persoalan tersebut tidak terus berlanjut, Awang meminta pemerintah segera mengambil tindakan mengacu kepada peraturan perundangan dan surat edaran dari Kementerian Perhubungan Nomor 32/2016 tentang legalitas taksi daring.

’’Nampak jelas ada indikasi ketidakadilan, aksi yang diserukan para sopir taksi tunjukan gelagat itu. Maka, penertiban harus ditegakkan tanpa tebang pilih,” tegas Awang. (koe)

Related posts